Soal Tes Perangkat Desa Tentang Pemerintahan
1. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah....
A. Parlementer
B. Demokrasi
C. Presidensiil
D. Monarkhi
E. Liberal
1. C Pembahasan: Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.
2. Berikut adalah merupakan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen UUD 1945
A. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
B. Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
C. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat
D. MPR bukanlah lembaga tertinggi negara
E. MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
2. E Pembahasan: Sebelum terjadi amandemen UUD 1945:
• MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
• Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
• DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang
• BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
• DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
• MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah.
• MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
• Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
• DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang
• BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
• DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
• MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah.
3. Berikut adalah merupakan sistem pemerintahan setelah terjadi amandemen UUD 1945.....
A. Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
B. DPR sebagai pembuat undang-undang
C. BPK sebagai badan pengaudit keuangan
D. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
E. DPA memberikan pertimbangan/ saran kepada presiden
3. D Pembahasan: Setelah terjadi amandemen UUD 1945 :
• Kekuasaan legislatif lebih dominan
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR
• Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
• MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
• Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat
• Kekuasaan legislatif lebih dominan
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR
• Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
• MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
• Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat
4. Modal awal perkembangan sistem politik di Indonesia diawali dengan....
A. Kemerdekaan 17 Agustus 1945
B. Pembentukan negara RIS
C. Dibuatnya UUDS
D. Terpilihnya Soekarno sebagai presiden pertama RI
E. Adanya pembentukan negara RIS
4. A Pembahasan: setiap negara punya periode kepemimpinan yang berbeda. Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 menjadi awal terbentuknya sistem politik. Kemudian membentuk pemerintahan yang sah dan menjalankan roda kepemimpinan dalam sebuah sistem kenegaraan.
5. Di era awal pemerintahan Soekarno, perkembangan sistem politik terbuka cukup luas, hal ini ditandai dengan....
A. Terbentuknya partai komunis
B. Berdirinya partai-partai politik (mutli partai)
C. Di sahkannya UUD 1945 sebagai dasar negara
D. Diberlakukannya sistem pemerintahan presidensiil
E. Diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup
5. A Pembahasan: perkembangan politik di era Soekarno telah memberikan ruang luas bagi partai politik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya. Ini terbukti dengan terbentuknya sistem kepartaian (multi partai).
6. Mengapa era kebebasan politik di pertengahan masa kepemimpinan Soekarno tidak berlangsung lama dan terkesan bias?
A. Beberapa partai diboikot dan tidak boleh tampil
B. Soeharto melengserkan kepemimpinan Soekarno
C. Pejabat pemerintahan mulai diisi oleh partai komunis
D. Presiden menjadi dominan kekuasaannya, dan melemahnya peran legislatif
E. Terbentuknya era kepemimpinan baru
6. D Pembahasan: fokus kebebasan enjadi “kabur”. Saat terjadi sentralisasi dalam segala bidang dan tertutupnya akuntabilitas pemerintahan. Presiden menjadi dominan kekuasaannya, dan berakibatt melemahnya peran legislatif.
7. Berikut merupakan beberapa isi 7 kunci pokok pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945, kecuali.....
A. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat)
B. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
C. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
D. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
7. E Pembahasan: Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. • Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). • Sistem Konstitusional. • Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
8. Tugas utama daripada BPUPKI adalah....
A. Menyusun proklamasi 17 Agustus 1945
B. Membentuk persiapan-persiapan kemerdekaan dan membuat dasar negara
C. Mencari kandidat untuk calon presiden dan wakilnya
D. Menekan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Jepang
E. Sebagai wadah partai-partai politik yang sedang berkembang
8. B Pembahasan: Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.
9. Pada zaman Belanda, terjadi penggolongan masyarakat sebagai berikut....
A. Pribumi kelas satu ,Belanda kelas dua, sedangkan (Arab, India, Cina) kelas tiga
B. (Arab, India, Cina) menempati kelas satu, Belanda menempati kelas dua, pribumi menempati kelas tiga.
C. Belanda menempati kelas pertama sejajar dengan (Arab, India, Cina), pribumi menempati kelas kedua
D. Pribumi dan Belanda menempati kelas satu, sedangkan (Arab, India, Cina) menempati kelas dua. E. Belanda kelas satu, (Arab, India, Cina) kelas dua, Pribumi kelas tiga.
9. E Pembahasan: Pada masa penjajah Belanda kehidupan sosial budaya diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Belanda sebagai warga kelas satu
b. Bangsa timur asing (Arab, India, Cina) sebagai warga kelas dua
c. Pribumi sebagai warga kelas tiga
a. Belanda sebagai warga kelas satu
b. Bangsa timur asing (Arab, India, Cina) sebagai warga kelas dua
c. Pribumi sebagai warga kelas tiga
10. Pada zaman penjajahan Jepang,golongan pribumi ditempatkan....
A. Di bawah golongan Eropa dan atau timur asing
B. Setara dengan golongan timur asing
C. Di bawah golongan Jepang
D. Di atas golongan Eropa, dan golongan timur asing(kecuali Jepang)
E. Setara dengan golongan Eropa, tetapi dibawah golongan timur asing
10. D Pembahasan: Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumiputera di atas golongan Eropa maupun golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Hal ini disebabkan oleh Jepang ingin yang mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya.
11. Pada zaman industrial modern, secara sosial pengklasifikasian masyarakat berkembang berdasarkan.....
A. Warna kulit
B. Asal muasal keturunan (apakah pribumi asli/ keturunan indo)
C. Kreativitas, kelangkaan dan profesionalitas.
D. Status ekonomi
E. Jabatan di masyarakat
11. C Pembahasan: saat ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa Kolonial Belanda. Di perkotaan, terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja.Berdasarkan hal tersebut, penentuan kelas sosial tidak lagi hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga ditentukan oleh aspek lain, seperti faktor kelangkaan dan profesionalitas seseorang. Hal ini disebabkan oleh masyarakat industri yang memang sangat mengahrgai kreativitas yang mampu memberi nilai tambah dalam pekerjaan.
12. Pada awal pemerintahan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, terkenal dengan sebutan Orde Lama, sejatinya orde lama merupakan...
A. Era kepemimpinan Soekarno menggunakan UUDS 1950
B. Era kepemimpinan Soekarno menggunakan UUD 1945
C. Era kepemimpinan Soekarno menggunakan Supersemar
D. Era berlakunya Dekrit Presiden
E. Era kepemimpinan Soeharto hingga 1998
12. A Pembahasan: Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950.
13. Periode orde lama berlangsung pada......
A. 1952-1957
B. 1950-1949
C. 1951-1959
D. 1950-1959
E. 1949-1959
13. D Pembahasan: Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
14. Negara kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian tiga negara bagian terwujud pada.....
A. 17 Juli 1950
B. 17 Agustus 1950
C. 19 Agustus 1950
D. 19 Agustus 1951
E. 15 Agustus 1950
14. B Pembahasan: Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
15. Siapa sajakah tiga negara bagian yang membentuk perjanjian hingga mewujudkan negara kesatuan yakni.....
A. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Irian Barat
B. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur
C. Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Barat, dan Negara Irian Barat
D. Negara Irian Barat, Negara Republik Indonesia, Negara Jawa
E. Negara Republik Indonesia, Negara Malaysia, Negara Indonesia Timur
15. B Pembahasan: melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
16. Apa inti dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
A. Pembubaran Negara Kesatuan
B. Berlakunya kembali UUDS 1950
C. Berlakunya kembali UUD 1945
D. Pembentukan konstituante baru
E. Berakhirnya kepemimpinan Soekarno
16. C Pembahasan: Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.
17. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno juga membubarkan konstituante, mengapa?
A. Konsituante dinilai melenceng dari visi awal
B. Konstituante memboikot pemerintahan Soekarno
C. Antara konstituante dan Soekarno sudah tidak pada satu dasar pemikiran lagi
D. Konstituante gagal membentuk konstitusi dan berlarut-larut
E. Asas demokratis sudah tak lagi dijunjung konstituante
17. D Pembahasan: Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.
18. Pada orde lama ini, kondisi politik belumlah stabil sehingga terjadi pergantian kabinet. Berapa kabinetkah yang sempat dialami pada orde lama?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 3
18. C Pembahasan: pada masa ini (orde lama) terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
19. Kabinet Natsir berlangsung pada....
A. 1951-1960
B. 1953-1959
C. 1951-1959
D. 1950-1959
E. 1950-1960
19. D Pembahasan: Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.
20. Kabinet Natsir hanya bertahan selama 6,5 bulan. Mengapa hal tersebut terjadi?
A. Kabinet Natsir tidak melaksanakan tugas sesuai mandat Presiden Soekarno
B. Kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
C. Kebijakan Natsir yang selalu menitikberatkan pada golongan tua
D. Kabinet Natsir lebih banyak membuka hubungan diplomatik dengan luar negeri
E. Kabinet Natsir membentuk oposisi baru
20. B Pembahasan: kabinet ini (Natsir)sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
21. Pada Kabinet Natsir juga terjadi gejolak di daerah, diantaranya pemberontakan di Aceh, yang bernama...
A. Andi Azis
B. APRA
C. RMS
D. Pemberontakan Aceh
E. DI/TII
21. E Pembahasan: Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri, seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu.
22. Kapankah PM Natsir menyerahkan mandatnya kembali ke Soekarno?
A. 22 April 1951
B. 23 Maret 1950
C. 27 Maret 1951
D. 21 Maret 1951
E. 19 Maret 1953
22. D Pembahasan: Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
23. Pada 1951-1952 terdapat kabinet....
A. Kabinet Natsir
B. Kabinet Wilopo
C. Kabinet Ali Sastroamidjoyo
D. Kabinet Burhanuddin Harahap
E. Kabinet Sukiman-Suwirjo
23. E Pembahasan: Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran RIS. Bertugas pada periode 27 April 1951 - 3 April 1952.
24. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif, pada awalnya adalah program daripada kabinet....
A. Kabinet Wilopo
B. Kabinet Sukiman-Suwirjo
C. Kabinet Burhanuddin Harahap
D. Kabinet Ali Sastroamidjoyo
E. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
24. B Pembahasan : 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo Program kerja kabinet Sukiman : • Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara • Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan • Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah • Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh • Menjalankan politik luar negeri bebas aktif • Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
25. Ditandatanganinya beberapa kerjasama dengan pihak negara Amerika Serikat termasuk dalam bidang ekonimi, teknologi, dan persenjataan. Namun pada perkembangannya dinilai tidak sesuai dengan konsep politik luar negeri bebas aktif sehingga mengakibatkan jatuhnya kabinet....
A. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
B. Kabinet Djuanda
C. Kabinet Wilopo
D. Kabinet Sukirman-Suwirjo
E. Kabinet Natsir
25. D Pembahasan: Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.
26. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I sering juga disebut dengan kabinet....
A. Kabinet Ali Wongso
B. Kabinet Ali Warso
C. Kabinet KAA
D. Kabinet Perombakan
E. Kabinet Ali Sadar
26. A Pembahasan: Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955.
27. Konferensi Asia Afrika berhasil digelar pada masa kabinet....
A. Kabinet Djuanda
B. Kabinet Natsir
C. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
D. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
E. Kabinet Wilopo
27. C Pembahasan: Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.
28. Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung pada...
A. 1951-1952
B. 1953-1960
C. 1955-1956
D. 1957-1958
E. 1959-1960
28. C Pembahasan: pada 1955-1956 merupakan masa Kabinet Burhanuddin Harahap Program kerja Kabinet Burhanuddin : • Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat • Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi • Perjuangan mengembalikan Irian Barat
29. Pada masa Kabinet Burhanuddin, terjadi peristiwa penting nasional berupa....
A. Berhasil dilaksanakan Konferensi Asia Afrika
B. Dilaksanakan pemilihan konstituante
C. Dilaksanakan pemilihan umum
D. Dilaksanakan politik bebas aktif
E. Berhasil disatukannya Irian Barat ke Indonesia
29. C Pembahasan: Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
30. Pembentukan MPRS dan DPAS diawali dengan dikeluarkannya...
A. Perjanjian dengan Amerika Serikat pada kabinet orde lama
B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
C. Supersemar
D. UUD 1945
E. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif
30. B Pembahasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin Isinya ialah: • Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 • Pembubaran Konstituante • Pembentukan MPRS dan DPAS
31. Setelah pemerintahan Soekarno lahirlah pemerintahan pengganti yang disebut dengan orde baru, hal itu ditandai dengan....
A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B. Supersemar
C. UUDS 1950
D. Lengsernya Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
E. Transformasi dari kabinet Natsir ke kabinet Wilopo
31. B Pembahasan: berdirinya Orde Baru (era kepemimpinan Soeharto) menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966
32. Kapan tepatnya Supersemar dikeluarkan?
A. 11 Maret 1969
B. 11 Maret 1967
C. 11 Maret 1959
D. 11 Maret 1966
E. 11 Maret 1970
32. D Pembahasan: Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal
33. Sebagai tindak lanjut dari Supersemar, apa yang dilakukan Letjen Soeharto terkait dalam kebijakan politik selanjutnya?
A. Membubarkan kepemimpinan Soekarno
B. Menumbuhkan ormas-ormas baru bentukan Soeharto
C. Membubarkan dan melarang PKI serta ormas yang bernaung atau berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia
D. Membuat kabinet tandingan dari kabinet pada mas Soekarno
E. Membawa Soekarno ke pengasingan
33. D Pembahasan: Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia
34. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955 dilaksanakanlah sidang Umum IV MPRS yang salah satunya melahirkan konsepsi yang juga tertera di dalam....
A. Trikora
B. Tritura
C. Dwikora
D. Supersemar
E. Konstitusi RIS
34. B Pembahasan: Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS. Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.
35. Kabinet yang berhasil dibentuk setelah Supersemar sebagai penyempurnaan dari Tritura yakni... A. Kabinet Djuanda
B. Kabinet Repelita
C. Kabinet Dwikora
D. Kabinet Ampera
E. Kabinet Dwidharma
35. D Pembahasan: Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera.
36. Dualisme kepemimpinan yang terjadi setelah sidang Umum IV MPRS disebabkan oleh...
A. Soeharto mulai memasuki ranah pemerintahan Soekarno dengan menggunakan dalih Tritura
B. Kabinet Ampera dipimpin oleh Soekarno tetapi dilaksanakan oleh Presidium Kabinet yakni Soeharto
C. Pendirian kabinet Ampera yang masih bias tujuan
D. Soeharto menggunakan rakyat sebagai dukungan atas politik yang berusaha dibangunnya
E. Nepotisme yang mulai terjadi di tubuh pemerintahan yang melibatkan keluarga Soeharto
36. B Pembahasan: Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.[6] Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.
37. Puncak daripada situasi konflik pada era Kabinet Ampera adalah....
A. Presiden Soekarno membubarkan PKI
B. Presiden Soekarno menandatangani perjanjian stabilitas politik dengan Soeharto
C. Dibubarkannya Kabinet Ampera
D. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letjend Soeharto
E. Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967
37. D Pembahasan : Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.
38. Sebagai tindakan pengamanan, keamanan dan stabilisasi pemerintahan, Jenderal Soeharto membubarkan PKI dan melarang perkembangannya di Indonesia, kecuali itu dilakukan pula.....
A. Penangkapan tokoh-tokoh politik
B. Pengamanan orang-orang yang mendukung Soekarno dalam mendirikan partai komunis
C. Pengamanan 15 menteri yang diduga terlibat G30S/PKI
D. Mengadakan sidang MPRS guna menentukan langkah selanjutnya
E. Pemberhentian jenderal-jenderal yang diduga terlibat G30S/PKI
38. C Pembahasan: Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan: • Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 • Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
39. Salah satu dampak ekonomi daripada gejolak demokrasi terkait pembubaran PKI, yang sangat dirasakan rakyat adalah.....
A. Naiknya harga-harga barang salah satunya BBM B. Diberlakukannya subsidi di beberapa sektor ekonomi
C. Penguasaan beberapa sektor ekonomi oleh pemerintah sehingga rakyat termarginalisasi
D. Adanya kelangkaan bahan-bahan pokok di pasar
E. Kurs mata uang RI yang semakin melemah
39. A Pembahasan: Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM).
40. Dalam masa pemerintahan Orde baru, terjadi pemilihan umum sebanyak...
A. 5 kali
B. 6 kali
C. 7 kali
D. 8 kali
E. 9 kali
40. B Pembahasan: Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
41. Pada masa pemilu Orde Baru, Golkar selalu menjadi partai yang mayoritas mendapatkan suara terbanyak, sedangkan di sisi lain pada 1997 terdapat partai yang justru mengalami perpecahan yaitu....
A. PAN
B. PKS
C. PDI
D. PPP
E. PKB
41. C Pembahasan: Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP.
42. Dalam perjalanan Orde Baru, terkenal sebutan peran ganda ABRI, yaitu berupa peran....
A. Peran Hankam dan Sosial
B. Peran Ekonomi dan Militer
C. Peran Sosial dan Ekonomi
D. Peran Abdi Negara dan Sosial
E. Peran Hankam dan Ekonomi
42. A Pembahasan: Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI.
43. Asas tunggal daripada pemerintahan demokrasi jaman Orde Baru adalah....
A. UUD 1945
B. Demokrasi
C. Pancasila
D. GBHN
E. Bhineka Tunggal Ika
43. C Pembahasan: sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila
44. Beberapa kebijakan terkait dengan kerjasama luar negeri yang ditempuh Indonesia pada masa awal Orde Baru, memunculkan Pertemuan Amsterdam yaitu....
