Soal PPKN: Kewenangan Lembaga Negara

1. Perhatikan data berikut!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, (3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, (5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,

Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….

a. Nomor 1, 2, dan 3

b. Nomor 3, 4, dan 5

c. Nomor 2, 4, dan 6

d. Nomor 3, 4, dan 6

e. Nomor 4, 5, dan 6

2. Perhatikan data di bawah ini!

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat

(2). Dewan Perwakilan Rakyat

(3). Dewan Perwakilan Daerah

(4). Komisi Pemberantasan Korupsi

(5). Presiden dan Wakil Presiden

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah….

a. 1, 2, 3 dan 4

b. 1, 3, 4 dan 5

c. 1, 3, 5 dan 6

d. 2, 3, 5 dan 6

e. 3, 4, 5 dan 6

3. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….

a. Pasal 1 ayat 6

b. Pasal 2 ayat 6

c. Pasal 5 ayat 1

d. Pasal 6 ayat 1

e. Pasal 6 ayat 2

4. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

a. Mahkamah Agung

b. Mahkamah Konstitusi

c. Dewan Perwakilan Rakyat

d. Dewan Perwakilan Daerah

e. Badan Pengawas Keuangan

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….

a. Mahkamah Agung

b. Dewan Perwakilan Rakyat

c. Dewan Perwakilan Daerah

d. Dewan Pertimbangan Agung

e. Badan Pengawas Keuangan

6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ….

a. Disiplin masyarakat rendah

b. Kurang tegasnya penegak hukum

c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

d. Banyak liputan media masa tentang kejahatan

e. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

7. Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktivitas. Sesuai UU Nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah ….

a. Rapat umum

b. Mimbar bebas

c. Arak-arakan

d. Unjuk rasa

e. Pawai

8. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….

a. Pancasila

b. UUD NRI tahun 1945

c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945

d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945

e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

9. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ….

a. Adanya pemilu berkala

b. Adanya supremasi hukum

c. Adanya akuntabilitas politik

d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

10. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan….

a. Voting

b. Kerja sama

c. Sikap individual

d. Musyawarah mufakat

e. Sikap senasib sepenanggungan

Kunci Jawaban Pilihan Ganda:

1. E
2. D
3. D
4. B
5. D
6. D
7. C
8. D
9. D
10. D