Materi CPNS Tentang Pemberontakan di Indonesia

1. Pemberontakan PKI di Madiun (PKI Musso) Tahun 1948
Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun / PKI Madium tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948.

Mengapa kabinet Amir jatuh ? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan karena kegagalannya dalam Perundingan Renville yang dirasa merugikan Indonesia.

Setelah kabinet Amir Sjarifuddin jatuh karena tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville.

Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut.

Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh.

Pada tanggal 11 Agustus 1948, Setelah Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso.

Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan markas gerilya.

Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia.

Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis.

Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun.

Kemudian atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas sedangkan beberapa yang lain seperti Dipa Nusantara Aidit (DN. Aidit) berhasil meloloskan diri.

Untuk menumpas pemberontakan PKI, TNI sebagai aparat pun tak diam saja dengan gerakan membahayakan ini. pemerintah melancarkan operasi militer.

Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup signifikan. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Sungkono di Jawa Timur dan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Dengan dukungan rakyat dari berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik Indonesia.

Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Lukman dan DN. Aidit melarikan diri ke Vietnam dan Cina.

Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dari pihak asing.

Dalam kondisi bangsa yang masih begitu sulit kala itu, ternyata Republik Indonesia sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.

2. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
DI/TII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno.

Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo.

Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut.

Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh.

Untuk melindungi kereta api, Kavaleri Kodam VI Siliwangi (sekarang Kodam III) mengawal kereta api dengan panzer tak bermesin yang didorong oleh lokomotif uap D-52 buatan Krupp Jerman Barat.

Panzer tersebut berisi prajurit TNI yang siap tempur dengan senjata mereka. Bila ada pertempuran antara TNI dan DI/TII di depan, maka kereta api harus berhenti di halte terdekat.

Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim-piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa (OKD) serta tentara gugur. Anggota DI/TII yang tewas pun tak diketahui pasti jumlahnya.

Pemerintah menganggap jika gerakan ini akan membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara.

Oleh karenanya, negara pun mengeluarkan perintah untuk menumpas gerakan ini agar tidak semakin merajalela.

Kemudian setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi mati pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

Uniknya, sosok Kartosoewirjo ini ternyata adalah sahabat dekat Bung Karno selama masih dalam pengasuhan HOS Tjokroaminoto.

3. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat.

Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

1. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
2. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
3. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
4. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek dan Simbolon yang memimpin gerakan sparatis.

Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dimana Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai perdana menterinya.

Pemerintah pusat pun menganggap jika ini sebagai aksi membahayakan karena misi PRRI adalah membentuk semacam pemerintahan tandingan.

Belum lagi mereka didukung oleh banyak pihak pula. Akhirnya TNI dikerahkan untuk memberantas gerakan ini dan Indonesia sekali lagi aman dari pergolakan.

4. Pemberontakan Permesta
Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual.

Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakuakan operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer tersebut.

1. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
2. Operasi Mena I yang dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
3. Operasi Mena II yang dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
4. Operasi Saptamarga I yang dipimpin Letkol Sumarsono, dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
5. Operasi Saptamarga II yang dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan tujuan menumpas Permesta di  Sulawesi Utara bagian Selatan.
6. Operasi Saptamarga III yang dipimpin Letkol Magenda dengan tujuan menumpas Permesta di kepulauan sebelah Utara Manado.
7. Operasi Saptamarga IV yang dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara.

Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat militer di atas Ambon pada tanggal 18 Mei 1958 yang dikemudikan oleh Alan Pope yang merupakan seorang warga negara Amerika Serikat.

Selain itu Presiden Taiwan Chiang Kai Shek pernah merencanakan untuk mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur dan 1 resimen marinir untuk merebut Morotai bersama sama dengan Permesta, namun Menteri Luar Negeri Taiwan Yen Kung Chau menentang gagasan itu.

Karena khawatir Republik Rakyat Tiongkok akan ikut serta membantu Pemerintah Pusat di Jakarta dan mungkin akan mempunyai alasan untuk mengintervensi terhadap Taiwan.

walaupun demikian. Taiwan sebelumnya memang sudah membantu Permesta dengan mengirimkan persenjataan dan dua squadron pesawat tempur ke Minahasa untuk Angkatan Udara Revolusioner,

Namun setelah bantuan Taiwan tercium Pemerintah Pusat. Bulan Agustus 1958, militer mengambil alih bisnis yang dipegang oleh penduduk WNI asal Taiwan dan sejumlah surat kabar, sekolah ditertibkan.

Meskipun mendapat banyak dukungan dari pihak asing, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.

5. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia.

Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya korban hampir sekitar 15.000 jiwa.

Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia.

Secara umum Latar belakang terjadinya Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang paling jelas adalah Perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia.

Disamping itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto (Orde Baru) sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mempromosikan satu "budaya Indonesia".

Kemudian lokasi provinsi Aceh yang terletak di ujung Barat Indonesia menimbulkan anggapan yang meluas di provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda.

Pada awalnya, GAM adalah sebuah organisasi yang diproklamirkan secara terbatas.