A. Pertemuan yang berisikan bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang
B. Pertemuan tentang kerjasama bantuan pinjaman yang sifatnya lunas dari Belanda
C. Pertemuan mengenai pembayaran hutang yang diangsur dengan pihak Tokyo
D. Pertemuan membahas hutang pokok selama 30 tahun dengan Belanda
E. Pertemuan mengenai perpanjangan waktu pelunasan hutang Indonesia-Tokyo
44. B Pembahasan: Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia).
45. Berikut yang dialami warga Tionghoa secara sosial politik pada masa Orde Baru, kecuali....
A. Kesenian Barongsai dilarang untuk tampil
B. Kedudukan sosial berada di bawah pribumi
C. Diperbolehkannya perayaan Imlek
D. Warga negara Tionghoa dilarang berekspresi
E. Dilarangnya penggunaan Bahasa Mandarin
45. C Pembahasan: Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang
46. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang selalu didengungkan pada masa Orde Baru, salah satu perwujudan usaha nyata yang dilakukan pada masa tersebut adalah....
A. Adanya penerapan P4 dalam kehidupan rakyat
B. Pemilu yang merujuk pada satu partai saja
C. Adanya program transmigrasi
D. Membatasi warga selain pribumi untuk ikut andil dalam urusan politik dan ekonomi kerakyatan
E. Pengelolaan sumber daya alam yang terpusat pada satu yaitu pemerintah saja
46. C Pembahasan: Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.
47. Pada masa Soekarno, terdapat jajak pendapat yang disebut Pepera. Isi daripada Pepera adalah.... A. Rakyat Irian Barat memilih Soekarno untuk tetap memimpin Negara Kesatuan RI
B. Irian Barat memilih bergabung ke dalam Negara Kesatuan RI
C. Terbaginya wilayah Irian Barat menjadi dua bagian
D. Keinginan rakyat Irian Barat untuk merdeka menjadi negara sendiri
E. Negara Kesatuan RI menyerahkan Irian Barat kepada pihak Belanda
47. B Pembahasan: Irian Jaya yang semula Irian Barat merupakan satu-satunya wilayah yang belum diserahkan Belanda ke Indonesia. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Irian Barat seharusnya diserahkan setahun setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Namun, Belanda mengingkari janji. Maka dari itu, pemerintahan Soekarno melaksanakan operasi militer. Akhirnya, pada tahun 1960 dilakukan jajak pendapat rakyat Irian Barat yang disebut Pepera. Hasil Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat menghendaki menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48. Transmigrasi sebagai program nasional yang dicanangkan pemerintah tak selalu membuat hasil positif terutama bagi rakyat. Salah satu dampak negatifnya adalah....
A. Terbaginya lahan di negara tujuan transmigran
B. Daerah yang ditinggalkan menjadi tandus
C. Adanya kecemburuan antara warga asli tujuan transmigran dengan warga pendatang
D. Pudarnya silsilah ras atau suku di daerah yang ditinggalkan
E. Pudarnya rasa kesukuan yang sangat di negara tujuan transmigran
48.C Pembahasan: dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini (transmigrasi) adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
49. Konflik yang meruncing hingga memasuki awal era reformasi akibat dari adanya dampak negatif program transmigrasi bisa terlihat nyata dalam....
A. Konflik laten Jawa-Madura
B. Konflik laten Dayak-Madura
C. Konflik laten Ambon-Padang
D. Konflik laten Ambon-Jambi
E. Konflik laten NTB-Dayak
49. B Pembahasan: Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.
50. Pada masa menjelang berakhirnya kepemimpinan Orde Baru, diikuti dengan gejolak di beberapa bidang yang berupa....
A. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam
B. Harga minyak dan komoditas ekspor semakin menguat
C. Perpindahan modal diberikan keleluasaan
D. Para demonstran meminta Soeharto tetap bertahan menjadi Presiden RI
E. Penanaman modal semakin bertambah masuk ke Indonesia
50. A Pembahasan: Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia),Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.
51. Era Orde Baru berakhir dengan ditandai adanya kemunduran Soeharto dari jabatan kepresidenan, yaitu pada...
A. 22 Mei 1998
B. 20 Mei 1998
C. 20 Juni 1998
D. 19 Mei 1998
E. 21 Mei1998
51. E Pembahasan: Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 .
52. Pada masa transformasi dari Era Orde Baru ke Era Reformasi diikuti dengan lepasnya salah satu wilayah Indonesia, yaitu....
A. Aceh
B. Irian Barat
C. Timor Timur
D. NTT
E. Maluku
52. C Pembahasan: Pada tahun 1999, dilakukan jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur. Jajak pendapat tersebut difasilitasi oleh UNAMET (United Nations Mission in East Timor). Dalam jajak pendapat, warga Timor Timur diberikan 2 pilihan sikap, yaitu tetap berintegrasi dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Dari hasil jajak pendapat yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 tersebut, diketahui bahwa 75% rakyat Timor Timur menghendaki berdiri sebagai negara sendiri. Sejak tahun 2002, Timor Timur memperoleh status merdeka penuh. Nama negara yang digunakan adalah Timor Leste
53. Pada masa kepemimpinan Megawati dikenal dengan sebutan pemerintahan ‘dingin’ dikarenakan...
A. Kecekatan beliau dalam menangani permasalahan negara
B. Kegigihan beliau dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri
C. Adanya aktivitas terorisme yang makin marak
D. Sikap Megawati yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat
E. Sikap Indonesia yang tidak mau bekerjasama dengan pihak luar negeri
53. D Pembahasan: Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.
54. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pengertian dari....
A. Daerah otonom
B. Daerah teritorial
C. Otonomi daerah
D. Kewenangan daerah
E. Daerah istimewa
54. C Pembahasan: Dalam BAB I Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
55. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan pengertian dari....
A. Daerah otonom
B. Daerah teritorial
C. Otonomi daerah
D. Kewenangan daerah
E. Daerah istimewa
55. A Pembahasan: Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
56. Beberapa kewenangan dan bidang sejak adanya otonomi daerah secara otomatis di serahkan pada daerah masing-masing, namun ada beberapa bidang yang masih tetap dipegang pemerintah pusat, kecuali....
A. Politik luar negeri
B. pertahanan, keamanan
C. yustisi, moneter
D. fiskal nasional serta agama
E. Pengelolaan kawasan perkotaan
56. E Pembahasan: Meskipun dalam otonomi daerah setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan daerah masing-masing, tetapi terdapat bidang-bidang yang tetap diselenggarakan pemerintah pusat. Sebagaimana tercantum dalam BAB III Pasal 10 Ayat (3), bidang-bidang tersebut yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
57. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu adalah merupakan pengertian dari....
A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Tugas pembantuan
D. Tugas pelimpahan
E. Sentralisasi
57. C Pembahasan: Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
58. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu adalah merupakan pengertian dari...
A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Tugas Pembantuan
D. Tugas Pelimpahan
E. Sentralisasi
59. Pemilihan langsung Presiden dan wakilnya; pertama kali terjadi di...
A. Pemerintahan Gus Dur ke Megawati
B. Pemerintahan Soekarno ke Soeharto
C. Pemerintahan Megawati ke SBY
D. Pemerintahan Gus Dur ke SBY
E. Pemerintahan Habibie ke Gus Dur
59. C Pembahasan: Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
60. Kabinet yang dibangun pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah...
A. Kabinet Reformasi Pembangunan
B. Kabinet Gotong Royong
C. Kabinet Persatuan Nasional
D. Kabinet Indonesia Satu
E. Kabinet Ampera
60. B Pembahasan: Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 21 Oktober 2004.
61. Dalam era kepemimpinan Habibie memberikan kebebasan politik pada rakyat, hal ini terbukti dengan munculnya parpol sebanyak....
A. 50 parpol
B. 38 parpol
C. 48 parpol
D. 58 parpol
E. 30 parpol
61. B Pembahasan: Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah: • Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik • Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994) • Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen • Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu • Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan
62. Reverendum Timor Timur yang dilakukan Habibie membawa dampak positif dan negatif, bagi Negara Indonesia. Dampak positifnya yaitu....
A. Wilayah Indonesia menjadi berkurang
B. Terbentuknya negara baru, sehingga warga harus memiliki kejelasan kewarganegaraan baru
C. Terpecahnya masyarakat Indonesia
D. Indonesia terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM
E. Warga Negara Timor Leste yang ingin ke Indonesia harus membuat paspor
62. D Pembahasan: Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, namun di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
63. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R) adalah merupakan lembaga yang dibentuk pada masa....
A. Soeharto
B. Habibie
C. Gus Dur
D. Megawati
E. Susilo bambang Yudhoyono
63. E Pembahasan: Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukannya pada 26 Oktober 2006.
64. Berikut adalah partai yang masuk dalam kabinet Gus Dur, yaitu...
A. PDI-P, PAN, PKS
B. PDI-P, PPP, GOLKAR, Partai Keadilan (PK)
C. PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK)
D. PKB, PPP, Golkar, PAN, dan PKS
E. PDI-P, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan PBB
64. C Pembahasan: Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut.
65. Pada masa Gus Dur, Aceh juga diberikan referendum. Referendum yang dimaksud adalah....
A. Aceh berhak memilih apakah tetap menjadi bagian Negara Indonesia atau melepaskan diri
B. Aceh harus lepas dan mendirikan negara sendiri
C. Aceh diberikan hak otonomi
D. Aceh tidak boleh lepas dari Indonesia
E. Aceh boleh lepas asalkan tetap memakai dasar negara Indonesia
65. C Pembahasan: Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.
66. Kabinet Indonesia Bersatu II disusun berdasarkan usulan dari partai yang berhasil duduk di DPR waktu itu, yakni....
A. Demokrat, PKS, PAN, PPP
B. Demokrat, PKS, PAN, PKB
C. Demokrat, PAN, PKB, PPP
D. Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Golkar
E. Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar
66. D Pembahasan: Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya.
67. Kapankah perombakan yang dilakukan SBY dilakukan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II?
A. 17 Oktober 2010
B. 17 Oktober 2011
C. 18 Oktober 2011
D. 18 September 2011
E. 19 Oktober 2010
67. C Pembahasan: Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
68. Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus, yakni...
A. DKI, Aceh, Maluku
B. DKI, Aceh, Palembang
C. Aceh, Papua, dan Jambi
D. Aceh, DKI, Papua, Papua Barat
E. DKI, Aceh, Papua Barat, dan Solo
68. D Pembahasan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah • Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; • Aceh • Provinsi Papua; dan • Provinsi Papua Barat.
69. Paham anti cina yang gencar di lakukan pada Orde Baru sebenarnya memiliki tujuan yang dilatarbelakangi oleh sebab utama yaitu...
A. Paham politik anti cina sama dengan anti komunis
B. Cina menduduki sebagian wilayah kekuasaan indonesia
C. Golongan pribumi tidak suka karena cina menduduki kelas di atasnya
D. Soeharto menginginkan cabang-cabang produksi negara dipegang oleh pribumi
E. Orang cina sukar diajak bekerjasama
69. A Pembahasan: Walaupun kebencian terhadap keturunan Tionghoa oleh keturunan pribumi di Indonesia berawal di era Hindia Belanda, Orde Baru menghasut terciptanya undang-undang anti-China menyusul usahanya menghapuskan total faham komunisme (karena negara China menganut faham komunisme). Walaupun stereotip negatif bahwa orang "Tjina" (istilah untuk Tionghoa-Indonesia kala itu) adalah kaya dan serakah adalah umum di saat itu, adanya histeria anti-komunisme setelah peristiwa G30S dan hubungan orang Tionghoa-Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memperparah keadaan dengan menyebabkan adanya pandangan bahwa orang Tionghoa juga termasuk kolom kelima (simpatisan rahasia) komunis.
70. Pengelompokkan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik disebut juga....
A. Parpol
B. Fraksi
C. Dewan
D. Panitia Ad Hoc
E. Anggota
70. B Pembahasan: Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
71. Pada masa reformasi, MPR berkedudukan....
A. Merupakan lembaga tertinggi negara
B. Sejajar dengan rakyat
C. Merupakan lembaga non struktural
D. Merupakan lembaga yang di bawah Presiden dan wakil Presiden
E. Merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya
71. E Pembahasan: Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat.
72. Perubahan Undang-Undang Dasar yang mendukung adanya pernyataan perubahan kedudukan MPR tertera dalam....
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 1 ayat (2)
C. Pasal 3 ayat (2)
D. Pasal 2 ayat (1)
E. Pasal 3 ayat (1)
72. B Pembahasan: Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” , setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.
73. Sidang MPR sah apabila...
A. Sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
B. Sekurang kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/ Wakil Presiden
C. sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
D. sekurang-kurangnya dihadiri 60%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya
E. Sekurang kurangnya dihadiri 70%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya
73. A Pembahasan Sidang MPR sah apabila dihadiri: • sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD • sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya
74. Anggota MPR pasca reformasi terdiri dari...
A. Anggota DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan
B. Anggota DPR, Anggota DPD, Utusan Daerah
C. Anggota DPD, Utusan Golongan, Utusan Daerah
D. Anggota DPR, Utusan Daerah
E. Anggota DPR, Anggota DPD
74. E Pembahasan: MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
75. Pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan di suatu negara yang teridiri dari banyak daerah adalah....
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Internasional
D. Pengadilan Negeri
E. Presiden
75. B Pembahasan: Mahkamah Agung (dalam Bahasa Inggris, supreme court) adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum. Sebutan lain untuk Mahkamah Agung meliputi pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir, pengadilan penghakiman, pengadilan puncak dan pengadilan tertinggi banding.
76. Presiden Soeharto di kala itu dinilai sebagai sosok yang anti komunis dan pro barat, hal tersebut dicirikan dari....
A. Membuka kerjasama dengan negara Cina
B. Memberi kesempatan warga Tionghoa untuk duduk di kursi pemerintahan
C. Membeli persenjataan dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris
D. Membolehkan pertunjukan barongsai untuk tampil di pertunjukkan nasional
E. Mengembangkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah.
76. C Pembahasan: Sebagai hasil dari eliminasi komunis, Soeharto kemudian dipandang sebagai seorang yang pro-Barat dan anti-komunis. Sebuah hubungan militer dan diplomatik yang akan berlangsung lama antara Indonesia dan negara-negara Barat telah dibangun, yang kemudian mengarah ke pembelian senjata dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia dan pelatihan personil militer Indonesia oleh negara-negara tersebut.
77. Dalam sistem politik bentukan Soeharto, porsi militer dalam pemerintahan digambarkan sebagai berikut.....
A. Militer tidak boleh ikut campur dalam ranah parlemen
B. Militer dan partai politik bekerjasama sebagai administrator pemerintahan
C. Militer diberi peran yang kuat dalam politik, organisasi politik dan sosial di seluruh Indonesia.
D. Diberikan kekuasaan yang tidak jauh lebih banyak dari partai politik PDI dan PPP
E. Militer hanya sebagai alat untuk menjaga stabilitasi politik pada Orde Baru
77. C Pembahasan: Rezim Orde Baru yang muncul dari gejolak tahun 1960-an ini ditujukan untuk memelihara ketertiban politik, mempromosikan pembangunan ekonomi, dan mengasingkan partisipasi massa dari dalam proses politik Indonesia. Militer diberi peran yang kuat dalam politik, organisasi politik dan sosial di seluruh Indonesia mengalami birokratisasi dan korporatisasi, dan metode represi yang selektif namun efektif dan kadang-kadang brutal digunakan terhadap penentang rezim Orde Baru.
78. Terkait dengan praktek korupsi, pada era Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkanlah instruksi presiden dalam pemberantasan korupsi sebanyak....
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8
78. D Pembahasan: Pemerintah sepertinya tak ingin bermain main dalam hal pemberantasan korupsi, terbukti sejak 2004 pemerintahan SBY setidaknya telah mengeluarkan tujuh Inpres yag berkaitan dengan kebijakan anti korupsi, yang terbaru adalah Instruksi presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014.
79. Inpres terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi terbaru yang terakhir dikeluarkan oleh Susilo bambang Yudhoyono ketika masih menjabat adalah....
A. Inpres No 5 tahun 2013
B. Inpres No 2 tahun 2014
C. Inpres No tahun 2014
D. Inpres No 17 tahun 2013
E. Inpres No 9 tahun 2011
79. B Pembahasan: Berikut Inpres yang berhasil dikeluarkan oleh SBY terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi:
1. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Inpres Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpanan Pajak
3. Inpres Nomor 2 tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 6. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
7. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
1. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Inpres Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpanan Pajak
3. Inpres Nomor 2 tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 6. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
7. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
80. Sebelum menjabat sebagai presiden terpilih saat ini, Jokowi pernah menjabat beberapa posisi diantaranya sebagai....
A. Walikota Semarang
B. Gubernur Jawa Barat
C. Walikota Surakarta
D. Wakil Gubernur DKI
E. Wakil presiden RI
80. C Pembahasan: sebelum terpilih sebagai presiden Indonesia saat ini, Jokowi pernah menduduki jabatan sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta.
81. Pada awal jabatan Jokowi sebagai Gubernur DKI, beliau mengeluarkan kebijakan terkait kesejahteraan sosial rakyat berupa....
A. Mengeluarkan kebijakan satu kartu untuk penumpang KRL
B. Mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera
C. Mengeluarkan kartu bantuan langsung tunai
D. Stereilsasi jalur busway
E. Peremajaan bus Trans Jakarta
81. B Pembahasan: Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.
82. Gaya kepemimpinan pada masa Jokowi terkenal berbeda dengan para pemimpin sebelumnya. Gaya kampanye beliau dikenal sebagai ‘blusukan’ yang memiliki makna.... A. Mencari informasi dari rakyat melalui aparat daerah B. Mengumpulkan informasi akan kebutuhan rakyat melalui jajak pendapat C. turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat D. Pendekatan melalui media sosial E. Pendekatan kontroversi
82. C Pembahasan: Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka
83. Pada masa reformasi ada bebrapa agenda yang disuarakan oleh mahasiswa, diantaranya adalah.... A. Merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, pemerintahan yang bebas KKN
B. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dari KKN
C. Adili Soeharto, Merekonstruksi perekonomian Indonesia
D. Amandemen UUD 1945, adili Soeharto, melikuidasi beberapa bank bermasalah
E. Amandemen UUD 1945, supremasi hukum, merekonstruksi perekonomian Indonesia
83. B Pembahasan: Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut : • Adili Soeharto dan kroni-kroninya. • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan Dwi Fungsi ABRI • Otonomi daerah yang seluas-luasnya • Supremasi hukum • Pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
84. Dengan adanya reformasi, masa jabatan presiden mengalami perubahan yakni menjadi...
A. Sekali dipilih dan berlaku selama 3 kali masa jabatan
B. Masa jabatan presiden maksimal dua kali masa jabatan
C. Masa jabatan presiden minimal dua kali masa jabatan
D. Masa jabatan presiden seumur hidup
E. Selama terpilih satu kali , untuk selanjutnya tidak berhak lagi terpilih
84. B Pembahasan: Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.
85. Pada orde reformasi, pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan dikeluarkannya....
A. Ketetapan MPR No V/MPR/1999
B. Ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
C. UU No 2 tahun 1999
D. Inpres No 9 tahun 2011
E. Ketetapan MPR No II/ MPR/ 1998
85. B Pembahasan: Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut:
• Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUd 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai
• Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.
• Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.
• Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUd 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai
• Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.
• Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.
86. Usaha yang dibentuk dalam rangka melaksanaan pemilihan umum di Indonesia sejak era reformasi ditangani oleh....
A. MPR
B. Komisi Pemilihan Umum
C. Komisi Yudisial
D. DPR
E. KPI
86. B Pembahasan: KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie.
87. Kebijakan pemerintahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono juga merambah ke sektor pendidikan yaitu...
A. Penghentian tunjangan profesi guru
B. Anggaran pendidikan dianggarkan sebesar 20% dari total anggaran
C. Menolak standarisasi pendidikan
D. Kompetensi guru masih dipertimbangkan dalam perekruitannya
E. Anggaran pendidikan dianggarkan sebesar 20% dari total anggaran
87. B Pembahasan: selama periode menjabat sebagai Presiden dan dibantu oleh 2 menteri pendidikan. Berikut 6 kebijakan yang terkait bidang pendidikan di masa SBY (2004-2014): - profesionalitas jabatan guru (harus tersedianya kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik) - penerapan kurikulum berbasis kompetensi - Standarisasi pendidikan Indonesia - pemenuhan anggaran pendidikan 20% dalam APBN - penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan - peningkatan kesejahteraan guru
88. Langkah dalam kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yuhoyono yang dinilai cukup kontroversial adalah...
A. Standarisasi pendidikan
B. Peningkatan kesejahteraan guru
C. Pengurangan subsidi BBM
D. Privatisasi BUMN
E. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi
88. C Pembahasan: bulan april 2012, pada masa kepemimpinannya tahun 2004-2009, SBY banyak menuai kebijakan seperti adanya kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilator belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
89. Mengapa kebijakan Bantuan Langsung Tunai menuai protes pada waktu pemerintahan SBY?
A. BLT dinilai terlalu menghabiskan anggaran pemerintah
B. BLT dinilai tidak tepat sasaran dan menimbulkan masalah sosial
C. Pertimbangan dari fraksi-fraksi yang duduk di MPR, BLT lebih baik digunakan untuk subsidi BBM kembali
D. Dana BLT lebih baik untuk memperbaiki infrastruktur negara
E. Respon masyarakat yang kurang begitu antusias terhadap BLT
89. B Pembahasan: Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
90. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dikeluarkan SBY adalah sebagai respon positif terhadap peristiwa yang terjadi yakni....
A. Masalah pembagian BLT
B. Masalah kependidikan di Indonesia
C. Masalah penanggulangan bencana alam
D. Pengurangan subsidi BBM
E. Privatisasi BUMN
90. C Pembahasan: Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
91. Ada beberapa hal terkait kasus hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah SBY yang hingga kini juga belum terselesaikan, hal tersebut diantaranya adalah...
A. Kasus kisruh pembagian BLT
B. Kasus Munir
C. Pergantian kurikulum pendidikan
D. Kasus KPK vs Polri
E. Kasus subsidi BBM
91. B Pembahasan: Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional.
92. Korupsi mulai memasuki ranah aparat negara, pada era SBY terdapat beberapa kementrian yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Kementrian tersebut adalah...
A. Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Keuangan
B. Kementrian Kehutanan, Kementrian Negara dan Pemuda Olahraga, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perhubungan, Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
C. Kementrian Pertanian, Kementrian Keuangan
D. Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian
E. Kementrian Keuangan, Kemnetrian Kehutanan
92. B A. Pembahasan: Sementara itu, kementerian di era SBY yang tersangkut korupsi adalah Kementerian Kehutanan (MS Kaban, disebut-sebut dalam kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu), Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Andi Mallarangeng, dikaitkan dengan kasus wisma atlet Sea Games), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Muhaimin Iskandar, kasus suap PPIDT), Kementerian Pendidikan Nasional (Irjen Kemendiknas Muhammad Sofyan, kasus pengadaan barang dan perjalanan dinas, serta beberapa pejabat disebut-sebut dalam kasus PMPTK yang terkait perusahaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin). Demikian juga, Kementerian Luar Negeri (pejabat setingkat Kepala Bagian, kasus penggelembungan dana tiket perjalanan, terpidana), Kementerian Perhubungan (Hatta Rajasa, disebut-sebut dalam kasus hibah Kereta Api Jepang), dan Kementerian Koordinasi Kesejehteraan Rakyat (Sutedjo Yuwono, Sekertaris Menkokesra KIB I Aburizal Bakrie, kasus Pengadaan Alat Kesehatan flu burung, terdakwa).
93. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera menuai kecaman dari oposisi, dikarenakan....
A. Program yang sia-sia
B. Program yang tidak berpayung hukum dan melanggar tata tertib anggaran
C. Program yang menyamai BLT
D. Program yang hanya meredam isu kenaikan harga BBM
E. Program yang dibuat berdasarkan ide dari Jusuf Kalla saja
93. B Pembahasan: Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran , namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.
94. Kebijkan apakah yang dilakukan Jokowi dalam bidang kelautan?
A. Perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal
B. Menjual hasil perikanan lebih murah dibandingkan harga di luar negeri
C. Mengajak kerjasama para pencuri ikan untuk dapat memasarkan hasil perikanan Indonesia
D. Mengajak kerjasama negara-negara tetangga untuk menangkap pencuri ikan ilegal
E. Membiarkan kapal pencuri ikan berkeliaran di perairan Indonesia
94. A Pembahasan: Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.
95. Demokrasi jalanan adalah merupakan gaya khas dari pemerintahan...
A. Soekarno
B. Soeharto
C. Megawati
D. Gus Dur
E. Jokowi
95. E Pembahasan: "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".
96. Pada masa Habibie terjadi pemberian amnesti, abolisi. Hal tersebut berupa....
A. Pembebasan tahanan politik kaum separatis PKI
B. Memperkuat keberadaan Undang-undang Subversi
C. Mengabaikan budaya oposisi
D. Menjauhi orang-orang yang terlibat Orde Baru
E. Memperpanjang masa tahanan politik
96. A Pembahasan: pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah menujuketerbukaan dan rekonsiliasi. Contohnya : pembebasan tahanan politik kaum separatis tokoh PKI, Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok.
97. Pengungkapan aksi terorisme Bom Bali I dan II menjadi titik awal dalam pemberantasan aksi teror khususnya di Indonesia, ini terjadi pada masa pemerintahan....
A. Gus Dur
B. BJ Habibie
C. Megawati
D. Susilo Bambang Yudhoyono
E. Soeharto
97. C Pembahasan: pada masa kepemimpinan Megawati telah berhasil mencapai beberapa prestasi salah satunya berhasil mengungkapkan para pelaku terorisme diantaranya Bom Bali I dan II yang telah menewaskan ratusan orang yaitu dengan menangkap Amrozi, Imam samudra, Mukhlas dan Al faruq dan kasus pengeboman lain yaitu Bom JW marriot, Kedubes Australia dan Bom BEJ dan Medan.
98. Reformasi birokrasi pada masa kepemimpinan Megawati dinilai gagal terlihat dari...
A. Megawati menyusun langkah-langkah sendiri yang cenderung birokratif
B. Korupsi masih merajalela dan adanya pengampunan pada sejumlah koruptor
C. Waktu yang dirasa masih terlalu dini bagi Megawati dalam memberantas korupsi
D. Munculnya tokoh-tokoh baru yang lebih visioner dalam memberantas korupsi
E. Adanya campur tangan pihak asing dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
98. B Pembahasan: Gejala munculnya pola lama dalam pemerintahan Megawati yaitu pendekatan represif dalam menyelesaikan masalah dan sakralisasi lembaga kepresidenan, kegagalan partai politik yang terlibat dalam pemerintahan gotong royong dalam mengartikulasi kepentingan rakyat,tak ada upaya pemberantasan KKN, sebaliknya praktik korupsi makin terang-terangan dan meluas, kebijakan pemerintah yang memberi pengampunan terhadap sejumlah koruptor jelas mengingkari nilai keadilan. Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkankepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun.
99. Kegagalan diplomasi pada era Megawati salah satunya tercermin dalam....
A. Lepasnya kepulauan Sipadan-Ligitan dari Indonesia
B. Gagalnya melakukan kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi
C. Indonesia menolak mengikuti Amerika dalam tuntutan ke Iraq dalam menyerahkan Abu Bakar Baasyir
D. Indonesia keluar dari IMF
E. Ketidakstabilan ekonomi makro seperti inflasi, kurs rupiah terhadap dollar
99. A Pembahasan: Megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Menurut beberapa pengamat politik dan pemerintahan, kebijakan pemerintah Megawati sepanjang tahun 2002 cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan hanya berorientasi pada kepentingan kalangan tertentu serta tidak mampu melepaskan Indonesia dari tekanan pihak-pihak asing, kegagalan diplomasi Indonesia sehingga kepulauan Sipadan-Ligitan lepas dari Indonesia
100. Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono adalah....
A. Melakukan pemerataan pembangunan dengan membentuk provinsi baru berdasarkan kebutuhan yaitu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
B. Subsidi BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak
C. Menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998
D. Berhasil menghasilkan 45 milyar dolar AS dari penjualan LNG Tangguh ke China
E. Melakukan operasi kesejahteraan dan militer di Aceh yaitu dengan mengembalikan proporsi pendapatan dari Lapangan Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dgn status daerah Otonomi Khusus dan menangkap anggota GAM bersenjata
100. B Pembahasan: SBY melakukan pembangunan berkelanjutan selama masanya menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut. Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan tersebut adalah kebijakan subsidi BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak.
Posting Komentar