Sejarah XI BAB 4 Perkembangan Paham-Paham Baru dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Nasionalisme berasal dari kata nation (Inggris) dan natie (Belanda), yang berarti bangsa. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemampuan untuk bersatu, karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan.
Pengertian nasionalisme yang dihubungkan dengan perasaan kebangsaan telah dijelaskan oleh pemikir-pemikir seperti Joseph Ernest Renan (1823-1892) dan Otto Bouwer (1882-1939).
J.Ernest Renan yang menganut aliran nasionalisme yang didasarkan faktor kemanusiaan, mengemukakan bahwa munculnya suatu bangsa karena adanya kehendak untuk bersatu (satu suara persatuan).
Sedangkan Otto Bouwer mengungkapkan bahwa perasaan kebangsaan timbul karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib bersama.
Keduanya berpendapat bahwa nasionalisme timbul karena faktor kemanusiaan, tetapi keduanya memberikan tekanan yang berbeda. Pertama, J. Ernest Renan menekankan faktor persamaan nasib, sedangkan Otto Bouwer menggariskan faktor persamaan nasib.
Kedua, dengan perbedaan tekanan maka kesimpulan tentang nasionalisme juga berbeda. Menurut J. Ernest Renan, suatu bangsa timbul karena dorongan kemauan (contohnya bangsa Amerika Serikat); sedangkan Otto Bouwer, suatu bangsa timbul karena pengalaman penderitaan, kesengsaraan, dan kepahitan hidup yang sama. Contoh seperti nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika; timbul akibat persaman nasib sebagai bangsa yang terjajah.
Hans Kohn (1986), menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Slamet Mulyana (1986) menyatakan bahwa nasionalisme adalah manifestasi kesadaran berbangsa dan bernegara atau semangat bernegara.
Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirdjo menjelaskan nasionalisme sebagai
fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politis, ekonomi, dan sosial tertentu.
Nasionalisme dalam taraf pembentukannya seperti masa-masa Pergerakan Nasional dihubungkan dengan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur itu dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah: group counsciousness, we-sentiment, corporate will dan bermacam-macam fakta mental lainnya. Pada taraf ini nasionalisme belum memasukkan unsur-unsur objektif seperti territorial (wilayah), negara, bahasa, dan tradisi bersama.
Nasionalisme (dalam arti modern) untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada abad ke-18. Lahirnya paham nasionalisme ini diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan.
Pada mulanya terbentuknya negara kebangsaan dilatarbelakangi oleh fakor-faktor objektif seperti: persamaan keturuan, bahasa, adat-istiadat, tradisi, dan agama. Akan tetapi kebangsaan yang dibentuk atas dasar paham nasionalisme lebih menekankan kamauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan.
Sejalan dengan ini maka, rakyat Amerika Serikat tidak menyatakan bahwa mereka harus seketurunan untuk membentuk suatu negara, sebab disadari bahwa penduduk Amerika Serikat terdiri atas berbagai suku bangsa, asal-usul, adat-istiadat, dan agama yang berbeda.
Pengertian nasionalisme yang dihubungkan dengan perasaan kebangsaan telah dijelaskan oleh pemikir-pemikir seperti Joseph Ernest Renan (1823-1892) dan Otto Bouwer (1882-1939).
J.Ernest Renan yang menganut aliran nasionalisme yang didasarkan faktor kemanusiaan, mengemukakan bahwa munculnya suatu bangsa karena adanya kehendak untuk bersatu (satu suara persatuan).
Sedangkan Otto Bouwer mengungkapkan bahwa perasaan kebangsaan timbul karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib bersama.
Keduanya berpendapat bahwa nasionalisme timbul karena faktor kemanusiaan, tetapi keduanya memberikan tekanan yang berbeda. Pertama, J. Ernest Renan menekankan faktor persamaan nasib, sedangkan Otto Bouwer menggariskan faktor persamaan nasib.
Kedua, dengan perbedaan tekanan maka kesimpulan tentang nasionalisme juga berbeda. Menurut J. Ernest Renan, suatu bangsa timbul karena dorongan kemauan (contohnya bangsa Amerika Serikat); sedangkan Otto Bouwer, suatu bangsa timbul karena pengalaman penderitaan, kesengsaraan, dan kepahitan hidup yang sama. Contoh seperti nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika; timbul akibat persaman nasib sebagai bangsa yang terjajah.
Hans Kohn (1986), menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Slamet Mulyana (1986) menyatakan bahwa nasionalisme adalah manifestasi kesadaran berbangsa dan bernegara atau semangat bernegara.
Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirdjo menjelaskan nasionalisme sebagai
fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politis, ekonomi, dan sosial tertentu.
Nasionalisme dalam taraf pembentukannya seperti masa-masa Pergerakan Nasional dihubungkan dengan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur itu dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah: group counsciousness, we-sentiment, corporate will dan bermacam-macam fakta mental lainnya. Pada taraf ini nasionalisme belum memasukkan unsur-unsur objektif seperti territorial (wilayah), negara, bahasa, dan tradisi bersama.
Nasionalisme (dalam arti modern) untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada abad ke-18. Lahirnya paham nasionalisme ini diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan.
Pada mulanya terbentuknya negara kebangsaan dilatarbelakangi oleh fakor-faktor objektif seperti: persamaan keturuan, bahasa, adat-istiadat, tradisi, dan agama. Akan tetapi kebangsaan yang dibentuk atas dasar paham nasionalisme lebih menekankan kamauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan.
Sejalan dengan ini maka, rakyat Amerika Serikat tidak menyatakan bahwa mereka harus seketurunan untuk membentuk suatu negara, sebab disadari bahwa penduduk Amerika Serikat terdiri atas berbagai suku bangsa, asal-usul, adat-istiadat, dan agama yang berbeda.
Di Eropa nasionalisme lahir dalam masa peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Proses peralihan ini terjadi pada abad ke-18 yang didahului dengan lahirnya paham liberalisme dan kapitalisme.
Lahirnya paham liberalisme dan kapitalisme, karena pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Dengan demikian timbulnya nasionalisme di Eropa karena adanya pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis.
Dengan semangat persaingan bebas dari paham liberalisme dan dibesarkan dalam masyarakat yang bercorak industri-kapitalis, maka nasionalisme yang demikian akhirnya tumbuh menjadi suatu aliran yang penuh emosi dan sentimen.
Dengan kata lain, tumbuh menjadi chauvinisme. Dengan demikian nasionalisme Eropa pada waktu itu melahirkan imperialisme, yaitu nafsu untuk mencari tanah jajahan sebanyak mungkin.
Oleh karena itu, imperialisme dan kolonialisme sebenarnya adalah anak putrinya politik perindustrian (colonialism is the daughter of industrial policy). Bertitik tolak dari inilah, akhirnya negara-negara Eropa menjelma menjadi negara imperialis, yang saling berlomba untuk mencari dan mendapatkan tanah jajahan di luar wilayahnya dengan sasaran negara-negara Asia dan Afrika.
Lahirnya paham liberalisme dan kapitalisme, karena pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Dengan demikian timbulnya nasionalisme di Eropa karena adanya pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis.
Dengan semangat persaingan bebas dari paham liberalisme dan dibesarkan dalam masyarakat yang bercorak industri-kapitalis, maka nasionalisme yang demikian akhirnya tumbuh menjadi suatu aliran yang penuh emosi dan sentimen.
Dengan kata lain, tumbuh menjadi chauvinisme. Dengan demikian nasionalisme Eropa pada waktu itu melahirkan imperialisme, yaitu nafsu untuk mencari tanah jajahan sebanyak mungkin.