Deklarasi GAM yang dikumandangkan oleh Hasan di Tiro dilakukan secara diam-diam disebuah kamp kedua yang bertempat di bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Setahun kemudian, teks tesebut disebarluaskan dalam versi tiga bahasa; Inggris Indonesia, dan Aceh.

Penyebaran naskah teks proklamasi GAM ini terungkap ketika salah seorang anggotanya ditangkap oleh polisi dikarena pemalsuan formulir pemilu di tahun 1977.

Sejak itulah, pemerintahan orde baru mengetahui tentang pergerakan bawah tanah di Aceh.

Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, dimana PT Arun NGL adalah operator ladang gas Arun yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara.

Pada saat itu jumlah pasukan yang dimobilisasi oleh GAM sangatlah terbatas. Meskipun sudah ada ketidakpuasan cukup besar di Aceh namun hal tersebut tidak mengundang partisipasi aktif massa untuk mendukung GAM.

Dalam pengakuan Hasan di Tiro sendiri, pada awalnya hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka kebanyakan berasal dari kabupaten Pidie, terutama dari desa di Tiro sendiri, yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga Hasan di Tiro, sementara sisanya bergabung karena faktor kekecewaan pada pemerintah pusat.

Memburuknya kondisi keamanan di Aceh menyebabkan tindakan pengamanan keras dilakukan pada tahun 2001-2002.

Pemerintah Megawati pada tahun 2003 juga meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya dan keadaan darurat diberlakukan di Provinsi Aceh.

Pada November 2003 darurat militer diperpanjang lagi selama 6 bulan karena GAM belum dapat dihancurkan sepenuhnya.

Menurut laporan Human Rights Watch akibat dari di adakannya darurat militer di Aceh menyebabkan sekitar 100.000 orang mengungsi pada 7 bulan pertama darurat militer dan beberapa pelanggaran HAM.

Konflik ini sebenarnya masih berlangsung pada akhir 2004, namu saat itu tiba-tiba bencana Tsunami terjadi pada 24 Desember 2004 dan memporakporandakan segala infrastruktur di provinsi Aceh, sehingga secara tidak langsung bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut berhasil membekukan konflik yang terjadi di Aceh.

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Marti Ahtisaari yang juga merupakan Mantan presiden Finlandia berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia.

Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.

Proses perdamaian kemudia dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa serta lima negara ASEAN.

Berdasarkan perjanjian maka terciptalah kesepakatan bahwa dilakukannya pelucutan senjata GAM dan Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia kemudian tentara non-organik (misal tentara beretnis non-Aceh) akan ditarik dari provinsi Aceh (hanya menyisakan 25.000 tentara non-Aceh).

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Eropa menerjunkan 300 pemantau yang tergabung dalam Misi Pemantau Aceh (Aceh Monitoring Mission).

Misi mereka selesai pada tanggal 15 Desember 2006, setelah suksesnya pemilihan daerah gubernur Aceh yang pertama.

6. Pemberontakan Gerakan Separatis Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965
PKI yang sempat ditumpas pada tahun 1948, perlahan kembali tumbuh subur dan makin menyebar keberadaannya.

Hal ini membuat mereka pun makin jumawa dan akhirnya jadi sebuah organisasi besar. Tujuan mereka pun sama seperti PKI tahun 1948 yakni membangun negara komunis di Indonesia.

Gerakan G30SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30-September-1965 tepatnya saat malam hari.

Insiden G30SPKI masih menjadi perdebatan kalangan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya.

Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Hingga pada puncaknya Pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap Enam (6) jenderal senior TNI AD (Angkatan Darat).

Tiga Jenderal yaitu: MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan tewas di tempat. Sedangkan Tiga Jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto dan S. Parman di bawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup.

Rencana kudeta ini berhasil pada awalnya, namun pemerintah tak tinggal diam dan akhirnya melakukan serangan balasan.

Aksi balasan untuk menumpas PKI dipimpin Soeharto dan berhasil membuat PKI hanya tinggal sejarah saja.

7. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia.

Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya.

Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia.

Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat.

Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.

Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut.

Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Namun belakangan ini rakyat papua semakin sadar bahwa gagasan papua merdeka hanyalah omong kosong yang hanya dimanfaatkan para elit politik untuk mendapat kekuasaan serta dimanfaatkan oleh negara-negara besar yang siap meng eksplorasi emas yang dimiliki papua, lihat saja timor leste yang memisahkan diri dari indonesia, jadi apa mereka sekarang ? tidak lebih dari dimanfaatkan australia semata.

8. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat).

Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan harus segera ditumpas. Pulau-pulau terbesar yang menjadi basis RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru.

Di Ambon RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Pulau Seram masih berlanjut sampai Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, Setelah RMS mengalami kekalahan di indonesia kemudian RMS mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda.

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri.

Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali.

Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tidak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS.

Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan terhadap Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda.

Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda.

Ada yang berpendapat serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS.

Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada RMS.

Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka.

Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975.

Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku.

Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon.

Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal.

Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena.

Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat.

Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat.

Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur atau negara asing yang menyuplai pendanaannya, kini hubungan RMS dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi.