Soal Perangkat Desa Tentang Pemerintahan Desa Paket 1

 1. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode adalah...

A. 5 Tahun

B. 6 Tahun

C. 8 Tahun

D. 9 Tahun

Jawaban: C. 8 Tahun

Pembahasan: Berdasarkan revisi terbaru UU Desa (UU No. 3 Tahun 2024), masa jabatan Kepala Desa diubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.

2. Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan struktur organisasinya terdiri dari...

A. Kepala Desa dan BPD

B. Kepala Desa dan Perangkat Desa

C. Kepala Desa dan Camat

D. Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat

Jawaban: B. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pembahasan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa (Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis). Sedangkan BPD adalah mitra pemerintah desa, bukan bagian dari "Pemerintah Desa" secara struktural eksekutif.

3. Lembaga di desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa adalah...

A. LPMD

B. Karang Taruna

C. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

D. TP-PKK

Jawaban: C. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Pembahasan: Sesuai fungsi legislasi di tingkat desa, BPD bertugas membahas dan menyepakati Perdes, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4. Dalam struktur organisasi desa, Sekretaris Desa berada di bawah kepemimpinan...

A. Camat

B. Kepala Desa

C. Ketua BPD

D. Bupati

Jawaban: B. Kepala Desa

Pembahasan: Sekretaris Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

5. Pendapatan asli desa (PADesa) yang bersumber dari kekayaan desa sendiri, kecuali...

A. Tanah kas desa

B. Pasar desa

C. Swadaya masyarakat

D. Dana Desa (DD)

Jawaban: D. Dana Desa (DD)

Pembahasan: Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, bukan merupakan Pendapatan Asli Desa (PADesa). PADesa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

6. Perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional di wilayah dusun adalah...

A. Kepala Urusan (Kaur)

B. Kepala Seksi (Kasi)

C. Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun/Kadus)

D. Bendahara Desa

Jawaban: C. Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun/Kadus)

Pembahasan: Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa di wilayah kerja tertentu.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan setiap tahun dengan...

A. Keputusan Kepala Desa

B. Peraturan Desa (Perdes)

C. Keputusan Bupati

D. Instruksi Camat

Jawaban: B. Peraturan Desa (Perdes)

Pembahasan: APBDes merupakan produk hukum desa tahunan yang harus ditetapkan melalui Peraturan Desa setelah disepakati bersama BPD.

8. Siapakah yang berwenang melantik Perangkat Desa yang baru terpilih?

A. Camat atas nama Bupati

B. Ketua BPD

C. Kepala Desa

D. Panitia Pemilihan

Jawaban: C. Kepala Desa

Pembahasan: Meskipun pengangkatannya harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

9. Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum tertinggi di desa. Siapakah yang menyelenggarakan Musdes?

A. Kepala Desa

B. BPD

C. Sekretaris Desa

D. LPMD

Jawaban: B. BPD

Pembahasan: Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait hal-hal strategis di desa.

10. Di bawah ini yang merupakan hak Kepala Desa adalah...

A. Memberhentikan perangkat desa tanpa alasan

B. Mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa

C. Menjadi pengurus partai politik

D. Menjabat sebagai ketua BPD

Jawaban: B. Mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa

Pembahasan: Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala Desa dilarang menjadi pengurus parpol atau merangkap jabatan sebagai anggota BPD.

11. Syarat pendidikan minimal untuk mendaftar sebagai Perangkat Desa berdasarkan UU Desa adalah...

A. Sekolah Dasar (SD)

B. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

C. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat

D. Sarjana (S1)

Jawaban: C. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat

Pembahasan: Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, syarat pendidikan perangkat desa minimal adalah berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.

12. Usia minimal dan maksimal untuk mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa adalah...

A. 17 tahun sampai 40 tahun

B. 20 tahun sampai 42 tahun

C. 21 tahun sampai 45 tahun

D. 25 tahun sampai 50 tahun

Jawaban: B. 20 tahun sampai 42 tahun

Pembahasan: Sesuai regulasi nasional, syarat usia perangkat desa adalah minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat pendaftaran.

13. Berdasarkan struktur organisasi desa yang "Swasembada", jumlah Kepala Urusan (Kaur) terdiri dari...

A. 2 Urusan

B. 3 Urusan

C. 4 Urusan

D. 5 Urusan

Jawaban: B. 3 Urusan

Pembahasan: Desa dengan klasifikasi Swasembada wajib memiliki 3 urusan (Kaur Tata Usaha & Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan).

14. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk desa disebut...

A. Dana Desa (DD)

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

C. Dana Bagi Hasil Pajak

D. Bantuan Keuangan Provinsi

Jawaban: B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pembahasan: DD berasal dari APBN (Pusat), sedangkan ADD berasal dari minimal 10% Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan pemerintah Kabupaten.

15. Batas usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa adalah...

A. 58 Tahun

B. 60 Tahun

C. 62 Tahun

D. 65 Tahun

Jawaban: B. 60 Tahun

Pembahasan: Berbeda dengan Kepala Desa yang berdasarkan periode, Perangkat Desa berhenti karena usia, yakni tepat saat menginjak usia 60 tahun.

16. Siapakah yang menjabat sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD)?

A. Kepala Desa

B. Sekretaris Desa

C. Bendahara Desa

D. Kepala Seksi

Jawaban: B. Sekretaris Desa

Pembahasan: Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan (PKPKD), sedangkan Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator PPKD.

17. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada...

A. Masyarakat melalui musyawarah desa

B. BPD secara tertulis

C. Bupati melalui Camat

D. Gubernur

Jawaban: C. Bupati melalui Camat

Pembahasan: LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) disampaikan kepada Bupati. Jika kepada masyarakat disebut LKPPD (Keterangan), dan kepada BPD juga dalam bentuk Laporan Keterangan.

18. Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan...

A. Ketua BPD

B. Camat

C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

D. Bupati

Jawaban: B. Camat

Pembahasan: Kepala Desa wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat sebelum memberhentikan perangkat desa agar sesuai dengan prosedur hukum.

19. Yang termasuk dalam unsur Pelaksana Teknis di pemerintahan desa adalah...

A. Sekretaris Desa

B. Kepala Dusun

C. Kepala Seksi (Kasi)

D. Bendahara

Jawaban: C. Kepala Seksi (Kasi)

Pembahasan: Unsur pelaksana teknis terdiri dari Kepala Seksi (seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan).

20. Berikut ini yang bukan merupakan larangan bagi Perangkat Desa adalah...

A. Menjadi pengurus partai politik

B. Merangkap jabatan sebagai anggota BPD

C. Melaksanakan proyek pembangunan desa

D. Menghadiri rapat RT/RW

Jawaban: D. Menghadiri rapat RT/RW

Pembahasan: Menghadiri rapat di tingkat RT/RW adalah bagian dari tugas kemasyarakatan, sementara poin A, B, dan C adalah hal yang dilarang bagi perangkat desa.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk jangka waktu...

A. 1 Tahun

B. 5 Tahun

C. 6 Tahun

D. 8 Tahun

Jawaban: D. 8 Tahun

Pembahasan: Mengikuti perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun (UU No. 3/2024), maka perencanaan jangka menengah juga menyesuaikan menjadi 8 tahun.

22. Peraturan Desa (Perdes) dilarang bertentangan dengan...

A. Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

B. Keinginan Kepala Desa

C. Aspirasi sekelompok orang tertentu

D. Anggaran yang tersedia

Jawaban: A. Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pembahasan: Secara hierarki hukum, Perdes tidak boleh menabrak aturan di atasnya (Perbup, Perda, UU).

23. Berapa jumlah minimal anggota BPD dalam sebuah desa?

A. 3 Orang

B. 5 Orang

C. 7 Orang

D. 9 Orang

Jawaban: B. 5 Orang

Pembahasan: Jumlah anggota BPD harus ganjil, minimal 5 orang dan maksimal 9 orang tergantung jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

24. Segala kekayaan milik Desa baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes maupun perolehan lain yang sah disebut...

A. Inventaris Desa

B. Aset Desa

C. Kekayaan Desa

D. Hibah Desa

Jawaban: B. Aset Desa

Pembahasan: Definisi ini merujuk pada regulasi pengelolaan Aset Desa.

25. Salah satu pendapatan desa yang berasal dari pungutan atas jasa layanan desa disebut...

A. Pajak Desa

B. Retribusi Desa

C. Swadaya Desa

D. Pungutan Desa

Jawaban: D. Pungutan Desa

Pembahasan: Desa diperbolehkan melakukan pungutan desa selama diatur dalam Peraturan Desa dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

26. Pelaksana pengelolaan keuangan desa yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa adalah...

A. Sekretaris Desa

B. Kaur Keuangan (Bendahara)

C. Kasi Kesejahteraan

D. Kepala Desa

Jawaban: B. Kaur Keuangan (Bendahara)

Pembahasan: Kaur Keuangan secara otomatis menjabat sebagai Bendahara Desa dalam struktur PPKD.

27. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip...

A. Keuntungan finansial

B. Kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan

C. Persaingan antar dusun

D. Kepentingan perangkat desa

Jawaban: B. Kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan

Pembahasan: Ini adalah prinsip dasar pembangunan desa berdasarkan UU Desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

28. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, siapa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa?

A. Ketua BPD

B. Sekretaris Desa (sebagai Pelaksana Tugas/Plt)

C. Camat

D. Perangkat Desa paling senior

Jawaban: B. Sekretaris Desa (sebagai Pelaksana Tugas/Plt)

Pembahasan: Jika Kades berhalangan tetap atau diberhentikan sementara, Sekdes menjalankan tugas Kades sebagai Plt sampai ada kebijakan lebih lanjut.

29. Hari jadi Kabupaten Pemalang diperingati setiap tanggal...

A. 1 Januari

B. 24 Januari

C. 15 Agustus

D. 28 Oktober

Jawaban: B. 24 Januari

Pembahasan: (Muatan Lokal Pemalang) Kabupaten Pemalang berdiri sejak 24 Januari 1575. Pengetahuan lokal ini sering keluar dalam tes di daerah.

30. Nama Bupati Pemalang saat ini (atau pada masa jabatan berjalan menuju 2026) harus Anda ketahui sebagai bagian dari...

A. Pengetahuan Umum Daerah

B. Sejarah Desa

C. Materi Perundang-undangan

D. Struktur Organisasi BPD

Jawaban: A. Pengetahuan Umum Daerah

Pembahasan: Tes perangkat desa sering kali menanyakan nama pejabat daerah terkini (Bupati/Wakil Bupati/Camat) sebagai uji wawasan lingkungan.

31. Berdasarkan UU Desa yang telah direvisi, calon Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi syarat tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama...

A. 2 kali masa jabatan secara berturut-turut

B. 3 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak

C. 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak

D. Tidak ada batasan periode

Jawaban: C. 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak

Pembahasan: Sesuai UU No. 3 Tahun 2024, masa jabatan Kades adalah 8 tahun dan hanya boleh menjabat maksimal 2 kali periode (total 16 tahun).

32. Dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun disebut...

A. RPJM Desa

B. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

C. APB Desa

D. LPPD Desa

Jawaban: B. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

Pembahasan: RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran dan menjadi dasar penyusunan APBDes.

33. Yang dimaksud dengan "Asas Rekognisi" dalam UU Desa adalah...

A. Pengakuan terhadap hak asal-usul desa

B. Kewenangan desa dalam mengatur rumah tangganya

C. Transparansi pengelolaan keuangan desa

D. Kewajiban desa untuk melapor ke pusat

Jawaban: A. Pengakuan terhadap hak asal-usul desa

Pembahasan: Rekognisi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul desa yang sudah ada sejak sebelum NKRI terbentuk.

34. SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Desa diatur lebih lanjut oleh...

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri

B. Peraturan Daerah Kabupaten (Perda)

C. Peraturan Bupati (Perbup)

D. Peraturan Desa (Perdes)

Jawaban: C. Peraturan Bupati (Perbup)

Pembahasan: Penjabaran teknis mengenai SOTK di tiap kabupaten (termasuk Pemalang) biasanya dituangkan dalam Perbup sebagai pedoman bagi seluruh desa di kabupaten tersebut.

35. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pengisian jabatan tersebut dilakukan paling lambat dalam waktu...

A. 1 Bulan

B. 2 Bulan

C. 3 Bulan

D. 6 Bulan

Jawaban: B. 2 Bulan

Pembahasan: Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017, kekosongan perangkat desa harus segera diisi (proses seleksi dimulai) paling lama 2 bulan setelah jabatan kosong.

36. Lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda adalah...

A. LPMD

B. Karang Taruna

C. BPD

D. PKK

Jawaban: B. Karang Taruna

Pembahasan: Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat di desa.

37. Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip akuntabel, yang artinya...

A. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum

B. Dilakukan secara terbuka kepada masyarakat

C. Dilakukan dengan sangat hemat

D. Melibatkan seluruh warga desa dalam mencatat keuangan

Jawaban: A. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum

Pembahasan: Akuntabel berarti setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

38. Siapakah yang berwenang menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Perangkat Desa?

A. Bupati

B. Camat

C. Kepala Desa

D. Sekretaris Desa

Jawaban: C. Kepala Desa

Pembahasan: Meskipun harus melalui proses seleksi dan rekomendasi Camat, SK pengangkatan resmi diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

39. Salah satu syarat untuk menjadi perangkat desa adalah setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Hal ini dibuktikan dengan...

A. Tes wawancara saja

B. Surat pernyataan bermeterai

C. Sertifikat kursus politik

D. Rekomendasi dari partai politik

Jawaban: B. Surat pernyataan bermeterai

Pembahasan: Dalam persyaratan administrasi, kesetiaan pada negara dibuktikan dengan surat pernyataan resmi yang ditandatangani di atas meterai.

40. Pembangunan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan gotong royong tanpa kontraktor pihak ketiga disebut...

A. Proyek Tender

B. Pembangunan Swakelola

C. Pembangunan Hibah

D. Pembangunan Aspirasi

Jawaban: B. Pembangunan Swakelola

Pembahasan: UU Desa mendorong pembangunan desa dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan tenaga kerja dan material lokal untuk meningkatkan ekonomi desa.

41. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan...

A. Peraturan Desa

B. Peraturan Bupati

C. Peraturan Menteri

D. Keputusan Gubernur

Jawaban: B. Peraturan Bupati

Pembahasan: Penetapan dan penegasan batas desa diatur melalui Peraturan Bupati sesuai pedoman teknis dari pemerintah pusat.

42. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai...

A. Ketua RT

B. Anggota Parpol dan Anggota Legislatif

C. Pengurus Masjid

D. Petani

Jawaban: B. Anggota Parpol dan Anggota Legislatif

Pembahasan: Perangkat desa dilarang terlibat dalam politik praktis (Parpol) dan dilarang merangkap jabatan yang dibiayai oleh APBN/APBD seperti anggota DPR/DPRD.

43. Sanksi administratif bagi perangkat desa yang melanggar larangan adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Teguran lisan/tertulis

B. Pemberhentian sementara

C. Pemberhentian tetap

D. Hukuman penjara langsung oleh Kades

Jawaban: D. Hukuman penjara langsung oleh Kades

Pembahasan: Kepala Desa hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif (teguran hingga pemberhentian). Hukuman pidana/penjara adalah wewenang pengadilan.

44. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung disebut...

A. Koperasi Desa

B. BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)

C. Perseroan Desa

D. UMKM Desa

Jawaban: B. BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)

Pembahasan: BUM Desa adalah pilar ekonomi desa yang bertujuan untuk mengelola aset dan jasa demi kesejahteraan warga.

45. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan setiap tahun untuk menyusun...

A. RKP Desa

B. RPJM Desa

C. Perdes Ketertiban Umum

D. Struktur Organisasi Desa

Jawaban: A. RKP Desa

Pembahasan: Musrenbangdes tahunan berfokus pada penyusunan RKP Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

46. Berapa lama waktu yang diberikan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan rancangan Perdes kepada BPD?

A. 7 Hari

B. 10 Hari

C. 14 Hari

D. 30 Hari

Jawaban: B. 10 Hari

Pembahasan: Berdasarkan pedoman teknis penyusunan peraturan di desa, umumnya diberikan waktu 10 hari kerja untuk koordinasi awal.

47. Pendapatan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah termasuk dalam kelompok...

A. Pendapatan Asli Desa

B. Pendapatan Transfer

C. Pendapatan Lain-lain

D. Dana Darurat

Jawaban: B. Pendapatan Transfer

Pembahasan: Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi masuk ke dalam kelompok Pendapatan Transfer karena berasal dari pemerintah tingkat atas.

48. Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi persuratan dan kearsipan adalah...

A. Kaur Keuangan

B. Kasi Pemerintahan

C. Kaur Tata Usaha dan Umum

D. Kasi Pelayanan

Jawaban: C. Kaur Tata Usaha dan Umum

Pembahasan: Sesuai tupoksi, urusan surat-menyurat, arsip, dan perlengkapan kantor adalah tanggung jawab Kaur TU dan Umum.

49. Dalam administrasi desa, buku yang digunakan untuk mencatat data penduduk yang pindah atau datang disebut...

A. Buku Inventaris Desa

B. Buku Mutasi Penduduk

C. Buku Tanah Desa

D. Buku Keputusan Kepala Desa

Jawaban: B. Buku Mutasi Penduduk

Pembahasan: Buku Mutasi digunakan untuk memantau dinamika keluar-masuknya warga di suatu desa.

50. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, termasuk dalam pembentukan Peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan...

A. UU No. 12 Tahun 2011

B. UU No. 6 Tahun 2014

C. PP No. 43 Tahun 2014

D. Perda Pemalang

Jawaban: A. UU No. 12 Tahun 2011

Pembahasan: UU ini mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan posisi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.

51. Dalam pengelolaan keuangan desa, siapa yang bertugas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)?

A. Sekretaris Desa

B. Kepala Desa

C. Bendahara Desa

D. Camat

Jawaban: B. Kepala Desa

Pembahasan: Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya, sementara perangkat lain adalah pelaksana teknisnya.

52. Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat diprioritaskan untuk dua hal utama, yaitu...

A. Gaji perangkat dan biaya rapat

B. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

C. Membeli kendaraan dinas dan renovasi kantor

D. Hibah ke partai politik dan bantuan sosial pribadi

Jawaban: B. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

Pembahasan: Sesuai regulasi penggunaan Dana Desa, prioritas utama adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.

53. Dokumen yang berisi rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun disebut...

A. RKP Desa

B. RPJM Desa

C. APB Desa

D. Perdes Kewenangan

Jawaban: C. APB Desa

Pembahasan: APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dokumen finansial tahunan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan desa.

54. Syarat domisili bagi calon perangkat desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru adalah...

A. Harus warga asli desa setempat minimal 1 tahun

B. Harus berdomisili di kecamatan tersebut

C. Tidak harus warga desa setempat (Warga Negara Indonesia)

D. Wajib pindah ke desa tersebut 6 bulan sebelum mendaftar

Jawaban: C. Tidak harus warga desa setempat (Warga Negara Indonesia)

Pembahasan: Berdasarkan Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015, syarat domisili dihapuskan sehingga seluruh WNI memiliki hak yang sama untuk mendaftar perangkat desa di manapun.

55. Berapa jumlah maksimal Dusun/Kewilayahan dalam satu desa?

A. Maksimal 3 Dusun

B. Maksimal 5 Dusun

C. Tidak dibatasi, menyesuaikan jumlah penduduk dan kemampuan desa

D. Harus genap

Jawaban: C. Tidak dibatasi, menyesuaikan jumlah penduduk dan kemampuan desa

Pembahasan: Pembentukan dusun disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, luas wilayah, dan kondisi geografis desa setempat.

56. Apa singkatan dari LKD dalam pemerintahan desa?

A. Lembaga Keuangan Desa

B. Lembaga Kemasyarakatan Desa

C. Lembaga Khusus Desa

D. Laporan Kerja Desa

Jawaban: B. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pembahasan: LKD meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPMD.

57. Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara jika...

A. Sakit flu selama 3 hari

B. Menjadi tersangka tindak pidana korupsi/pidana lainnya

C. Berbeda pendapat dengan Kepala Desa

D. Menikah lagi

Jawaban: B. Menjadi tersangka tindak pidana korupsi/pidana lainnya

Pembahasan: Pemberhentian sementara dilakukan jika perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau tindak pidana khusus (korupsi, narkotika, dll).

58. Produk hukum desa yang bersifat penetapan dan tidak berlaku umum disebut...

A. Peraturan Desa (Perdes)

B. Peraturan Kepala Desa (Perkades)

C. Keputusan Kepala Desa

D. Maklumat Desa

Jawaban: C. Keputusan Kepala Desa

Pembahasan: Perdes dan Perkades bersifat mengatur (regeling), sedangkan Keputusan Kepala Desa bersifat penetapan (beschikking) untuk hal tertentu.

59. Dalam administrasi desa, Buku Agenda digunakan untuk mencatat...

A. Jadwal rapat Kepala Desa

B. Surat masuk dan surat keluar

C. Daftar inventaris kekayaan desa

D. Kelahiran dan kematian penduduk

Jawaban: B. Surat masuk dan surat keluar

Pembahasan: Buku agenda adalah buku dasar dalam tata usaha sekretariat desa untuk mencatat lalu lintas surat.

60. Pendapatan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat disebut...

A. Dana Desa

B. Alokasi Dana Desa

C. Pendapatan Lain-lain yang sah

D. PAD Desa

Jawaban: C. Pendapatan Lain-lain yang sah

Pembahasan: Hibah atau sumbangan dari pihak swasta/perorangan masuk ke dalam kategori Pendapatan Lain-lain yang sah.

61. Salah satu kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah memberikan informasi kepada masyarakat melalui...

A. Media sosial pribadi

B. Spanduk atau papan informasi APBDes di tempat umum

C. Hanya saat ditanya oleh warga

D. Surat tertutup kepada tokoh masyarakat

Jawaban: B. Spanduk atau papan informasi APBDes di tempat umum

Pembahasan: Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa.

62. Berikut adalah tugas Kasi Pemerintahan di desa, kecuali...

A. Mengelola administrasi kependudukan

B. Melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban umum

C. Membina masalah pertanahan

D. Membuat laporan keuangan harian (Buku Kas Umum)

Jawaban: D. Membuat laporan keuangan harian (Buku Kas Umum)

Pembahasan: Membuat laporan keuangan/Buku Kas Umum adalah tugas Kaur Keuangan (Bendahara), bukan Kasi Pemerintahan.

63. Masa kerja perangkat desa berakhir jika sudah mencapai usia 60 tahun. Proses pemberhentiannya dilakukan dengan...

A. Keputusan BPD

B. Keputusan Kepala Desa

C. Peraturan Camat

D. Musyawarah Dusun

Jawaban: B. Keputusan Kepala Desa

Pembahasan: Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa karena habis masa kerja (usia 60).

64. Siapakah yang berhak mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)?

A. Hanya Kepala Desa

B. Hanya BPD

C. Kepala Desa dan/atau BPD

D. Masyarakat secara langsung

Jawaban: C. Kepala Desa dan/atau BPD

Pembahasan: Keduanya memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan desa untuk dibahas bersama.

65. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dikelola oleh...

A. Pemerintah Desa sepenuhnya

B. Pemerintah Kabupaten melalui Bapenda

C. Pemerintah Pusat

D. Camat

Jawaban: B. Pemerintah Kabupaten melalui Bapenda

Pembahasan: PBB-P2 adalah pajak daerah kabupaten, desa hanya membantu proses pemungutan kepada warga (petugas pemungut).

66. Apa yang dimaksud dengan Silpa dalam APBDes?

A. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

B. Dana cadangan untuk bencana

C. Pinjaman dari bank daerah

D. Keuntungan dari BUMDes

Jawaban: A. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

Pembahasan: Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

67. Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai...

A. Ketua RT

B. Anggota DPRD

C. Pengurus LSM/Ormas yang mengawasi desa

D. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Semua jawaban benar

Pembahasan: Larangan rangkap jabatan dimaksudkan agar Kepala Desa fokus pada tugasnya dan menghindari konflik kepentingan.

68. Di Kabupaten Pemalang, sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa secara digital biasanya menggunakan aplikasi...

A. MS Word

B. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

C. PeduliLindungi

D. Facebook

Jawaban: B. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

Pembahasan: Siskeudes adalah aplikasi resmi dari BPKP dan Kemendagri yang wajib digunakan desa di seluruh Indonesia untuk transparansi keuangan.

69. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan oleh...

A. Bupati melalui Camat

B. Gubernur

C. Menteri Desa

D. Polsek setempat

Jawaban: A. Bupati melalui Camat

Pembahasan: Camat melakukan evaluasi agar APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan aturan yang lebih tinggi sebelum ditetapkan menjadi Perdes.

70. Lambang Kabupaten Pemalang memiliki semboyan "Ikhlas", yang merupakan kependekan dari...

A. Iman, Kemanusiaan, Hormat, Lurus, Aman, Sejahtera

B. Indah, Kompak, Harmonis, Lancar, Aman, Sehat

C. Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman, Sehat

D. Iman, Kompak, Harmonis, Lurus, Aman, Sejahtera

Jawaban: B. Indah, Kompak, Harmonis, Lancar, Aman, Sehat

Pembahasan: (Muatan Lokal) Semboyan "IKHLAS" adalah slogan pembangunan dan identitas Kabupaten Pemalang.

71. Dalam tata naskah dinas di desa, stempel jabatan Kepala Desa menggunakan tinta berwarna...

A. Merah

B. Hitam

C. Ungu/Violet

D. Biru

Jawaban: C. Ungu/Violet

Pembahasan: Berdasarkan aturan tata naskah dinas pemerintah daerah dan desa, stempel resmi lembaga umumnya menggunakan tinta berwarna ungu atau violet.

72. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa disebut...

A. Kepala Seksi (Kasi)

B. Kepala Urusan (Kaur)

C. Kepala Dusun (Kadus)

D. Bendahara

Jawaban: B. Kepala Urusan (Kaur)

Pembahasan: Kaur adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa (Sekretariat), sedangkan Kasi adalah pelaksana teknis.

73. Yang merupakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul adalah...

A. Pemilihan Kepala Desa

B. Pembangunan jalan kabupaten yang melintasi desa

C. Penataan sistem organisasi adat atau kesenian lokal

D. Pendirian Puskesmas

Jawaban: C. Penataan sistem organisasi adat atau kesenian lokal

Pembahasan: Hak asal-usul adalah hak yang sudah ada dan hidup di desa sejak dulu, seperti adat istiadat dan tradisi lokal.

74. Berdasarkan aturan terbaru, jika terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari...

A. Tokoh Masyarakat

B. Perangkat desa lain yang masih aktif

C. Saudara kandung Kepala Desa

D. Ketua BPD

Jawaban: B. Perangkat desa lain yang masih aktif

Pembahasan: Plt harus diambil dari unsur perangkat desa yang ada agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai prosedur birokrasi.

75. Dalam Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), tahap pertama dalam siklus pengelolaan keuangan adalah...

A. Pelaksanaan

B. Penatausahaan

C. Perencanaan

D. Pelaporan

Jawaban: C. Perencanaan

Pembahasan: Siklus pengelolaan keuangan dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban.

76. Hari kerja efektif pemerintah desa di Kabupaten Pemalang umumnya diatur sebanyak...

A. 5 Hari Kerja

B. 6 Hari Kerja

C. 7 Hari Kerja

D. 4 Hari Kerja

Jawaban: A. 5 Hari Kerja

Pembahasan: Sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah, termasuk Pemalang, menerapkan 5 hari kerja (Senin-Jumat) bagi instansi pemerintah.

77. Besaran Siltap (Penghasilan Tetap) Perangkat Desa setiap bulannya bersumber dari...

A. Dana Desa (DD)

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

C. Pendapatan Asli Desa (PAD)

D. Swadaya Masyarakat

Jawaban: B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pembahasan: Sesuai PP No. 11 Tahun 2019, Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

78. Keputusan musyawarah desa dianggap sah apabila dihadiri oleh...

A. Minimal 10 orang saja

B. Kepala Desa dan Camat

C. Minimal 2/3 dari jumlah peserta yang diundang (memenuhi kuorum)

D. Seluruh warga desa tanpa terkecuali

Jawaban: C. Minimal 2/3 dari jumlah peserta yang diundang (memenuhi kuorum)

Pembahasan: Kuorum diperlukan agar keputusan yang diambil merepresentasikan kesepakatan mayoritas pemangku kepentingan.

79. Perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan pelayanan administrasi umum dan kearsipan adalah...

A. Kaur Perencanaan

B. Kaur Keuangan

C. Kaur Tata Usaha dan Umum

D. Kasi Kesejahteraan

Jawaban: C. Kaur Tata Usaha dan Umum

Pembahasan: Tugas utamanya meliputi ketatausahaan seperti administrasi persuratan, arsip, dan urusan umum rumah tangga kantor desa.

80. Pemberian tunjangan bagi Perangkat Desa selain Siltap dapat diberikan yang bersumber dari...

A. Pinjaman Bank

B. Hasil pengelolaan Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa

C. Iuran sukarela warga

D. Pajak kendaraan bermotor

Jawaban: B. Hasil pengelolaan Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa

Pembahasan: Di banyak daerah di Jawa Tengah, eks bengkok dikelola sebagai tambahan penghasilan/tunjangan bagi perangkat desa yang menjabat.

81. Fungsi utama BPD dalam bidang pengawasan adalah mengawasi...

A. Kehidupan pribadi Kepala Desa

B. Kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan APBDes

C. Ibadah masyarakat desa

D. Perdagangan di pasar desa

Jawaban: B. Kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan APBDes

Pembahasan: BPD memiliki tugas mengawasi kinerja pemerintahan guna memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana.

82. Apa yang dimaksud dengan "Desa Mandiri"?

A. Desa yang tidak mau menerima bantuan pemerintah

B. Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan ekonomi dan sosial yang tinggi

C. Desa yang penduduknya sedikit

D. Desa yang dipimpin oleh tokoh agama

Jawaban: B. Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan ekonomi dan sosial yang tinggi

Pembahasan: Ini merujuk pada klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi.

83. Setiap akhir masa jabatan, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada...

A. Bupati melalui Camat

B. Seluruh rakyat secara langsung di lapangan

C. Ketua Partai Politik

D. Kepala Kepolisian Sektor

Jawaban: A. Bupati melalui Camat

Pembahasan: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ) adalah kewajiban administratif formal.

84. Administrasi Desa yang mencatat tentang pembangunan fisik yang sedang atau telah dilaksanakan disebut...

A. Buku Inventaris Desa

B. Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat

C. Buku Kegiatan Pembangunan

D. Buku Rencana Kerja

Jawaban: C. Buku Kegiatan Pembangunan

Pembahasan: Buku ini khusus mencatat progres dan realisasi proyek fisik di desa.

85. Pengangkatan Perangkat Desa baru melalui proses seleksi dilakukan apabila...

A. Perangkat desa yang lama mengundurkan diri atau diberhentikan

B. Kepala Desa ingin mengganti suasana kantor

C. BPD memerintahkan penggantian

D. Ada warga yang memprotes perangkat lama

Jawaban: A. Perangkat desa yang lama mengundurkan diri atau diberhentikan

Pembahasan: Seleksi baru hanya bisa dilakukan jika ada kursi jabatan yang kosong secara hukum (meninggal, berhenti, atau diberhentikan).

86. Dalam struktur organisasi desa, jabatan "Bendahara Desa" secara fungsional dijabat oleh...

A. Sekretaris Desa

B. Kaur Keuangan

C. Kasi Pelayanan

D. Staff Honorer

Jawaban: B. Kaur Keuangan

Pembahasan: Berdasarkan Permendagri 20/2018, Kaur Keuangan melaksanakan fungsi bendahara.

87. Prinsip "Transparansi" dalam pengelolaan keuangan desa berarti...

A. Laporan disimpan rapat di brankas

B. Masyarakat memiliki akses untuk mengetahui informasi keuangan desa

C. Semua warga diberikan uang tunai

D. Kepala Desa bebas menggunakan dana kapan saja

Jawaban: B. Masyarakat memiliki akses untuk mengetahui informasi keuangan desa

Pembahasan: Transparansi menjamin hak publik untuk mengetahui penggunaan uang negara di desa.

88. Di Kabupaten Pemalang, koordinasi tingkat kecamatan antara Kepala Desa dengan instansi terkait dipimpin oleh...

A. Kapolsek

B. Danramil

C. Camat

D. Kepala Puskesmas

Jawaban: C. Camat

Pembahasan: Camat adalah pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

89. Singkatan dari SDGs Desa yang menjadi arah kebijakan pembangunan desa adalah...

A. Sustainable Development Goals

B. System Development Government

C. Social Development Goals

D. Smart Development Growth

Jawaban: A. Sustainable Development Goals

Pembahasan: SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ekonomi tumbuh merata, dll.

90. Perangkat desa yang berhenti karena habis masa jabatan/pensiun berhak mendapatkan...

A. Uang pesangon dari Dana Desa

B. Penghargaan/tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa dan aturan daerah

C. Gaji buta seumur hidup

D. Jabatan otomatis di BPD

Jawaban: B. Penghargaan/tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa dan aturan daerah

Pembahasan: Pemberian penghargaan ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) setempat.

91. Berapa lama jangka waktu BPD untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes?

A. 15 Hari

B. 30 Hari

C. 45 Hari

D. 60 Hari

Jawaban: B. 30 Hari

Pembahasan: Jika dalam 30 hari BPD tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa dapat menetapkan Perkades untuk menjalankan operasional desa (sesuai pagu tahun lalu).

92. Musyawarah Desa (Musdes) minimal dilakukan sebanyak...

A. 1 kali dalam setahun

B. 5 kali dalam setahun

C. Setiap bulan

D. Hanya saat ada konflik

Jawaban: A. 1 kali dalam setahun

Pembahasan: Musdes wajib dilakukan minimal sekali setahun untuk membahas hal strategis, namun bisa dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan.

93. Penataan desa bertujuan untuk...

A. Menghapus desa-desa miskin

B. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik

C. Mengambil alih aset warga

D. Memperbanyak jabatan politik

Jawaban: B. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik

Pembahasan: Tujuan penataan (pembentukan, penggabungan, dsb) adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan efisiensi birokrasi.

94. Yang dimaksud dengan "Swadaya Masyarakat" adalah...

A. Bantuan dari luar negeri

B. Kemampuan masyarakat untuk membangun dengan kekuatan sendiri (biaya, tenaga, pikiran)

C. Pinjaman dari bank desa

D. Dana dari APBD Kabupaten

Jawaban: B. Kemampuan masyarakat untuk membangun dengan kekuatan sendiri (biaya, tenaga, pikiran)

Pembahasan: Swadaya adalah bentuk partisipasi murni warga dalam pembangunan.

95. Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati apabila...

A. Tidak disukai warga

B. Melakukan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

C. Sering pergi ke luar kota

D. Belum menikah

Jawaban: B. Melakukan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

Pembahasan: Pemberhentian tetap dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah.

96. Nama jembatan ikonik di Kabupaten Pemalang yang menghubungkan akses transportasi penting adalah...

A. Jembatan Suramadu

B. Jembatan Comal

C. Jembatan Ampera

D. Jembatan Barito

Jawaban: B. Jembatan Comal

Pembahasan: (Muatan Lokal) Jembatan Comal merupakan urat nadi transportasi di jalur pantura Pemalang.

97. Perangkat Desa dilarang melakukan politik praktis, artinya...

A. Tidak boleh ikut memilih saat Pemilu

B. Tidak boleh menjadi pengurus parpol atau ikut kampanye aktif

C. Tidak boleh menonton berita politik

D. Tidak boleh bicara dengan politisi

Jawaban: B. Tidak boleh menjadi pengurus parpol atau ikut kampanye aktif

Pembahasan: Perangkat desa harus netral agar pelayanan publik tidak diskriminatif.

98. Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa disebut...

A. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

B. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

C. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)

D. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Jawaban: C. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)

Pembahasan: ILPPD adalah bentuk transparansi kepada masyarakat, sedangkan LPPD kepada Bupati dan LKPPD kepada BPD.

99. Penggunaan dana desa untuk "Bantuan Langsung Tunai" (BLT Desa) diatur berdasarkan...

A. Kesepakatan pribadi Kades

B. Peraturan Menteri terkait/Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tahun berjalan

C. Keinginan warga yang paling vokal

D. Sisa uang di bendahara

Jawaban: B. Peraturan Menteri terkait/Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tahun berjalan

Pembahasan: Setiap tahun pemerintah pusat mengeluarkan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa.

100. Visi dan Misi seorang Perangkat Desa terpilih haruslah selaras dengan...

A. Visi Misi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJM Desa

B. Visi Misi pribadi untuk kekayaan

C. Visi Misi Kepala Desa tetangga

D. Visi Misi organisasi kemasyarakatan luar

Jawaban: A. Visi Misi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJM Desa

Pembahasan: Sebagai pembantu Kepala Desa, perangkat desa wajib mendukung dan merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.