Oleh karena itu, imperialisme dan kolonialisme sebenarnya adalah anak putrinya politik perindustrian (colonialism is the daughter of industrial policy). Bertitik tolak dari inilah, akhirnya negara-negara Eropa menjelma menjadi negara imperialis, yang saling berlomba untuk mencari dan mendapatkan tanah jajahan di luar wilayahnya dengan sasaran negara-negara Asia dan Afrika.
Maksud dari nasionalisme Asia dan Afika adalah aliran yang mencerminkan bangunnya bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Dengan demikian nasionalisme di Asia dan Afrika merupakan gerakan yang menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat.
Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya Nsionalisme Asia dan Afrika adalah sebagian berikut.
Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya Nsionalisme Asia dan Afrika adalah sebagian berikut.
- Adanya penjajahan bangsa-bangsa Barat yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.
- Adanya kenangan kejayaan masa lampau sebagai negara yang pernah mengalami kejayaan, seperti Indonesia masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.
- Munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin pergerakan nasional.
- Adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk bangkit melawan penjajahan bangsa- bangsa Barat.
a. Pergerakan
Maksud dari "pergerakan" di sini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan "organisasi modern" untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan.
Dengan organisasi ini menunjuk bahwa aksi tersebut disusun secara teratur, dalam arti ada pemimpinnya, anggota, dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan organisasi modern ini menunjukkan adanya perbedaan dengan yang terjadi sebelumnya, yakni perjuangan dalam melawan penjajah sebelum tahun 1908.
b. Nasional
Istilah "nasional" menunjuk sifat dari pergerakan, yakni semua aksi dengan organisasi modern yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kultural. Adapun tujuannya adalah melawan penjajahan untuk digantikan dengan kekuasaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri.
Istilah Nasional dalam hal ini oleh Sartono Kartodirdjo (1990) diartikan sebagai kata sifat dari suatu "nation" yang menunjukkan kumpulan individu-individu yang dipersatukan oleh ikatan politik, bahasa, kultural dan sebagainya.
c. Indonesia
Nama "Indonesia" yang digunakan berfungsi sebagai simbolis di dalam sejarah pergerakan nasional dan dengan makin majunya pergerakan nasional, maka sebutan "Indonesia" merupakan keharusan.
Berdasarkan keterangan di atas dapat mengerti bahwa Sejarah Pergerakan Nasional adalah bagian dari Sejarah Indonesia yang meliputi kurun waktu sekitar 40 tahun, yakni dimulai sejak lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang pertama sampai dengan terbentuknya bangsa Indonesia 1945 yang ditandai oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Sejarah Pergerakan Nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural dan religius dan di antara faktor-faktor itu saling terjadi interelasi (saling terkait).
Sejarah Pergerakan Nasional yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo (BU) sampai dengan mencapai kemerdekaan 1945, dapat dibagi menjadi beberapa masa, yakni :
1) Masa Awal Perkembangan, yang ditandai dengan berdirinya organisasi seperti : Budi Utomo (BU), Sarekat Islam ( SI), dan Indische Partij ( IP).
2) Masa Radikal, ditandai dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia ( PKI), Partai Nasional Indonesia ( PNI) dan Perhimpunan Indonesia ( IP).
3) Masa Bertahan, ditandai dengan berdirinya Fraksi Nasional, Petisi Sutardjo, dan Gabungan Politik Indonesia ( GAPI).
3. Latar Belakang
Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa- peristiwa di Benua Asia saat itu. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:
a. Faktor Intern
1) Adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, sehingga menimbulkan tekad untuk menentang penjajahan tersebut.
2) Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit.
3) Munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional.
b. Faktor Ekstern
1) Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhiisme di India.
2) Adanya Gerakan Turki Muda 1908 di Turki.
3) Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905), yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa - bangsa Barat.
4) Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti: liberalisme, demokrasi, nasionalisme; yang kesemuanya mempercepat lahirnya Nasionalisme Indonesia.
Maksud dari "pergerakan" di sini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan "organisasi modern" untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan.
Dengan organisasi ini menunjuk bahwa aksi tersebut disusun secara teratur, dalam arti ada pemimpinnya, anggota, dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan organisasi modern ini menunjukkan adanya perbedaan dengan yang terjadi sebelumnya, yakni perjuangan dalam melawan penjajah sebelum tahun 1908.
b. Nasional
Istilah "nasional" menunjuk sifat dari pergerakan, yakni semua aksi dengan organisasi modern yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kultural. Adapun tujuannya adalah melawan penjajahan untuk digantikan dengan kekuasaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri.
Istilah Nasional dalam hal ini oleh Sartono Kartodirdjo (1990) diartikan sebagai kata sifat dari suatu "nation" yang menunjukkan kumpulan individu-individu yang dipersatukan oleh ikatan politik, bahasa, kultural dan sebagainya.
c. Indonesia
Nama "Indonesia" yang digunakan berfungsi sebagai simbolis di dalam sejarah pergerakan nasional dan dengan makin majunya pergerakan nasional, maka sebutan "Indonesia" merupakan keharusan.
Berdasarkan keterangan di atas dapat mengerti bahwa Sejarah Pergerakan Nasional adalah bagian dari Sejarah Indonesia yang meliputi kurun waktu sekitar 40 tahun, yakni dimulai sejak lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang pertama sampai dengan terbentuknya bangsa Indonesia 1945 yang ditandai oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Sejarah Pergerakan Nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural dan religius dan di antara faktor-faktor itu saling terjadi interelasi (saling terkait).
Sejarah Pergerakan Nasional yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo (BU) sampai dengan mencapai kemerdekaan 1945, dapat dibagi menjadi beberapa masa, yakni :
1) Masa Awal Perkembangan, yang ditandai dengan berdirinya organisasi seperti : Budi Utomo (BU), Sarekat Islam ( SI), dan Indische Partij ( IP).
2) Masa Radikal, ditandai dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia ( PKI), Partai Nasional Indonesia ( PNI) dan Perhimpunan Indonesia ( IP).
3) Masa Bertahan, ditandai dengan berdirinya Fraksi Nasional, Petisi Sutardjo, dan Gabungan Politik Indonesia ( GAPI).
3. Latar Belakang
Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa- peristiwa di Benua Asia saat itu. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:
a. Faktor Intern
1) Adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, sehingga menimbulkan tekad untuk menentang penjajahan tersebut.
2) Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit.
3) Munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional.
b. Faktor Ekstern
1) Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhiisme di India.
2) Adanya Gerakan Turki Muda 1908 di Turki.
3) Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905), yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa - bangsa Barat.
4) Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti: liberalisme, demokrasi, nasionalisme; yang kesemuanya mempercepat lahirnya Nasionalisme Indonesia.
Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Jakarta, dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya yakni membentuk Studiefounds. Gagasan Studiesfounds yang bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi namun tidak mampu melanjutkan studinya tidak terwujud dan muncullah BU.
Tujuan BU adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut.
a. Memajukan pengajaran.
b. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan.
c. Memajukan teknik dan industri.
d. Menghidupkan kembali kebudayaan.
Dilihat dari tujuannya, BU bukan merupakan organisasi politik melainkan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta telah berdiri tujuh cabang BU, yakni di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.
Untuk mengonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), BU mengadakan kongres pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut.
a. BU tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik.
b. Kegiatan BU terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
c. Ruang gerak BU terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
d. Memilih R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua.
e. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.
Sampai dengan akhir tahun 1909, telah berdiri 40 cabang BU dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Akan tetapi dengan adanya kongres tersebut tampaknya terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua.
Banyak anggota muda yang menyingkir dari barisan depan dan anggota BU kebanyakan dari golongan priyayi dan pegawai negeri. Dengan demikian maka sifat "proto nasionalisme" dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya BU, terdesak ke belakang. Strategi perjuangannya, BU pada dasarnya bersifat kooperatif.
Mulai tahun 1912, dengan tampilnya Notodirjo sebagai ketua mengganti- kan R.T. Notokusumo, BU ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi hasilnya tidak begitu besar, karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam (SI), dan Indiche Partij (IP).
Namun demikian BU tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah Pergerakan Nasional yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya, maka pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun hingga sekarang.
Tujuan BU adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut.
a. Memajukan pengajaran.
b. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan.
c. Memajukan teknik dan industri.
d. Menghidupkan kembali kebudayaan.
Dilihat dari tujuannya, BU bukan merupakan organisasi politik melainkan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta telah berdiri tujuh cabang BU, yakni di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.
Untuk mengonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), BU mengadakan kongres pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut.
a. BU tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik.
b. Kegiatan BU terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
c. Ruang gerak BU terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
d. Memilih R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua.
e. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.
Sampai dengan akhir tahun 1909, telah berdiri 40 cabang BU dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Akan tetapi dengan adanya kongres tersebut tampaknya terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua.
Banyak anggota muda yang menyingkir dari barisan depan dan anggota BU kebanyakan dari golongan priyayi dan pegawai negeri. Dengan demikian maka sifat "proto nasionalisme" dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya BU, terdesak ke belakang. Strategi perjuangannya, BU pada dasarnya bersifat kooperatif.
Mulai tahun 1912, dengan tampilnya Notodirjo sebagai ketua mengganti- kan R.T. Notokusumo, BU ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi hasilnya tidak begitu besar, karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam (SI), dan Indiche Partij (IP).
Namun demikian BU tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah Pergerakan Nasional yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya, maka pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun hingga sekarang.
Tiga tahun setelah berdirinya BU, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo. Organisasi SDI berdasar pada dua hal, yakni :
a. Agama, yakni agama Islam.
b. Ekonomi, yakni untuk memperkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).
Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota dan tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912 , ditetapkan tujuan SI sebagai berikut.
a. Memajukan perdagangan.
b. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan).
c. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli.
d. Memajukan kehidupan agama Islam.
Melihat tujuannya, SI tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi SI dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial.
Dengan demikian, di samping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi organisasi massa yang pertama di Indonesia. SI merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif.
Mengingat perkembangan SI yang begitu pesat, maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Indenberg, sehingga permohonan SI sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak, dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 SI lokal yang diakui sebagai badan hukum.
Pada tahun 1915 berdirilah Sentral Sarekat Islam (SSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerja sama antar- SI lokal. Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakan kongres SI nasional pertama di Bandung, yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota 360.000 orang anggota.
Dalam kongres tersebut telah disepakati istilah "nasional", dimaksudkan bahwa SI menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa.
Sifat SI yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil, sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia). Itulah sebabnya dalam perkembangannya SI pecah menjadi dua kelompok, yakni: a Kelompok nasionalis religius (nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan SI Putih, dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S.
Cokroaminoto.
b. Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah, dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun, dan Darsono.
a. Agama, yakni agama Islam.
b. Ekonomi, yakni untuk memperkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).
Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota dan tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912 , ditetapkan tujuan SI sebagai berikut.
a. Memajukan perdagangan.
b. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan).
c. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli.
d. Memajukan kehidupan agama Islam.
Melihat tujuannya, SI tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi SI dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial.
Dengan demikian, di samping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi organisasi massa yang pertama di Indonesia. SI merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif.
Mengingat perkembangan SI yang begitu pesat, maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Indenberg, sehingga permohonan SI sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak, dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 SI lokal yang diakui sebagai badan hukum.
Pada tahun 1915 berdirilah Sentral Sarekat Islam (SSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerja sama antar- SI lokal. Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakan kongres SI nasional pertama di Bandung, yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota 360.000 orang anggota.
Dalam kongres tersebut telah disepakati istilah "nasional", dimaksudkan bahwa SI menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa.
Sifat SI yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil, sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia). Itulah sebabnya dalam perkembangannya SI pecah menjadi dua kelompok, yakni: a Kelompok nasionalis religius (nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan SI Putih, dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S.
Cokroaminoto.
b. Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah, dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun, dan Darsono.
Indische Partij ( IP ) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indo-nesia.
Cita-cita IP banyak disebarluaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja
Hindia (Indonesia).
sebagai berikut.
a. Menyerapkan cita-cita nasional
b. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
c. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
d. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
e. Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
f. Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa IP berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IP merupakan partai politik pertama di Indonesia, dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang, yang kebanyakan orang Indo.
Oleh karena sifatnya yang progresif, menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas yakni Indonesia merdeka; maka pemerintah kolonial menolak untuk memberikan badan hukum, dengan alasan IP bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum.
Namun demikian para pemimpin IP masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan- gagasannya. Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul "Als ik een Nederlander was" (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan.
Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda, pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin IP dijatuhi hukuman buang dan mereka memilih negeri Belanda sebagai tempat pembuangannya.
Dengan dibuangnya ketiga pemimpin IP, maka kegiatan IP makin menurun. Selanjutnya IP berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP).
NIP tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.
Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indo-nesia.
Cita-cita IP banyak disebarluaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja
Hindia (Indonesia).
sebagai berikut.
a. Menyerapkan cita-cita nasional
b. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
c. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
d. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
e. Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
f. Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa IP berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IP merupakan partai politik pertama di Indonesia, dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang, yang kebanyakan orang Indo.
Oleh karena sifatnya yang progresif, menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas yakni Indonesia merdeka; maka pemerintah kolonial menolak untuk memberikan badan hukum, dengan alasan IP bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum.
Namun demikian para pemimpin IP masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan- gagasannya. Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul "Als ik een Nederlander was" (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan.
Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda, pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin IP dijatuhi hukuman buang dan mereka memilih negeri Belanda sebagai tempat pembuangannya.
Dengan dibuangnya ketiga pemimpin IP, maka kegiatan IP makin menurun. Selanjutnya IP berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP).
NIP tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.
Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912.
Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
a. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam.
b. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
a. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam (dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi).
b. Mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya.
c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.
Kegiatan Muhammadiyah juga telah memerhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbul Wathon (HW).
Sejak berdirinya di Yogyakarta (1912), Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa.
Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
a. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam.
b. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
a. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam (dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi).
b. Mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya.
c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.
Kegiatan Muhammadiyah juga telah memerhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbul Wathon (HW).
Sejak berdirinya di Yogyakarta (1912), Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa.
Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Gerakan pemuda Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya BU, namun sejak kongresnya yang pertama perannya telah diambil oleh golongan tua (kaum priyayi dan pegawai negeri).; sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta berdiri Tri Koro Dharmo, oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tri Koro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah yang berasal dari Jawa dan Madura.
Tri Koro Dharmo artinya "tiga tujuan mulia" yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut.
a. Mempererat tali persaudaraan antarsiswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan.
b. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya.
c. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.
Tujuan tersebut di atas sebenarnya baru merupakan tujuan perantara, adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Tri Koro Dharmo yakni mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.
Oleh karena sifatnya yang masih "Jawa sentris", maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang. Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa).
Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.
Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi seperti: Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond dan lain-lain.
Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan tetapi semuanya mempunyai
cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memaju- kan budaya dan daerah masing-masing.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta berdiri Tri Koro Dharmo, oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tri Koro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah yang berasal dari Jawa dan Madura.
Tri Koro Dharmo artinya "tiga tujuan mulia" yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut.
a. Mempererat tali persaudaraan antarsiswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan.
b. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya.
c. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.
