Ringkasan UUD 1945 Untuk Tes Perangkat Desa

1

1

NKRI

2

Kedaulatan

3

Indonesia negara hukum

2

1

Anggota MPR terdiri

2

Sidang MPR

3

Suara terbanyak

3

1

MPR berwenang mengubah UUD

2

MPR melantik presiden

3

MPR memberhentikan Presiden

4

1

Presiden memegang kekuasaan

2

Dibantu wapres

5

1

Presiden mengajukan RUU

2

Presiden menetapkan PP

6

1

Presiden orang Indo asli

2

Syarat-syarat menjadi Presiden

6A

1

Presiden dipilih langsung

2

Calon Presiden diusulkan parpol

3

Mendapatkan suara lebih dari 50%

4

Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih

5

Tata cara pilpres

7

Presiden memegang jabatan 5 tahun

7A

Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR

7B

1

Usul pemberhentian

2

Presiden melakukan pelanggaran hukum

3

Pengajuan permintaan

4

MK wajib memeriksa

5

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum

6

MPR wajib sidang 30 hari

7

Rapat paripurna

7C

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

8

1

Jika presiden mangkat

2

Dalam hal terjadi kekosongan

3

Jika Presiden dan Wapres mangkat

9

1

Presiden bersumpah

2

Presiden bersumpah dihadapan pimpinan MPR

10

Presiden memegang kekuasaan atas militer

11

1

Presiden mengatakan perang

2

Presiden membuat perjanjian internasional

3

Ketentuan lebih lanjut perjanjian internasional

12

Presiden menyatakan keadaan bahaya

13

1

Peresiden mengangkat duta dan konsul

2

Dalam hal mengangkat duta,

3

Presiden menerima penempatan duta

14

1

Presiden memberi grasi

2

Presiden memberi amnesti

15

Presiden memberi gelar

16

Presiden membentuk dewan pertimbangan

17

1

Presiden dibantu menteri

2

Menteri diangkat presiden

3

Setiap menteri membidangi urusan tertentu

4

Pembubaran kementrian

18

1

NKRI dibagi daerah2

2

Pemda mengurus sendiri urusan pemerintahan

3

Pemda dipilih melalui pemilu

4

Gubernur, Bupati, Walkot dipilih secara demokratis

5

Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya

6

Pemda berhak menetapkan peraturan

7

Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah

18A

1

Hubungan pusat dan daerah

2

Hubungan keuangan pusat dan daerah

18B

1

Negara mengakui pemda

2

Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum

19

1

Anggota DPR dipilih melalui pemilu

2

Susunan DPR diatur dengan UU

3

DPR bersidang sedikitnya 1 kali setahun

20

1

DPR berkuasa membentuk UU

2

Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden

3

Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka

4

Presiden mengesahkan RUU

5

Dalam hal RUU telah disetujui bersama, tidak disahkan

20A

1

DPR memiliki fungsi legislasi

2

Hak angket, interpelasi, menyatakan pendapat

3

Hak mengajukan pertanyaan

4

Ketentuan lebih lanjut

21

Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU

22

1

Kegentingan yang memaksa

2

PP harus mendapat persetujuan DPR

3

Jika tidak mendapat persetujuan, PP harus dicabut

22A

Ketentuan lebih lanjut pembentukan UU

22B

Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya

22C

1

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu

2

Jumlah anggota DPD tidak lebih dari DPR

3

Sidang DPD sekali setahun

4

Susunan DPD diatur UU

22D

1

DPD dapat menajukan RUU pada DPR

2

DPD ikut membahas RUU

3

DPD melakukan pengawasan otonomi daerah

4

Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya

22E

1

Pemilu dilaksanakan secara langsung

2

Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden

3

Peserta pemilu DPR DPRD adalah partai politik

4

Peserta pemilu DPD adalah oerseorangan

5

Pemilu diselenggarakan oleh KPU

6

Ketentuan lebih lanjut pemilu diatur UU

23

1

APBN

2

RUU APBN diajukan oleh Presiden dibahas bersama DPR

3

Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN,

23A

Pajak dan pungutan lain

23B

Macam dan harga mata uang

23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur UU

23D

Negara memiliki suatu bank sentral

23E

1

Badan Pemeriksa Keuangan

2

Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan pada DPR

3

Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti

23F

1

Anggota BPK dipilih DPR

2

Pimpinan BPD dipilih anggota BPK

23G

1

BPK berkedudukan di ibu kota negara

2

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur UU

24

1

Kekuasaan kehakiman merdeka

2

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung

3

Badan-badan lain yang berkaitan diatur UU

24A

1

Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi

2

Hakim agung harus memiliki integritas

3

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial

4

Ketua dan Wakil Mahkamah Agung dipilih hakim agung

5

Susunan, kedudukan diatur UU

24B

1

Komisi Yudisial bersifat mandiri

2

Anggota KY harus berpengetahuan

3

KY diangkat dan diberhentikan Presiden

4

Susunan, kedudukan KY

24C

1

MK berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir

2

MK wajib memberikan putusan

3

MK mempunyai sembilan orang anggota

4

Ketua dan wakil MK dil\pilih hakim konstitusi

5

Hakim konstitusi harus berintegritas

6

Pengangkatan hakim konstitusi diatur UU

25

Syarat-syarat menjadi hakim

25A

Batas-batas NKRI ditetapkan UU

26

1

Warga negara adalah orang indonesia asli dan bangsa lain

2

Penduduk adalah warga dan orang asing yang

3

Hal-hal mengenai warga negara

27

1

Segala warga negara bersamaan kedudukannya

2

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

3

Tiap warga negara berhak bela negara

28

Kemerdekaan berserikan dan berkumpul

28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

28B

1

Setiap orang berhak membentuk keluarga

2

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup

28C

1

Setiap orang berhak mengembangkan diri

2

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya

28D

1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

2

Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan

3

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan sama

4

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

28E

1

Setiap orang bebas memeluk agama

2

Setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

3

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul

28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh info

28G

1

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi

2

Hak bebas dari penyiksaan

28H

1

Hak hidup sejahtera

2

Hak mendapat kemudahan

3

Hak jaminan sosial

4

Hak mempunyai hak milik

28I

1

Hak untuk hidup. Tidak disiksa

2

Hak bebas dari diskriminatif

3

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

4

Perlindungan, pemajuan, penegakan HAM

5

Pelaksanaan hak dijamin UU

28J

1

Wajib menghormati hak

2

Wajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan UU

29

1

Negara berdasar ketuhanan YME

2

Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama

30

1

Hak pertahanan dan keamanan negara

2

Usaha pertahanan dilaksanakan TNI

3

TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara

4

Kepolisian sebagai alat negara

5

Susunan dan Kedudukan TNI, Kepolisian

31

1

Hak pendidikan

2

wajib mengikuti pendidikan dasar

3

Pemerintah mengusahakan pendidikan nasional

4

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

5

Pemerintah memajukan IPTEK

32

1

Negara memajukan kebudayaan nasional

2

Negara menghormati dan memelihara bahasa

33

1

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

2

Cabang produksi pending dikuasai negara

3

Bumi dan air dikuasai negara

4

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

5

Ketentuan lebih lanjut

34

1

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara

2

Negara mengembangkan sistim jaminan sosial

3

Negara bertanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan

4

Ketentuan lebih lanjut

35

Bendera sang merah putih

36

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia

36A

Lambang negara ialah Garuda

36B

Lagu kebangsaan

36C

Ketentuan lebih lanjut bendera, bahasa, lambang

37

1

Usul perubahan pasal-pasal UUD

2

Setiap usul diajukan tertulis

3

Untuk mengubah pasal-pasal UUD,

4

Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD

5

Khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dirubah

Aturan Peralihan

Pasal I

Segala peraturan masih berlaku sebelum diadakan perubahan

Pasal II

Semua lembaga negara tetap berfungsi sepanjang

Pasal III

MK dibentuk selambat-lambatnya 17 agustus 2003

Aturan Tambahan

Pasal I

MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan

Pasal II

UUD terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal