1. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR memiliki beberapa alasan di antaranya...
A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif
B. Tingginya resiko konflik sosial
C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat
D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara
E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal

2. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinera pertama adalah...
A. Motivasi spiritual
B. Pernyataan kemerdekaan
C. Motivasi terhadap kemerdekaan
D. Tujuan dan cita-cita negara
E. Susunan negara

3. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa..." adalah cuplikan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memiliki makna...
A. Momentum pernyataan kemerdekaan
B. Kemerdekaan harus diisi oleh program pembangunan
C. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan materiel
D. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan
E. Kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia

4. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah...
A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur
B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia
C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial
D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional
E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara

5. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 dengan cara adendum, maksudnya....
A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya
B. Naskah asli UUD 1945 digantikan dengan naskah perubahan
C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan
D. Naskah asli UUD 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli
E. Naskah asli digabungkan dengan naskah pembaruan UUD 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan

6. Secara konstitusional negara Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang...
A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik
B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UU
C. Negara Indonesia adalah negara hukum
D. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif
E. Bentuk susunan negara Indonesia adalah republik

7. Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi...
A. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
B. Kekuasaan legislatif, federatif, dan yudikatif
C. Kekuasaan eksekutif, fedratif dan legislatif
D. Kekuasaan eksaminatif, eksekutif, dan federatif
E. Kekuasaan eksaminatif, federatif, dan eksekutif

8. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah...
A. Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal
B. Pembukaan, GBHN, batang tubuh, dan pasal-pasal
C. Pembukaan dan pasal-pasal
D. Pembukaan, pasal-pasal aturan peralihan
E. Pembukaan, bab-bab, dan ayat-ayat

9. Berikut yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan tentang UUD 1945 adalah...
A. Pasal 3 UUD 1945
B. Pasal 37 UUD 1945
C. Tap MPR No. IX MPR/1999
D. Tap MPR No. IX MPR/2000
E. Tap MPR No. IX MPR/2001

10. Perhatikan pernyataan berikut.
(1) Perubahan dilaksanakan dengan adendum
(2) Mempertegas sistem presidensial
(3) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
(4) Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan
(5) Harus sesuai persetujuan DPR sebanyak 1/3 dari jumlah anggota
Pernyataan diatas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaidah perubahan terhadap UUD 1945 adalah...
A. 1, 2, dan 4
B. 1, 2, 3, dan 4
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5

11. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah...
A. DPR
B. DPRD
C. Presiden
D. MK
E. MPR

12. Pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah...
A. Keseluruhan hukum
B. UUD 1945
C. Peraturan perundang-undangan
D. Lembaga MPR
E. Pancasila

13. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan sudah diproses peradilan dinamakan...
A. Amnesti
B. Rehabilitasi
C. Abolisi
D. Grasi
E. Remisi

14. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 adalah...
A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan
B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia
E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara

15. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila...
A. Religius
B. Humanitas
C. Sosialitas
D. Nasionalisme
E. Sovereinitas

16. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal sebagai...
A. Pendekatan kultural
B. Pendekatan edukasi
C. Pendekatan personal
D. Pendekatan Struktural
E. Pendekatan hukum

17. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah...
A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas
B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian
C. Patuh terhadap hukum dan tata peraturan
D. Menonton pertunjukan wayang kulit
E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah

18. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan dimana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyber bullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pilar kebangsaan disebabkan oleh...
A. Kurangya kesadaran terhadap hukum
B. Lemahnya pendidikan dasar
C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah
D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik
E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila

19. Pencetusan ide dan implementasi terhadap konsep 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh...
A. Megawati Soekarno Putri
B. B.J. Habibie
C. Taufik Kemas
D. Amien Rais
E. Samuel Simanjuntak

20. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan...
A. Indonesia adil dan makmur
B. Semangat nasionalisme secara universal
C. Nilai-nilai dasar negara
D. Perwujudan persatuan dan kesatuan
E. Sistem pemerintahan yang stabil

21. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu...
A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan
B. Hasil parlemen tidak pro rakyat
C. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan
D. Penjaminan HAM terbengkalai
E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat

22. Penetapan naskah UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang dilaksanakan pada...
A. Tanggal 17 Agustus 1945
B. Tanggal 18 Agustus 1945
C. Tanggal 16 Agustus 1945
D. Tanggal 30 Mei 1945
E. Tanggal 29 Mei 1945

23. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah...
A. Tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik
B. Ketaatan hukum diatur dalam UU
C. Sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan
D. Setiap warga negara memiliki kecakapan hukum
E. Negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagaian warga negara

24. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara dalam...
A. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan
B. Angggota DPR berasal dari kader parpol koalisi
C. Susunan kabinet terdiri atas menteri dalam koalisi
D. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD
E. Jabatan struktural Komisi Yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD

25. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah...
A. Cita-cita negara
B. Semangat kebangsaan kolektif
C. Motivasi kemerdekaan
D. Bentuk dan susunan negara
E. Semangat religius kebangsaan

Mau Baca 1.000 Soal Lagi?

Klik Disini