Tujuan tersebut di atas sebenarnya baru merupakan tujuan perantara, adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Tri Koro Dharmo yakni mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.
Oleh karena sifatnya yang masih "Jawa sentris", maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang. Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa).
Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.
Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi seperti: Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond dan lain-lain.
Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan tetapi semuanya mempunyai
cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memaju- kan budaya dan daerah masing-masing.
Sekembalinya dari tanah pembuangannya di negeri Belanda (1919), Suwardi Suryaningrat memfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan.
Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) berhasil mendirikan perguruan
Perkembangan Paham Baru dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa.
Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan paham ideo- logi yaitu nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang.
Dalam hal ini, sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran itu sendiri.
Selain pengajaran bahasa (baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia), pendidikan Taman Siswa juga memberikan pelajaran sejarah, seni, sastra (terutama sastra Jawa dan wayang), agama, pendidikan jasmani, dan keterampilan (pekerjaan tangan) merupakan kegiatan utama perguruan Taman Siswa.
Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem "Among" dengan pola belajar "asah, asih dan asuh".
Dalam hal ini diwajibkan bagi para guru untuk bersikap dan berlaku "sebagai pemimpin" yakni di depan memberi contoh, di tengah dapat memberikan motivasi dan di belakang dapat memberikan pengawasan yang berpengaruh.
Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal dengan pola kepemimpinan: "Ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Pola kepemimpinan ini sampai sekarang masih menjadi ciri kepemimpinan nasional.
Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka, maka tanggal 2 Mei (hari kelahiran Ki Hajar Dewantara) diangkat sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Di samping itu "Tut Wuri Handayani" sebagai semboyan terpatri dalam lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) berhasil mendirikan perguruan
Perkembangan Paham Baru dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa.
Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan paham ideo- logi yaitu nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang.
Dalam hal ini, sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran itu sendiri.
Selain pengajaran bahasa (baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia), pendidikan Taman Siswa juga memberikan pelajaran sejarah, seni, sastra (terutama sastra Jawa dan wayang), agama, pendidikan jasmani, dan keterampilan (pekerjaan tangan) merupakan kegiatan utama perguruan Taman Siswa.
Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem "Among" dengan pola belajar "asah, asih dan asuh".
Dalam hal ini diwajibkan bagi para guru untuk bersikap dan berlaku "sebagai pemimpin" yakni di depan memberi contoh, di tengah dapat memberikan motivasi dan di belakang dapat memberikan pengawasan yang berpengaruh.
Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal dengan pola kepemimpinan: "Ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Pola kepemimpinan ini sampai sekarang masih menjadi ciri kepemimpinan nasional.
Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka, maka tanggal 2 Mei (hari kelahiran Ki Hajar Dewantara) diangkat sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Di samping itu "Tut Wuri Handayani" sebagai semboyan terpatri dalam lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Benih-benih paham Marxisme dibawa masuk ke Indonesia oleh orang Belanda yang bernama B.J.F.M. Sneevliet.
Atas dasar paham Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bersgma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat
berkembang, maka Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.
Dengan cara ini Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI seperti
Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen.
Akibatnya SI cabang semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV, makin jelas warna Marxisnya, dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.
Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia; dengan susunan pengurus sebagai berikut: Semaun (Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bersgma (Sekretaris) dan Dekker (Bendahara).
PKI makin aktif dalam percaturan politik, dan untuk menarik massa dalam propaganda PKI menghalalkan segala cara, dan tidak segan-segan untuk menggunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis bahkan juga ramalan Jayabaya dan Ratu Adil.
Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri, sehingga merencanakan suatu petualangan politik.
Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Jakarta dan disusul di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya ribuan rakyat ditangkap, dipenjara dan dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, dan Irian Jaya.
Atas dasar paham Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bersgma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat
berkembang, maka Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.
Dengan cara ini Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI seperti
Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen.
Akibatnya SI cabang semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV, makin jelas warna Marxisnya, dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.
Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia; dengan susunan pengurus sebagai berikut: Semaun (Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bersgma (Sekretaris) dan Dekker (Bendahara).
PKI makin aktif dalam percaturan politik, dan untuk menarik massa dalam propaganda PKI menghalalkan segala cara, dan tidak segan-segan untuk menggunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis bahkan juga ramalan Jayabaya dan Ratu Adil.
Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri, sehingga merencanakan suatu petualangan politik.
Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Jakarta dan disusul di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya ribuan rakyat ditangkap, dipenjara dan dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, dan Irian Jaya.
Algemene Studie Club di Bandung yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik yakni Partai Nasional Indonesia ( PNI).
PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
Kebanyakan dari mereka adalah bekas anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air.
Keradikalan PNI telah tampak sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran dasarnya, bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka, dengan strategi perjuangannya nonkooperasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PNI berasaskan pada: (a) self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, prinsip "percaya pada diri sendiri"; artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah, dengan kekuatan sendiri; (b) non- kooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah Belanda, dan (c) marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya tahun 1928, yakni sebagai berikut.
a. Usaha Politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerja sama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.
b. Usaha Ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, mendirikan bank-bank dan koperasi.
c. Usaha Sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat antara lain dengan mendirikan poliklinik .
Untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI melakukan propaganda- propaganda baik lewat surat kabar seperti Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta, maupun lewat para pemimpin khususnya Ir. Soekarno sendiri.
Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang dengan pesatnya sehingga menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam ucapannya, propagandanya, dan tindakannya.
Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara besar-besaran dan menangkap empat pemimpin PNI, yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung.
Dalam pengadilan Ir. Soekarno mengadakan pembelaan yang termuat dalam judul "Indonesia Menggugat".
Atas dasar tindakan melanggar pasal "karet" 153 bis dan pasal 169 KUHP, mereka dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda, akhirnya mereka dijatuhi hukuman penjara dan dipenjarakan di Penjara Sukamiskin Bandung.
Sementara itu pimpinan PNI dipe- gang oleh Mr. Sartono, dan dengan per- timbangan demi keselamatan; maka pada tahun 1931 oleh pengurus besar- nya PNI dibubarkan.
Hal ini menimbul- kan pro dan kontra. Mereka yang pro pembubaran, mendirikan partai baru de- ngan nama Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Mr. Sartono. Kelom- pok yang kontra, ingin tetap melestarikan nama PNI, namun bukan lagi Partai
Nasional Indonesia melainkan Pendidi- kan Nasional Indonesia ( PNI-Baru) di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.
PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
Kebanyakan dari mereka adalah bekas anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air.
Keradikalan PNI telah tampak sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran dasarnya, bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka, dengan strategi perjuangannya nonkooperasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PNI berasaskan pada: (a) self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, prinsip "percaya pada diri sendiri"; artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah, dengan kekuatan sendiri; (b) non- kooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah Belanda, dan (c) marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya tahun 1928, yakni sebagai berikut.
a. Usaha Politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerja sama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.
b. Usaha Ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, mendirikan bank-bank dan koperasi.
c. Usaha Sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat antara lain dengan mendirikan poliklinik .
Untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI melakukan propaganda- propaganda baik lewat surat kabar seperti Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta, maupun lewat para pemimpin khususnya Ir. Soekarno sendiri.
Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang dengan pesatnya sehingga menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam ucapannya, propagandanya, dan tindakannya.
Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara besar-besaran dan menangkap empat pemimpin PNI, yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung.
Dalam pengadilan Ir. Soekarno mengadakan pembelaan yang termuat dalam judul "Indonesia Menggugat".
Atas dasar tindakan melanggar pasal "karet" 153 bis dan pasal 169 KUHP, mereka dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda, akhirnya mereka dijatuhi hukuman penjara dan dipenjarakan di Penjara Sukamiskin Bandung.
Sementara itu pimpinan PNI dipe- gang oleh Mr. Sartono, dan dengan per- timbangan demi keselamatan; maka pada tahun 1931 oleh pengurus besar- nya PNI dibubarkan.
Hal ini menimbul- kan pro dan kontra. Mereka yang pro pembubaran, mendirikan partai baru de- ngan nama Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Mr. Sartono. Kelom- pok yang kontra, ingin tetap melestarikan nama PNI, namun bukan lagi Partai
Nasional Indonesia melainkan Pendidi- kan Nasional Indonesia ( PNI-Baru) di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.
Munculnya gerakan wanita dirintis oleh R.A. Kartini yang kemudian dikenal sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia.
R.A. Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan. Cita-citanya tersebut tertulis dalam surat-suratnya yang kemudian berhasil dihimpun dalam sebuah buku yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Cita-cita R.A. Kartini ini diteruskan oleh Dewi Sartika.
Semasa Pergerakan Nasional, maka muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Organisasi-organisasi yang ada antara lain:
a. Putri Mardika di Jakarta (1912) dengan tujuan membantu keuangan bagi wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Tokohnya antara lain: R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyopranata.
b. Kartini Founds, yang didirikan oleh Ny. T.Ch. Van Deventer (1912) dengan tujaun mendirikan "Sekolah-sekolah Kartini" bagi kaum wanita, seperti di Semarang, Jakarta, Malang, dan Madiun.
c. Kerajian Amai Setia, di Gedang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus (1914). Tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan dan cara pemasarannya.
d. Aisyiah, merupakan organisasi wanita Muhammadiyah didirikan oleh Ny. Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk memajukan pen- didikan dan keagamaan kaum wanita.
e. Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, antara lain: Pa- wiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pemalang ( 1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya ( 1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), Wanito Utomo dan Wanito Katolik di Yogyakarta (1921) dan Wanito Taman Siswa ( 1922).
Organisasi wanita juga muncul di Sulawesi Selatan dengan nama Goron- talosche Mohammadaanche Vrouwenvereeniging. Di Ambon di kenal dengan nama Ina Tani, yang condong ke politik.
Sejalan dengan berdirinya organisasi wanita, muncul juga surat kabar wanita yang bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan kewanitaan.
Surat kabar organisasi wanita antara lain Putri Hindia di Bandung, Wanito Sworo di Brebes, Sunting Melayu di Bukittinggi, Esteri Utomo di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempunan Bergolak di Medan dan Putri Mardika di Jakarta.
Puncak gerakan wanita yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, yang menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan yakni Perikatan Perempuan Indonesia ( PPI ).
Dalam Kongres Wanita II di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia ( PPII).
Kongres Wanita I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran nasional di kalangan wanita Indonesia, maka tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai "Hari Ibu"
R.A. Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan. Cita-citanya tersebut tertulis dalam surat-suratnya yang kemudian berhasil dihimpun dalam sebuah buku yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Cita-cita R.A. Kartini ini diteruskan oleh Dewi Sartika.
Semasa Pergerakan Nasional, maka muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Organisasi-organisasi yang ada antara lain:
a. Putri Mardika di Jakarta (1912) dengan tujuan membantu keuangan bagi wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Tokohnya antara lain: R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyopranata.
b. Kartini Founds, yang didirikan oleh Ny. T.Ch. Van Deventer (1912) dengan tujaun mendirikan "Sekolah-sekolah Kartini" bagi kaum wanita, seperti di Semarang, Jakarta, Malang, dan Madiun.
c. Kerajian Amai Setia, di Gedang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus (1914). Tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan dan cara pemasarannya.
d. Aisyiah, merupakan organisasi wanita Muhammadiyah didirikan oleh Ny. Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk memajukan pen- didikan dan keagamaan kaum wanita.
e. Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, antara lain: Pa- wiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pemalang ( 1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya ( 1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), Wanito Utomo dan Wanito Katolik di Yogyakarta (1921) dan Wanito Taman Siswa ( 1922).
Organisasi wanita juga muncul di Sulawesi Selatan dengan nama Goron- talosche Mohammadaanche Vrouwenvereeniging. Di Ambon di kenal dengan nama Ina Tani, yang condong ke politik.
Sejalan dengan berdirinya organisasi wanita, muncul juga surat kabar wanita yang bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan kewanitaan.
Surat kabar organisasi wanita antara lain Putri Hindia di Bandung, Wanito Sworo di Brebes, Sunting Melayu di Bukittinggi, Esteri Utomo di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempunan Bergolak di Medan dan Putri Mardika di Jakarta.
Puncak gerakan wanita yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, yang menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan yakni Perikatan Perempuan Indonesia ( PPI ).
Dalam Kongres Wanita II di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia ( PPII).
Kongres Wanita I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran nasional di kalangan wanita Indonesia, maka tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai "Hari Ibu"
Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan penjelmaan dari Indische Vereeniging yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda pada tahun 1908. Mereka itu antara lain, Sutan Kesayangan, R.N. Notokusumo, R.P. Sastrokartono, R. Husein Jayadiningrat, dan Notodiningrat.
Pada mulanya hanya bersifat organisasi sosial yang berjuang untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Kedatangan tiga tokoh Indische Partij di negeri Belanda tahun 1913 ( sebagai orang buangan), unsur politik mulai masuk dalam tubuh Indische Vereeniging.
Setelah Perang Dunia I, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke negeri Belanda makin banyak. Hal ini makin memengaruhi perkembangan Indische Vereeniging, semangat nasionalisme makin kuat sehingga sifat organisasi sosial beralih ke organisasi politik. Mereka tidak hanya sekadar menuntut ilmu, akan tetapi juga harus berjuang memikirkan nasib bangsanya.
Pada tahun 1922, nama Indische Vereeniging diubah menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka yang terbit sejak tahun 1916 dengan nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka (1924). Dengan perubahan itu maka terjadi pula perubahan dasar pemikiran dan orientasi pergerakan mereka. Gerakan mereka menjadi radikal dan dengan tegas menginginkan Indonesia merdeka.
Untuk mempertegas dasar perjuangannya, pada tahun 1925 PI mengeluarkan anggaran dasarnya sebagai berikut.
1. PI akan berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
2. Kemerdekaan penuh bagi Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia.
3. Untuk itu sangat diperlukan persatuan nasional yang murni di antara seluruh rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan bangsa Indonesia.
Sejak itu tindakannya meningkat, di samping bersifat nasional-demokratis juga menjadi anti kolonial. Untuk itu dasar perjuangannya disebarluaskan dan dipropagandakan yakni mengadakan hubungan dengan pergerakan nasional yang ada di Indoensia, baik langsung maupun tidak langsung.
Selain itu juga mengadakan hubungan dengan organisasi internasional. Itulah sebabnya PI juga bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negara-negara jajahan Asia-Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia.
Untuk mendapatkan perhatian dunia dan mencari dukungan perjuangan Indonesia, maka PI ikut serta dalam organisasi internasional seperti Liga Demokrasi Internasional di Paris (1926), Liga Penentang Imperialis dan Kolonialis di Brussel (1927), Kongres Wanita Internasional di Swiss (1927), dan juga Liga Komintern di Berlin (1927).
Aktivitas PI di Eropa dan pengaruhnya yang makin kuat di Indonesia mulai dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda.
Atas tuduhan menghasut untuk memberontak terhadap pemerintah, pada pada tanggal 10 September 1927 keempat tokoh PI yaitu: Moh. Hatta, Nasir Datuk Pamuncak, Abdulmajid Joyodiningrat dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan diadili. Di dalam pemeriksaan sidang pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928, mereka terbukti tidak bersalah kemudian dibebaskan. Selanjutnya gerak PI terus diawasi dengan ketat.
Di tanah air pengaruh PI sangat kuat dan berdasarkan ilham dari perjuangan PI maka berdirilah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926 di Jakarta, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 di Bandung.
Pada mulanya hanya bersifat organisasi sosial yang berjuang untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Kedatangan tiga tokoh Indische Partij di negeri Belanda tahun 1913 ( sebagai orang buangan), unsur politik mulai masuk dalam tubuh Indische Vereeniging.
Setelah Perang Dunia I, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke negeri Belanda makin banyak. Hal ini makin memengaruhi perkembangan Indische Vereeniging, semangat nasionalisme makin kuat sehingga sifat organisasi sosial beralih ke organisasi politik. Mereka tidak hanya sekadar menuntut ilmu, akan tetapi juga harus berjuang memikirkan nasib bangsanya.
Pada tahun 1922, nama Indische Vereeniging diubah menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka yang terbit sejak tahun 1916 dengan nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka (1924). Dengan perubahan itu maka terjadi pula perubahan dasar pemikiran dan orientasi pergerakan mereka. Gerakan mereka menjadi radikal dan dengan tegas menginginkan Indonesia merdeka.
Untuk mempertegas dasar perjuangannya, pada tahun 1925 PI mengeluarkan anggaran dasarnya sebagai berikut.
1. PI akan berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
2. Kemerdekaan penuh bagi Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia.
3. Untuk itu sangat diperlukan persatuan nasional yang murni di antara seluruh rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan bangsa Indonesia.
Sejak itu tindakannya meningkat, di samping bersifat nasional-demokratis juga menjadi anti kolonial. Untuk itu dasar perjuangannya disebarluaskan dan dipropagandakan yakni mengadakan hubungan dengan pergerakan nasional yang ada di Indoensia, baik langsung maupun tidak langsung.
Selain itu juga mengadakan hubungan dengan organisasi internasional. Itulah sebabnya PI juga bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negara-negara jajahan Asia-Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia.
Untuk mendapatkan perhatian dunia dan mencari dukungan perjuangan Indonesia, maka PI ikut serta dalam organisasi internasional seperti Liga Demokrasi Internasional di Paris (1926), Liga Penentang Imperialis dan Kolonialis di Brussel (1927), Kongres Wanita Internasional di Swiss (1927), dan juga Liga Komintern di Berlin (1927).
Aktivitas PI di Eropa dan pengaruhnya yang makin kuat di Indonesia mulai dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda.
Atas tuduhan menghasut untuk memberontak terhadap pemerintah, pada pada tanggal 10 September 1927 keempat tokoh PI yaitu: Moh. Hatta, Nasir Datuk Pamuncak, Abdulmajid Joyodiningrat dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan diadili. Di dalam pemeriksaan sidang pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928, mereka terbukti tidak bersalah kemudian dibebaskan. Selanjutnya gerak PI terus diawasi dengan ketat.
Di tanah air pengaruh PI sangat kuat dan berdasarkan ilham dari perjuangan PI maka berdirilah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926 di Jakarta, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 di Bandung.
Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, dimulai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Atas prakarsa Ir. Soekarno (PNI) dan dr. Sukiman ( SI) yang tergabung dalam Komite Persatuan Indonesia, maka pada tanggal 17 Desember 1927 lahirlah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) di Bandung. PPPKI merupakan federasi (gabungan) dari berbagai macam organiasi.
Perkembangan Paham Baru dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Organisasi yang tergabung dalam PPPKI adalah PNI, SI, BU, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club dan Algemene Studie Club.
Adapun tujuan PPPKI ialah sebagai berikut.
a Untuk menyamakan arah aksi kebangsaan dari berbagai organisasi atau perkumpulan.
b Menghindari perselisihan antaranggota yang hanya akan melemahkan dan merugikan perjuangan.
c Memperkuat dan memperbaiki organisasi serta melakukan kerja sama dalam perjuangan.
Pada tahun 1933 Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia diubah namanya menjadi Persatuan Perhimpunan- Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia.
Dengan terbentuknya PPPKI ini diharapkan akan terjadi interaksi ke arah persatuan antaranggota berbagai jenis organisasi dengan ideologi, asas atau dasar, tujuan, haluan dan sikap yang berbeda. Itulah sebabnya perselisihan-perselisihan tidak dapat dihindarkan.
PPPKI kemudian tidak mempunyai kekuasaan, banyak organisasi yang keluar dan akhirnya bubar (1935).
Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, dimulai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Atas prakarsa Ir. Soekarno (PNI) dan dr. Sukiman ( SI) yang tergabung dalam Komite Persatuan Indonesia, maka pada tanggal 17 Desember 1927 lahirlah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) di Bandung. PPPKI merupakan federasi (gabungan) dari berbagai macam organiasi.
Perkembangan Paham Baru dan Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Organisasi yang tergabung dalam PPPKI adalah PNI, SI, BU, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club dan Algemene Studie Club.
Adapun tujuan PPPKI ialah sebagai berikut.
a Untuk menyamakan arah aksi kebangsaan dari berbagai organisasi atau perkumpulan.
b Menghindari perselisihan antaranggota yang hanya akan melemahkan dan merugikan perjuangan.
c Memperkuat dan memperbaiki organisasi serta melakukan kerja sama dalam perjuangan.
Pada tahun 1933 Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia diubah namanya menjadi Persatuan Perhimpunan- Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia.
Dengan terbentuknya PPPKI ini diharapkan akan terjadi interaksi ke arah persatuan antaranggota berbagai jenis organisasi dengan ideologi, asas atau dasar, tujuan, haluan dan sikap yang berbeda. Itulah sebabnya perselisihan-perselisihan tidak dapat dihindarkan.
PPPKI kemudian tidak mempunyai kekuasaan, banyak organisasi yang keluar dan akhirnya bubar (1935).
Usaha untuk menuju persatuan dan kesatuan antarorganisasi pemuda ditempuh dengan cara melaksanakan kongres yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda I dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926, oleh sebuah komite dengan susunan sebagai berikut.
Ketua : M. Tabrani Wakil Ketua : Sumarto Sekretaris : Jamaludin
Bendahara : Suwarso
Pembantu : Bahder Johan, Sumarto, Yan Toule Soulehuwiy, dan Paul Pinontuan, Hamami, dan Sanusi Pane
Tujuan kongres adalah untuk menanamkan semangat kerja sama antarperkumpulan pemuda untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas.
Usaha menggalang persatuan dan kesatuan dalam Kongres Pemuda I ini belum terwujud, karena rasa kedaerahan masih kuat.
Sementara itu para pelajar di Jakarta dan Bandung melihat adanya dua kepentingan yang bertentangan dalam penjajahan, yang mereka sebut sebagai antitese kolonial yang sangat merugikan pihak Indonesia.
Antitese ini akan dihapus apabila penjajahan sudah lenyap. Untuk itu, maka para pelajar dari berbagai daerah pada bulan September 1926 mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) di Jakarta. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka.
Pada tahun 1928 alam politik di Indonesia sudah dipenuhi oleh jiwa persatuan. Rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka telah menggema di jiwa para pemuda Indonesia.
Atas inisiatif PPPI, maka diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta, yang dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi pemuda dan berhasil diikrarkan sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, dengan susunan Panitia Penyelenggara sebagai berikut.
Ketua : Sugondo Joyopuspito (dari PPPI). Wakil Ketua : Joko Mursid (dari Jong Java).
Sekretaris : Muh. Yamin (dari Jong Sumatranen Bond) Bendahara : Amir Syarifuddin ( dari Jong Batak Bond)
Anggota : Johan Mohammad (dari Jong Islamieten Bond), Senduk (dari Jong Selebes), J. Leimena (dari Jong Ambon), Rohyani (dari Pemuda Kaum Betawi).
Maksud dan tujuan Kongres Pemuda II ialah :
a. Hendak melahirkan cita-cita perkumpulan Pemuda Indonesia.
b. Membicarakan masalah pergerakan Pemuda Indonesia.
c. Memperkuat perasaan kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Isi Sumpah Pemuda ialah:
Pertama : Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, Tanah Indonesia.
Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Pada Kongres tersebut dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dan dikibarkan Bendera Merah Putih yang dipandang sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak Pergerakan Nasional, maka sampai sekarang peristiwa bersejarah ini diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda.
Ketua : M. Tabrani Wakil Ketua : Sumarto Sekretaris : Jamaludin
Bendahara : Suwarso
Pembantu : Bahder Johan, Sumarto, Yan Toule Soulehuwiy, dan Paul Pinontuan, Hamami, dan Sanusi Pane
Tujuan kongres adalah untuk menanamkan semangat kerja sama antarperkumpulan pemuda untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas.
Usaha menggalang persatuan dan kesatuan dalam Kongres Pemuda I ini belum terwujud, karena rasa kedaerahan masih kuat.
Sementara itu para pelajar di Jakarta dan Bandung melihat adanya dua kepentingan yang bertentangan dalam penjajahan, yang mereka sebut sebagai antitese kolonial yang sangat merugikan pihak Indonesia.
Antitese ini akan dihapus apabila penjajahan sudah lenyap. Untuk itu, maka para pelajar dari berbagai daerah pada bulan September 1926 mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) di Jakarta. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka.
Pada tahun 1928 alam politik di Indonesia sudah dipenuhi oleh jiwa persatuan. Rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka telah menggema di jiwa para pemuda Indonesia.
Atas inisiatif PPPI, maka diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta, yang dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi pemuda dan berhasil diikrarkan sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, dengan susunan Panitia Penyelenggara sebagai berikut.
Ketua : Sugondo Joyopuspito (dari PPPI). Wakil Ketua : Joko Mursid (dari Jong Java).
Sekretaris : Muh. Yamin (dari Jong Sumatranen Bond) Bendahara : Amir Syarifuddin ( dari Jong Batak Bond)
Anggota : Johan Mohammad (dari Jong Islamieten Bond), Senduk (dari Jong Selebes), J. Leimena (dari Jong Ambon), Rohyani (dari Pemuda Kaum Betawi).
Maksud dan tujuan Kongres Pemuda II ialah :
a. Hendak melahirkan cita-cita perkumpulan Pemuda Indonesia.
b. Membicarakan masalah pergerakan Pemuda Indonesia.
c. Memperkuat perasaan kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Isi Sumpah Pemuda ialah:
Pertama : Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, Tanah Indonesia.
Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Pada Kongres tersebut dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dan dikibarkan Bendera Merah Putih yang dipandang sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak Pergerakan Nasional, maka sampai sekarang peristiwa bersejarah ini diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda.
Partai Indonesia Raya (Parindra)
Usaha penyatuan antarperhimpunan pergerakan nasional terwujud dengan berdirinya Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra merupakan hasil fusi dari Budi Utomo (BU) dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dalam kongres fusinya tanggal 24-26 Desember 1935 di Solo.
Sebagai ketua terpilih dr. Sutomo ( PBI), dan Wakil Ketua, Wuryaningrat ( BU) dengan kantor pusat di Surabaya.
Organisasi lain yang kemudian bergabung ke dalam Parindra ialah Sarekat Minahasa, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, Sarekat Selebes, dan Sarekat Sumatra.
Tujuan Parindra ialah Indonesia Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha sebagai berikut.
a. Memperkokoh semangat persatuan kebangsaan.
b. Terus berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokratis dan nasionalisme.
c. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik bidang ekonomi maupun sosial.
Pada saat berdirinya Parindra telah memiliki 53 cabang dengan 2.425 orang anggota, dan pada tahun 1936 naik menjadi 57 cabang dengan 3.425 orang anggota. Dalam kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 14-18 Mei 1937, Parindra mengambil sikap moderat ("luwes") tidak bersikap kooperatif dan juga non- kooperatif. Sikap moderat dinilai sangat fleksibel dan lebih menguntungkan, dengan situasi dan kondisi serta kepentingan bangsa. Dengan sikap moderat, Parindra dapat mendudukkan wakilnya di dalam Volkrsraad, yaitu Muh. Husni Tamrin.
Usaha Parindra lebih banyak dicurahkan dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut.
a. Mendirikan poliklinik-poliklinik.
b. Mendirikan Rukun Tani untuk membantu dan memajukan kaum tani.
c. Membentuk sarekat-sarekat kerja.
d. Menganjurkan swadesi dalam bidang ekonomi, ditempuh dengan mendirikan bank-bank yang berpusat pada Bank Nasional Indonesia di Surabaya.
e. Membentuk Rukun Pelayaran Tani (Rupelin), untuk membantu dan memajukan pelayaran dari bangsa Indonesia.
f. Mendirikan organisasi pemuda berbentuk kepanduan dengan nama Surya Wirawan.
Akibat kegagalan Petisi Sutardjo, Parindra kemudian mengambil prakarsa untuk menggalang persatuan politik menunju pembentukan badan konsentrasi nasional, yang disebut Gabungan Politik Indonesia ( GAPI).
Usaha penyatuan antarperhimpunan pergerakan nasional terwujud dengan berdirinya Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra merupakan hasil fusi dari Budi Utomo (BU) dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dalam kongres fusinya tanggal 24-26 Desember 1935 di Solo.
Sebagai ketua terpilih dr. Sutomo ( PBI), dan Wakil Ketua, Wuryaningrat ( BU) dengan kantor pusat di Surabaya.
Organisasi lain yang kemudian bergabung ke dalam Parindra ialah Sarekat Minahasa, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, Sarekat Selebes, dan Sarekat Sumatra.
Tujuan Parindra ialah Indonesia Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha sebagai berikut.
a. Memperkokoh semangat persatuan kebangsaan.
b. Terus berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokratis dan nasionalisme.
c. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik bidang ekonomi maupun sosial.
Pada saat berdirinya Parindra telah memiliki 53 cabang dengan 2.425 orang anggota, dan pada tahun 1936 naik menjadi 57 cabang dengan 3.425 orang anggota. Dalam kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 14-18 Mei 1937, Parindra mengambil sikap moderat ("luwes") tidak bersikap kooperatif dan juga non- kooperatif. Sikap moderat dinilai sangat fleksibel dan lebih menguntungkan, dengan situasi dan kondisi serta kepentingan bangsa. Dengan sikap moderat, Parindra dapat mendudukkan wakilnya di dalam Volkrsraad, yaitu Muh. Husni Tamrin.
Usaha Parindra lebih banyak dicurahkan dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut.
a. Mendirikan poliklinik-poliklinik.
b. Mendirikan Rukun Tani untuk membantu dan memajukan kaum tani.
c. Membentuk sarekat-sarekat kerja.
d. Menganjurkan swadesi dalam bidang ekonomi, ditempuh dengan mendirikan bank-bank yang berpusat pada Bank Nasional Indonesia di Surabaya.
e. Membentuk Rukun Pelayaran Tani (Rupelin), untuk membantu dan memajukan pelayaran dari bangsa Indonesia.
f. Mendirikan organisasi pemuda berbentuk kepanduan dengan nama Surya Wirawan.
Akibat kegagalan Petisi Sutardjo, Parindra kemudian mengambil prakarsa untuk menggalang persatuan politik menunju pembentukan badan konsentrasi nasional, yang disebut Gabungan Politik Indonesia ( GAPI).
Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja) Bumiputera (PPBB). Usulan ini didasarkan pada pasal 1 UUD Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa Kerajaan Nederland (Belanda) meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname Curasao.
Menurut pendapat Sutardjo keempat wilayah itu di dalam kerajaan Nederland mempunyai derajat yang sama. Usulan ini mendapat dukungan oleh Ratu Langi (Sulawesi/Kristen), Datuk Tumenggung (Sumatra/Islam), Alatas (Arab/Islam), I.J. Kasimo (Jawa/Katolik), dan Ko Kwat Tiong (Cina/Budha). Dukungan ini menurut Sutardjo mencerminkan keinginannya bahwa usul petisi ini didukung oleh berbagai golongan dan agama yang ada di Indonesia.
Usul Petisi yang kemudian dikenal dengan nama "Petisi Sutardjo", diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah Belanda.
Isi petisi ialah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama.
Tujuannya ialah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda.
Berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 Nopember 1938, petisi Sutardjo yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya antara lain "bahwa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri". Penolakan ini sangat mengecewakan para pemimpin Pergerakan Nasional.
Menurut pendapat Sutardjo keempat wilayah itu di dalam kerajaan Nederland mempunyai derajat yang sama. Usulan ini mendapat dukungan oleh Ratu Langi (Sulawesi/Kristen), Datuk Tumenggung (Sumatra/Islam), Alatas (Arab/Islam), I.J. Kasimo (Jawa/Katolik), dan Ko Kwat Tiong (Cina/Budha). Dukungan ini menurut Sutardjo mencerminkan keinginannya bahwa usul petisi ini didukung oleh berbagai golongan dan agama yang ada di Indonesia.
Usul Petisi yang kemudian dikenal dengan nama "Petisi Sutardjo", diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah Belanda.
Isi petisi ialah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama.
Tujuannya ialah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda.
Berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 Nopember 1938, petisi Sutardjo yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya antara lain "bahwa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri". Penolakan ini sangat mengecewakan para pemimpin Pergerakan Nasional.
Bangsa Indonesia makin sadar akan pentingnya membentuk wadah persatuan untuk menghadapi tekanan pemerintah Belanda.
Hal ini muncul dari kalangan organisasi Islam dengan nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). MIAI didirikan di Surabaya pada tanggal 25 September 1937, atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah ( K.H. Mansur) dan N.U. (K.H. Wachid Hasyim).
MIAI merupakan badan federasi organisasi-organisasi Islam, antara lain Muhammadiyah, NU, PSII, PII, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam dan Wasmusi (Wartawan Muslimin Indonsia) dengan K.H. Wachid Hasyim sebagai ketua. Tujuan MIAI adalah untuk mempererat hubungan antarorganisasi Islam Indonesia dan kaum Islam di luar Indonesia serta menyatukan suara-suara untuk membela keluhuran Islam.
Hal ini muncul dari kalangan organisasi Islam dengan nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). MIAI didirikan di Surabaya pada tanggal 25 September 1937, atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah ( K.H. Mansur) dan N.U. (K.H. Wachid Hasyim).
MIAI merupakan badan federasi organisasi-organisasi Islam, antara lain Muhammadiyah, NU, PSII, PII, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam dan Wasmusi (Wartawan Muslimin Indonsia) dengan K.H. Wachid Hasyim sebagai ketua. Tujuan MIAI adalah untuk mempererat hubungan antarorganisasi Islam Indonesia dan kaum Islam di luar Indonesia serta menyatukan suara-suara untuk membela keluhuran Islam.
Gabungan Politik Indonesia ( GAPI)
Suatu gagasan untuk membina kerja sama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi, muncul lagi pada tahun 1939 tepatnya pada tanggal 21 Mei 1939 yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) oleh Muh. Husni Thamrin.
GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Pasundan dan Partai Islam Indonesia (PII). Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi, ialah:
a. Kegagalan Petisi Sutardjo.
b. Sikap pemerintah kolonial yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
c. makin gawatnya situasi internasional sebagai akibat perkembangan fasisme.
Dalam GAPI ditegaskan bahwa masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan apabila timbul perselisihan antarpartai, GAPI bertindak sebagai penengah.
Di dalam konferensi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan tuntutan GAPI "Indonesia Berparlemen". Maksudnya menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan sendi-sendi demokratis.
Sementara itu di Eropa telah meletus Perang Dunia II. GAPI mengingatkan adanya bahaya besar yang akan mengancam pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Manifest GAPI ( 20 September 1939). Isinya mengajak kerja sama rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme.
Hal ini dapat terlaksana apabila Belanda memberikan hak-hak baru dalam pemerintahan kepada bangsa Indonesia berdasarkan hakikat demokrasi. Untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia yang pertama di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1939.
Kongres mengambil keputusan antara lain:
a. Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap.
b. Aksi Indonesia Berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang telah dibentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan GAPI.
c. Menetapkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Pada bulan Agustus 1940, negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi menuntut adanya perubahan ketatanegaraan. Isi resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan Parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen tersebut.
Untuk menanggapi resolusi GAPI, tanggal 14 September 1940 dibentuk Komisi Visman yang bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan- perubahan ketatanegaraan. Hasilnya sia-sia sebab Komisi Visman tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Sementara itu situasi makin gawat dan rakyat akhirnya termakan oleh propaganda Jepang yang bersemboyan "pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat". Demikianlah situasi hubungan antara nasionalisme Indonesia dengan kolonialisme Belanda ketika tentara Jepang memasuki Indonesia.
Suatu gagasan untuk membina kerja sama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi, muncul lagi pada tahun 1939 tepatnya pada tanggal 21 Mei 1939 yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) oleh Muh. Husni Thamrin.
GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Pasundan dan Partai Islam Indonesia (PII). Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi, ialah:
a. Kegagalan Petisi Sutardjo.
b. Sikap pemerintah kolonial yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
c. makin gawatnya situasi internasional sebagai akibat perkembangan fasisme.
Dalam GAPI ditegaskan bahwa masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan apabila timbul perselisihan antarpartai, GAPI bertindak sebagai penengah.
Di dalam konferensi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan tuntutan GAPI "Indonesia Berparlemen". Maksudnya menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan sendi-sendi demokratis.
Sementara itu di Eropa telah meletus Perang Dunia II. GAPI mengingatkan adanya bahaya besar yang akan mengancam pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Manifest GAPI ( 20 September 1939). Isinya mengajak kerja sama rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme.
Hal ini dapat terlaksana apabila Belanda memberikan hak-hak baru dalam pemerintahan kepada bangsa Indonesia berdasarkan hakikat demokrasi. Untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia yang pertama di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1939.
Kongres mengambil keputusan antara lain:
a. Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap.
b. Aksi Indonesia Berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang telah dibentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan GAPI.
c. Menetapkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Pada bulan Agustus 1940, negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi menuntut adanya perubahan ketatanegaraan. Isi resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan Parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen tersebut.
Untuk menanggapi resolusi GAPI, tanggal 14 September 1940 dibentuk Komisi Visman yang bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan- perubahan ketatanegaraan. Hasilnya sia-sia sebab Komisi Visman tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Sementara itu situasi makin gawat dan rakyat akhirnya termakan oleh propaganda Jepang yang bersemboyan "pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat". Demikianlah situasi hubungan antara nasionalisme Indonesia dengan kolonialisme Belanda ketika tentara Jepang memasuki Indonesia.
1 komentar