Soal Perangkat Desa Tentang Pemerintahan Desa Paket 2
1. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, perubahan signifikan pada struktur BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah adanya jaminan sosial berupa...
A. Tunjangan hari raya setara satu kali gaji
B. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian
C. Pemberian uang pensiun bulanan seumur hidup
D. Fasilitas kendaraan dinas bagi seluruh anggota
Jawaban: B. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian
Pembahasan: Revisi UU Desa terbaru memperkuat kesejahteraan aparatur desa dan anggota BPD melalui jaminan sosial yang dibiayai oleh negara/anggaran desa.
2. Dalam siklus perencanaan desa, Musyawarah Dusun (Musdus) dilaksanakan guna menjaring aspirasi untuk penyusunan...
A. Laporan tahunan Kades
B. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
C. Peraturan Desa tentang Ketertiban
D. Struktur organisasi perangkat desa
Jawaban: B. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Pembahasan: Musdus adalah tahap paling awal (bottom-up) untuk mengusulkan kegiatan pembangunan yang nantinya akan dibahas di tingkat Musrenbangdes untuk masuk ke RKP Desa.
3. Apabila seorang Perangkat Desa terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD), maka berdasarkan aturan terbaru ia harus...
A. Cuti di luar tanggungan desa
B. Mundur dari jabatan Perangkat Desa
C. Merangkap jabatan dengan izin Bupati
D. Melimpahkan tugasnya kepada sekretaris pribadi
Jawaban: B. Mundur dari jabatan Perangkat Desa
Pembahasan: Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota lembaga legislatif, karena keduanya bersumber dari anggaran negara dan membutuhkan fokus penuh pada tugas masing-masing.
4. Pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum (seperti sekolah atau puskesmas) harus ditetapkan dengan...
A. Keputusan Camat
B. Peraturan Desa (Perdes)
C. Kesepakatan lisan warga
D. Instruksi Kepala Dusun
Jawaban: B. Peraturan Desa (Perdes)
Pembahasan: Setiap perubahan status atau peruntukan aset desa yang bersifat strategis harus melalui kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam bentuk Perdes.
5. Dokumen administrasi desa yang mencatat profil kependudukan berdasarkan agama, pendidikan, dan mata pencaharian disebut...
A. Buku Induk Penduduk
B. Buku Ekspedisi
C. Buku Agenda Kerja
D. Buku Tanah Desa
Jawaban: A. Buku Induk Penduduk
Pembahasan: Buku Induk Penduduk merangkum seluruh data statistik dasar warga desa sebagai acuan program pemberdayaan dan pelayanan.
6. Siapakah yang berwenang memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar Kepala Desa untuk melantik perangkat desa terpilih?
A. Bupati
B. Camat
C. Gubernur
D. Ketua Panitia Seleksi
Jawaban: B. Camat
Pembahasan: Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017, proses pengangkatan perangkat desa wajib melalui verifikasi dan rekomendasi tertulis dari Camat.
7. Di Kabupaten Pemalang, pengelolaan administrasi desa saat ini mulai diintegrasikan melalui sistem digital. Apa manfaat utama digitalisasi desa bagi masyarakat?
A. Menghapus tugas perangkat desa
B. Mempercepat proses pelayanan surat-menyurat dan transparansi data
C. Mengurangi jumlah penduduk desa
D. Meningkatkan pajak desa secara otomatis
Jawaban: B. Mempercepat proses pelayanan surat-menyurat dan transparansi data
Pembahasan: Digitalisasi bertujuan untuk efisiensi birokrasi dan memudahkan akses informasi bagi warga (E-Government tingkat desa).
8. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk "Ketahanan Pangan Desa" minimal sebesar...
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
Jawaban: B. 20%
Pembahasan: Mengacu pada regulasi prioritas penggunaan Dana Desa beberapa tahun terakhir (dan diprediksi berlanjut hingga 2026), minimal 20% dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani.
9. Peraturan Desa (Perdes) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal...
A. Disetujui BPD
B. Ditandatangani Kepala Desa
C. Diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa
D. Dikirim ke Kantor Camat
Jawaban: C. Diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa
Pembahasan: Penandatanganan oleh Kades adalah tahap pengesahan, namun keberlakuan secara hukum dimulai setelah pengundangan resmi dalam Lembaran Desa.
10. Dalam struktur organisasi, jabatan "Kasi Pelayanan" memiliki fungsi utama dalam hal...
A. Pembangunan fisik jalan
B. Pembuatan laporan keuangan
C. Pelaksanaan program sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan
D. Penjagaan keamanan kantor
Jawaban: C. Pelaksanaan program sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan
Pembahasan: Kasi Pelayanan berfokus pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan publik dasar.
11. Jika seorang perangkat desa melakukan pelanggaran disiplin ringan, sanksi pertama yang diberikan adalah...
A. Pemberhentian tetap
B. Pemotongan gaji 50%
C. Teguran lisan atau tertulis
D. Skorsing selama satu tahun
Jawaban: C. Teguran lisan atau tertulis
Pembahasan: Tahapan sanksi administratif dimulai dari pembinaan berupa teguran sebelum masuk ke tahap pemberhentian sementara atau tetap.
12. Berikut yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari hasil usaha adalah...
A. Hibah dari perusahaan swasta
B. Bagian laba dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
C. Bantuan Gubernur
D. Pajak kendaraan bermotor warga
Jawaban: B. Bagian laba dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Pembahasan: Laba bersih BUMDes yang disetorkan ke kas desa merupakan salah satu sumber utama PADesa yang mandiri.
13. Apa yang dimaksud dengan "Kewenangan Lokal Berskala Desa"?
A. Kewenangan yang diberikan oleh Presiden langsung
B. Kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diputuskan oleh desa sendiri
C. Kewenangan mengelola jalan nasional yang ada di desa
D. Kewenangan menarik pajak ekspor-impor
Jawaban: B. Kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diputuskan oleh desa sendiri
Pembahasan: Contohnya adalah pengelolaan pasar desa, tambatan perahu, atau organisasi sosial desa.
14. Setiap tahun, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas rencana kerja tahun depan. Forum ini difasilitasi oleh...
A. Dinas PMD Kabupaten
B. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
C. Karang Taruna
D. Kepolisian Sektor
Jawaban: B. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Pembahasan: BPD adalah penyelenggara Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa.
15. Batas waktu penetapan Peraturan Desa tentang APBDes adalah tanggal...
A. 31 Desember tahun berjalan
B. 1 Januari tahun berjalan
C. 31 Maret tahun berjalan
D. 17 Agustus tahun berjalan
Jawaban: A. 31 Desember tahun berjalan
Pembahasan: APBDes harus ditetapkan paling lambat 31 Desember agar per 1 Januari tahun anggaran baru, desa sudah memiliki dasar untuk melakukan pengeluaran.
16. Di Kabupaten Pemalang, program "Desa Anti Korupsi" menekankan pada...
A. Penangkapan perangkat desa oleh warga
B. Transparansi anggaran melalui baliho dan website desa
C. Penghapusan seluruh anggaran desa
D. Larangan bagi warga untuk bertanya soal uang
Jawaban: B. Transparansi anggaran melalui baliho dan website desa
Pembahasan: Transparansi adalah kunci utama pencegahan korupsi, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi aliran dana.
17. Apa fungsi dari "Buku Ekspedisi" dalam administrasi kantor desa?
A. Mencatat pengiriman surat keluar secara fisik sebagai bukti terima
B. Mencatat tamu yang datang ke balai desa
C. Mencatat sejarah berdirinya desa
D. Mencatat inventaris barang elektronik
Jawaban: A. Mencatat pengiriman surat keluar secara fisik sebagai bukti terima
Pembahasan: Buku ekspedisi penting sebagai arsip pembuktian bahwa surat telah sampai atau dikirim kepada instansi/pihak terkait.
18. Perangkat Desa yang bertugas melakukan pengelolaan administrasi pertanahan di desa adalah...
A. Kaur Keuangan
B. Kasi Pemerintahan
C. Kasi Kesejahteraan
D. Kepala Dusun
Jawaban: B. Kasi Pemerintahan
Pembahasan: Administrasi pertanahan (seperti pengantar mutasi tanah/akte) merupakan bagian dari tupoksi Kasi Pemerintahan.
19. Dana Desa (DD) dilarang digunakan untuk...
A. Membangun saluran irigasi
B. Memberikan modal BUMDes
C. Membayar hutang pribadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
D. Membayar insentif Guru PAUD
Jawaban: C. Membayar hutang pribadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
Pembahasan: Dana Desa adalah uang negara yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan desa.
20. Sebagai calon perangkat desa di Pemalang tahun 2026, Anda harus menjunjung tinggi "Loyalitas". Kepada siapa loyalitas utama dalam bekerja diberikan?
A. Kepada partai politik pendukung Kades
B. Kepada kepentingan masyarakat desa dan aturan perundang-undangan
C. Kepada keluarga besar sendiri
D. Kepada pihak kontraktor proyek
Jawaban: B. Kepada kepentingan masyarakat desa dan aturan perundang-undangan
21. Berdasarkan regulasi terbaru 2026, setiap desa wajib mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana darurat dalam APBDes yang diletakkan pada pos...
A. Belanja Modal
B. Belanja Tidak Terduga
C. Belanja Pegawai
D. Pendapatan Lain-lain
Jawaban: B. Belanja Tidak Terduga
Pembahasan: Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk mendanai keadaan darurat termasuk bencana alam dan keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
22. Dalam administrasi keuangan desa, bukti transaksi yang sah untuk pengeluaran di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) wajib menyertakan...
A. Nota tulis tangan saja
B. Kwitansi dan Faktur Pajak
C. Surat pernyataan dari Kades
D. Foto barang saja
Jawaban: B. Kwitansi dan Faktur Pajak
Pembahasan: Sebagai bentuk kepatuhan pajak, setiap belanja barang/jasa dengan nilai tertentu wajib dipungut PPN/PPh dan dibuktikan dengan dokumen perpajakan yang sah.
23. Siapakah yang berwenang menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang?
A. Kepala Desa melalui Peraturan Desa
B. Bupati melalui Peraturan Bupati
C. Camat melalui Surat Keputusan
D. Sekretaris Desa melalui Nota Dinas
Jawaban: B. Bupati melalui Peraturan Bupati
Pembahasan: Penentuan tingkatan desa (Swasembada, Swakarya, Swadaya) dan jumlah jabatan perangkat desa ditentukan melalui Peraturan Bupati sebagai pedoman seluruh desa di Kabupaten Pemalang.
24. Apa yang dimaksud dengan "Padat Karya Tunai Desa" (PKTD)?
A. Program pemberian bantuan uang cuma-cuma
B. Pembangunan yang melibatkan tenaga kerja dari warga setempat (terutama keluarga miskin) dengan sistem upah harian
C. Proyek pembangunan yang menggunakan alat berat seluruhnya
D. Pembelian sembako untuk perangkat desa
Jawaban: B. Pembangunan yang melibatkan tenaga kerja dari warga setempat dengan sistem upah harian
Pembahasan: PKTD bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi angka pengangguran di desa.
25. Salah satu larangan keras bagi Perangkat Desa adalah "Kolusi", yang berarti...
A. Menyampaikan data secara terbuka
B. Kerjasama rahasia yang tidak sah untuk maksud tidak terpuji (curang)
C. Bekerja sama dengan desa tetangga
D. Menghadiri rapat di kabupaten
Jawaban: B. Kerjasama rahasia yang tidak sah untuk maksud tidak terpuji
Pembahasan: Kolusi biasanya berkaitan dengan pengaturan pemenang proyek desa atau pengisian jabatan secara kekeluargaan (Nepotisme).
26. Dalam sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes 2026), fungsi "Penatausahaan" dilakukan oleh...
A. Kepala Desa
B. Kaur Keuangan (Bendahara)
C. Ketua BPD
D. Camat
Jawaban: B. Kaur Keuangan (Bendahara)
Pembahasan: Penatausahaan mencakup pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya.
27. Dokumen yang memuat data kekayaan milik desa seperti tanah, gedung, dan kendaraan dinas disebut...
A. Buku Kas Umum
B. Buku Inventaris Desa
C. Buku Tanah Desa
D. Buku Ekspedisi
Jawaban: B. Buku Inventaris Desa
Pembahasan: Setiap barang yang dibeli menggunakan dana APBDes wajib dicatat sebagai aset dalam Buku Inventaris Desa.
28. Apabila terjadi perselisihan antara Kepala Desa dan BPD yang menghambat pembangunan desa, maka pihak yang bertugas melakukan mediasi adalah...
A. Polsek setempat
B. Camat
C. Gubernur
D. Tokoh Agama
Jawaban: B. Camat
Pembahasan: Camat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memediasi konflik internal desa.
29. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa dan Perangkat Desa kini mendapatkan jaminan purna tugas yang diberikan satu kali pada akhir masa jabatan. Dana ini bersumber dari...
A. Iuran warga
B. APBDes yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
C. Potongan gaji pribadi tiap bulan
D. Dana pinjaman bank
Jawaban: B. APBDes yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
Pembahasan: Jaminan purna tugas/penghargaan akhir masa jabatan diatur dalam APBDes berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang merupakan pimpinan tertinggi birokrasi di tingkat kabupaten. Mengapa Perangkat Desa perlu mengetahui hal ini?
A. Karena Sekda adalah atasan langsung Kades
B. Sebagai bagian dari pengetahuan tata kelola pemerintahan daerah yang integratif
C. Agar bisa meminta kenaikan gaji
D. Karena Sekda yang menggaji perangkat desa
Jawaban: B. Sebagai bagian dari pengetahuan tata kelola pemerintahan daerah yang integratif
Pembahasan: Pemahaman struktur pemerintahan kabupaten sangat penting untuk koordinasi administratif.
31. Apa yang dimaksud dengan "Musrenbangdes"?
A. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
B. Musyawarah Rakyat Desa
C. Musyawarah Restu Bupati
D. Musyawarah Rezeki Desa
Jawaban: A. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Pembahasan: Forum musyawarah tahunan untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) tahun berikutnya.
32. Dalam tata persuratan desa, kode surat "005" biasanya digunakan untuk jenis surat...
A. Surat Keputusan
B. Surat Undangan
C. Surat Perintah Tugas
D. Surat Keterangan Domisili
Jawaban: B. Surat Undangan
Pembahasan: Penomoran surat di desa mengikuti klasifikasi kearsipan nasional (005 untuk undangan, 100 untuk pemerintahan, dsb).
33. Perangkat desa yang membidangi tugas pembinaan kemasyarakatan, seperti olahraga dan seni budaya, adalah...
A. Kasi Pemerintahan
B. Kasi Kesejahteraan
C. Kasi Pelayanan
D. Kaur Umum
Jawaban: C. Kasi Pelayanan
Pembahasan: Kasi Pelayanan berfokus pada kegiatan sosial, budaya, dan pelayanan keagamaan.
34. Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, "Efisien" berarti...
A. Menghabiskan uang sebanyak-banyaknya
B. Pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal
C. Melakukan proyek tanpa perencanaan
D. Menggunakan uang untuk kepentingan kelompok
Jawaban: B. Pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal
Pembahasan: Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input (biaya) dan output (hasil).
35. Salah satu syarat menjadi perangkat desa adalah "Berkelakuan Baik". Hal ini dibuktikan secara administratif dengan...
A. Foto copy KTP
B. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
C. Surat keterangan dari RT
D. Testimoni di media sosial
Jawaban: B. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
Pembahasan: SKCK merupakan dokumen resmi kepolisian yang menyatakan seseorang tidak memiliki catatan kriminal.
36. Jabatan Kepala Dusun (Kadus) bertanggung jawab langsung kepada...
A. Sekretaris Desa
B. Kepala Desa
C. Ketua RW
D. Camat
Jawaban: B. Kepala Desa
Pembahasan: Kadus adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan pembantu Kepala Desa di wilayah dusunnya.
37. Dalam hal penyusunan RPJM Desa, berapa lama waktu maksimal yang diberikan kepada Kepala Desa terpilih untuk menyusunnya?
A. 1 bulan setelah pelantikan
B. 3 bulan setelah pelantikan
C. 6 bulan setelah pelantikan
D. 1 tahun setelah pelantikan
Jawaban: B. 3 bulan setelah pelantikan
Pembahasan: RPJM Desa harus segera disusun maksimal 3 bulan pasca pelantikan Kades agar arah pembangunan desa jelas selama satu periode jabatan.
38. Yang bukan merupakan unsur staf sekretariat desa adalah...
A. Kaur Keuangan
B. Kaur Perencanaan
C. Kasi Pemerintahan
D. Kaur Tata Usaha dan Umum
Jawaban: C. Kasi Pemerintahan
Pembahasan: Kasi Pemerintahan adalah unsur Pelaksana Teknis, bukan staf Sekretariat.
39. Di Kabupaten Pemalang, jika Anda ingin melihat informasi resmi mengenai peraturan daerah secara online, Anda dapat mengakses situs...
A. JDIH Pemalang
B. Wikipedia
C. Facebook Info Pemalang
D. Portal Berita Nasional
Jawaban: A. JDIH Pemalang
Pembahasan: JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Pemalang adalah sumber resmi produk hukum daerah.
40. Perangkat desa yang berhenti sebelum mencapai usia 60 tahun disebut berhenti karena...
A. Pensiun dini
B. Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat atau mengundurkan diri
C. Cuti panjang
D. Mutasi jabatan
Jawaban: B. Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat atau mengundurkan diri
Pembahasan: Perangkat desa bisa berhenti karena permintaan sendiri (mundur), meninggal dunia, atau diberhentikan karena melanggar aturan.
41. Dalam administrasi desa, dokumen yang digunakan untuk mencatat tanah milik perorangan dan tanah milik desa di suatu wilayah desa disebut...
A. Buku Induk Penduduk
B. Buku Letter C (Buku C Desa)
C. Buku Inventaris Alat
D. Buku Agenda Surat
Jawaban: ✅ B. Buku Letter C (Buku C Desa)
Pembahasan: Buku Letter C adalah dokumen vital desa yang memuat sejarah kepemilikan tanah, luas, dan pajak bumi sebelum adanya sertifikasi modern dari BPN.
42. Kabupaten Pemalang secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten mana di sebelah timur?
A. Kabupaten Tegal
B. Kabupaten Pekalongan
C. Kabupaten Purbalingga
D. Kabupaten Banyumas
Jawaban: ✅ B. Kabupaten Pekalongan
Pembahasan: Sebelah barat berbatasan dengan Tegal, timur dengan Pekalongan, dan selatan dengan Purbalingga.
43. Sesuai UU No. 3 Tahun 2024, jaminan hari tua untuk Perangkat Desa diberikan dalam bentuk...
A. Gaji ke-13 setiap tahun
B. Penghargaan purna tugas yang dianggarkan dalam APBDes
C. Tanah bengkok seumur hidup
D. Kendaraan dinas pribadi
Jawaban: ✅ B. Penghargaan purna tugas yang dianggarkan dalam APBDes
Pembahasan: Aturan terbaru menekankan pemberian penghargaan satu kali saat berhenti menjabat sebagai bentuk apresiasi pengabdian.
44. Apa fungsi utama dari "Papan Transparansi APBDes" yang dipasang di depan Kantor Desa?
A. Sebagai hiasan kantor
B. Memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik agar warga tahu sumber dan penggunaan dana desa
C. Memberi tahu warga agar segera membayar pajak
D. Sebagai media iklan produk desa
Jawaban: ✅ B. Memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik agar warga tahu sumber dan penggunaan dana desa
Pembahasan: Transparansi anggaran adalah syarat mutlak dalam pencegahan korupsi di tingkat desa.
45. Jika seorang Perangkat Desa terbukti tidak netral dalam Pemilihan Bupati Pemalang 2024/2025, sanksi yang paling berat dapat berupa...
A. Teguran lisan
B. Pemberhentian tetap dari jabatan
C. Penjara seumur hidup
D. Denda 100 juta rupiah
Jawaban: ✅ B. Pemberhentian tetap dari jabatan
Pembahasan: Netralitas perangkat desa adalah harga mati. Pelanggaran berat terhadap larangan politik praktis dapat berujung pada pemecatan.
46. Dalam aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), proses penginputan "Rincian Anggaran Belanja" dilakukan pada tahap...
A. Perencanaan
B. Penganggaran
C. Penatausahaan
D. Pelaporan
Jawaban: ✅ B. Penganggaran
Pembahasan: Rincian anggaran belanja dimasukkan setelah rencana kegiatan disetujui, untuk membentuk struktur APBDes yang utuh.
47. Yang dimaksud dengan "Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa" (KPMD) adalah...
A. Anggota Polri yang bertugas di desa
B. Warga desa terpilih yang membantu pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi pembangunan
C. Pegawai honorer dari Kabupaten
D. Saudara dekat Kepala Desa
Jawaban: ✅ B. Warga desa terpilih yang membantu pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi pembangunan
Pembahasan: KPMD adalah mitra desa dalam hal teknis pemberdayaan warga.
48. Sebagai Perangkat Desa di Pemalang, Anda harus memahami visi daerah. Slogan "Pemalang AMAN" memiliki kepanjangan...
A. Adil, Makmur, Amanah, Nyaman
B. Asri, Mandiri, Aman, Nyaman
C. Adil, Makmur, Agamis, Ngayomi
D. Amanah, Maju, Agamis, Nyaman
Jawaban: ✅ C. Adil, Makmur, Agamis, Ngayomi
Pembahasan: (Muatan Lokal) Slogan ini merupakan visi pembangunan yang sering menjadi materi tes pengetahuan umum daerah.
49. Peraturan Desa (Perdes) yang sudah disepakati bersama BPD wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat dalam waktu...
A. 7 hari setelah ditetapkan
B. 14 hari setelah ditetapkan
C. 30 hari setelah ditetapkan
D. 60 hari setelah ditetapkan
Jawaban: ✅ A. 7 hari setelah ditetapkan
Pembahasan: Penyampaian ini dilakukan untuk proses klarifikasi dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten.
50. Unsur "Pelaksana Kewilayahan" dalam struktur pemerintahan desa dilaksanakan oleh...
A. Sekretaris Desa
B. Kepala Seksi
C. Kepala Dusun
D. Kaur Keuangan
Jawaban: ✅ C. Kepala Dusun
Pembahasan: Dusun adalah satuan wilayah di bawah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).
51. Apa tugas utama dari "Kaur Perencanaan" di pemerintahan desa?
A. Menagih pajak warga
B. Menyusun dokumen RKP Desa dan mengoordinasikan penyusunan RPJM Desa
C. Mengatur jadwal piket kantor
D. Menjaga kebersihan balai desa
Jawaban: ✅ B. Menyusun dokumen RKP Desa dan mengoordinasikan penyusunan RPJM Desa
Pembahasan: Kaur Perencanaan adalah administrator yang fokus pada penyusunan dokumen rencana pembangunan.
52. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tidak boleh digunakan untuk membiayai...
A. Pembangunan jembatan desa
B. Bantuan modal BUMDes
C. Kegiatan kampanye calon kepala desa
D. Pelatihan keterampilan warga
Jawaban: ✅ C. Kegiatan kampanye calon kepala desa
Pembahasan: Dana Desa hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan kepentingan politik individu.
53. Dokumen yang menjadi dasar bagi desa dalam menyusun rencana kerja tahunan (RKP Desa) adalah...
A. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
B. Catatan harian Sekretaris Desa
C. Aspirasi satu orang tokoh masyarakat
D. Anggaran tahun lalu
Jawaban: ✅ A. RPJM Desa
Pembahasan: RKP Desa harus selaras dan tidak boleh keluar dari visi-misi yang sudah tertuang di RPJM Desa.
54. Dalam sistem tata naskah dinas, penulisan surat resmi desa yang ditujukan kepada instansi di atasnya harus menggunakan...
A. Kertas tulis biasa
B. Kop Surat resmi Pemerintah Desa
C. Tanda tangan Ketua RT
D. Materai 10.000 di setiap lembar
Jawaban: ✅ B. Kop Surat resmi Pemerintah Desa
Pembahasan: Kop surat adalah identitas resmi lembaga yang menunjukkan keabsahan dokumen pemerintahan.
55. Apa yang dimaksud dengan "Musrenbangdes" dalam konteks perencanaan?
A. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
B. Musyawarah Rakyat Berbagi Desa
C. Musyawarah Rezeki Bangsa Desa
D. Musyawarah Rencana Bisnis Desa
Jawaban: ✅ A. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Pembahasan: Forum diskusi untuk menetapkan prioritas pembangunan desa yang akan didanai oleh APBDes maupun APBD Kabupaten/Provinsi.
56. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota BPD. Apa alasan utamanya?
A. Agar gaji tidak terlalu besar
B. Untuk menjaga "Check and Balance" (Keseimbangan) antara pelaksana dan pengawas pemerintahan desa
C. Karena jam kerjanya bentrok
D. Karena jumlah kursinya terbatas
Jawaban: ✅ B. Untuk menjaga "Check and Balance" antara pelaksana dan pengawas pemerintahan desa
Pembahasan: Pemerintah Desa (Eksekutif) tidak boleh diawasi oleh dirinya sendiri (Legislatif/BPD).
57. Berdasarkan standar operasional (SOP) pelayanan di desa, berapa biaya resmi untuk pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)?
A. Rp 10.000
B. Rp 20.000
C. Gratis / Rp 0
D. Seikhlasnya
Jawaban: ✅ C. Gratis / Rp 0
Pembahasan: Pelayanan administrasi dasar di desa adalah bagian dari fungsi pelayanan publik pemerintah yang tidak boleh dipungut biaya (pungli).
58. Produk unggulan Kabupaten Pemalang yang terkenal hingga tingkat nasional adalah...
A. Nasi Liwet
B. Nasi Grombyang dan Nanas Madu
C. Telur Asin
D. Ukiran Kayu Jati
Jawaban: ✅ B. Nasi Grombyang dan Nanas Madu
Pembahasan: (Muatan Lokal) Nanas madu berasal dari wilayah Belik, dan Nasi Grombyang adalah kuliner khas kota Pemalang.
59. Dalam manajemen perkantoran, sistem pengarsipan surat desa berdasarkan urutan tanggal disebut sistem...
A. Subjek
B. Kronologis
C. Abjad
D. Wilayah
Jawaban: ✅ B. Kronologis
Pembahasan: Sistem kronologis memudahkan perangkat desa mencari surat berdasarkan waktu kejadian atau penerimaan.
60. Apa kepanjangan dari "LPMD" yang merupakan mitra pemerintah desa?
A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
B. Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa
C. Lembaga Peneliti Masyarakat Desa
D. Lembaga Pemuda Mandiri Desa
Jawaban: ✅ A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembahasan: LPMD berfungsi membantu desa dalam pelaksanaan pembangunan secara gotong royong.
61. Perangkat desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui proses seleksi ulang jika...
A. Ingin mengganti dengan yang baru
B. Perangkat tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi
C. Perangkat tersebut sering mengkritik Kades
D. Perangkat tersebut pindah agama
Jawaban: ✅ B. Perangkat tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi
Pembahasan: Pemberhentian sementara dilakukan untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan desa selama proses hukum berjalan.
62. Di bawah ini yang bukan merupakan sumber pendapatan asli desa (PAD) adalah...
A. Hasil sewa ruko milik desa
B. Pungutan pasar desa
C. Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten
D. Hasil lelang tanah bengkok desa
Jawaban: ✅ C. Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Pembahasan: Dana bagi hasil adalah "Pendapatan Transfer", bukan pendapatan yang digali langsung dari usaha desa sendiri.
63. Siapakah yang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran kegiatan di desa?
A. Ketua BPD
B. Kepala Pelaksana Kegiatan (Kasi/Kaur terkait) dan disetujui Kepala Desa
C. Seluruh warga desa
D. Camat
Jawaban: ✅ B. Kepala Pelaksana Kegiatan (Kasi/Kaur terkait) dan disetujui Kepala Desa
Pembahasan: Penanggung jawab kegiatan wajib menyusun SPJ sebagai bukti penggunaan uang negara.
64. Dalam pelayanan publik desa, prinsip "Responsif" artinya...
A. Menunggu warga datang dulu
B. Cepat tanggap dalam melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat
C. Menjawab pertanyaan dengan singkat saja
D. Memberikan jawaban yang membingungkan warga
Jawaban: ✅ B. Cepat tanggap dalam melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat
Pembahasan: Perangkat desa harus peka terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan warganya.
65. Berapa jumlah minimal anggota Panitia Pemilihan Perangkat Desa di tingkat desa?
A. 3 orang
B. 5 orang
C. 7 orang
D. Menyesuaikan dengan kebutuhan (biasanya ganjil)
Jawaban: ✅ D. Menyesuaikan dengan kebutuhan (biasanya ganjil)
Pembahasan: Pembentukan panitia diatur dalam Perbup Pemalang dengan melibatkan unsur perangkat desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat.
66. Apa singkatan dari "IDM" yang digunakan untuk mengukur kemajuan sebuah desa?
A. Indeks Desa Membangun
B. Indikator Desa Maju
C. Indeks Desa Mandiri
D. Indikasi Desa Makmur
Jawaban: ✅ A. Indeks Desa Membangun
Pembahasan: IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi yang menentukan status desa (Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, Mandiri).
67. Tugas "Kepala Dusun" dalam hal penagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah sebagai...
A. Pemilik pajak
B. Petugas pemungut/pembantu penagihan di wilayah kerjanya
C. Penentu besaran nilai pajak
D. Pengelola uang pajak untuk kepentingan dusun
Jawaban: ✅ B. Petugas pemungut/pembantu penagihan di wilayah kerjanya
Pembahasan: Kadus membantu kelancaran pencapaian target PBB di wilayah dusunnya.
68. Di Kabupaten Pemalang, gunung yang menjadi latar belakang pemandangan alam dan sumber mata air penting adalah...
A. Gunung Merapi
B. Gunung Slamet
C. Gunung Prau
D. Gunung Lawu
Jawaban: ✅ B. Gunung Slamet
Pembahasan: (Muatan Lokal) Gunung Slamet berbatasan langsung dengan wilayah selatan Kabupaten Pemalang (Kecamatan Belik dan Pulosari).
69. Setiap dokumen resmi desa harus dibubuhi tanda tangan Kepala Desa. Jika Kepala Desa sedang dinas luar kota, siapa yang berhak menandatangani surat atas nama Kepala Desa?
A. Ketua BPD
B. Sekretaris Desa (sebagai Pelaksana Harian/Plh)
C. Istri Kepala Desa
D. Staf honorer
Jawaban: ✅ B. Sekretaris Desa (sebagai Pelaksana Harian/Plh)
Pembahasan: Sekretaris desa adalah administrator tertinggi setelah Kades yang berwenang menjalankan fungsi administrasi rutin saat Kades berhalangan.
70. Etika birokrasi perangkat desa dalam menggunakan media sosial sebaiknya...
A. Memposting semua rahasia kantor agar warga tahu
B. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi pembangunan dan menjaga nama baik instansi
C. Menggunakannya untuk berdebat politik
D. Menghina warga yang tidak disukai
Jawaban: ✅ B. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi pembangunan dan menjaga nama baik instansi
Pembahasan: Perangkat desa adalah teladan masyarakat, sehingga tutur katanya di ruang publik (digital) harus terjaga.
71. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi Peraturan Desa (Perdes) berada di bawah...
A. Peraturan Menteri
B. Peraturan Daerah Kabupaten (Perda)
C. Keputusan Camat
D. Instruksi Kepala Desa
Jawaban: B. Peraturan Daerah Kabupaten (Perda)
Pembahasan: Sesuai UU No. 12 Tahun 2011, Perdes merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan tidak boleh bertentangan dengan Perda, Perbup, maupun UU.
72. Perangkat desa yang membidangi urusan pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan sarana prasarana adalah...
A. Kaur Perencanaan
B. Kasi Pemerintahan
C. Kasi Kesejahteraan
D. Kaur Umum
Jawaban: C. Kasi Kesejahteraan
Pembahasan: Berdasarkan Permendagri 20/2018, pembangunan fisik dan sosial desa masuk dalam tupoksi Kasi Kesejahteraan.
73. Siapakah yang berhak menetapkan "Peraturan Kepala Desa" (Perkades)?
A. BPD
B. Kepala Desa
C. Camat
D. Sekretaris Desa
Jawaban: B. Kepala Desa
Pembahasan: Berbeda dengan Perdes yang harus disepakati bersama BPD, Perkades ditetapkan sendiri oleh Kepala Desa untuk mengatur teknis pelaksanaan Perdes atau aturan di atasnya.
74. Di Kabupaten Pemalang, jenis tanah yang dimiliki desa dan digunakan untuk membiayai pembangunan atau operasional desa disebut...
A. Tanah Ulayat
B. Tanah Kas Desa (TKD)
C. Tanah Sengketa
D. Tanah Hibah Pribadi
Jawaban: B. Tanah Kas Desa (TKD)
Pembahasan: TKD adalah aset desa yang sangat penting sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa).
75. Dalam pengelolaan keuangan desa, pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa atas pembelian material bangunan (seperti semen/pasir) dari toko ber-PKP adalah...
A. PPh Pasal 21
B. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
C. Pajak Kendaraan
D. Pajak Bumi dan Bangunan
Jawaban: B. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Pembahasan: Bendahara Desa bertugas sebagai pemungut pajak negara atas belanja yang menggunakan dana APBDes.
76. Nilai-nilai Pancasila yang paling menonjol dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) adalah Sila ke...
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Jawaban: C. 4
Pembahasan: Sila ke-4 menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
77. Berdasarkan aturan tahun 2026, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa meliputi program berikut, kecuali...
A. Jaminan Kecelakaan Kerja
B. Jaminan Kematian
C. Jaminan Hari Tua
D. Jaminan Cicilan Kendaraan
Jawaban: D. Jaminan Cicilan Kendaraan
Pembahasan: Pemerintah menjamin perlindungan kerja dan hari tua, namun urusan cicilan pribadi bukan bagian dari jaminan sosial negara.
78. Setiap desa wajib memiliki "Buku Profil Desa" yang diperbaharui setiap tahun. Data apa yang paling utama dicatat di sana?
A. Daftar kekayaan pribadi perangkat desa
B. Data potensi sumber daya alam, manusia, dan sarana prasarana desa
C. Daftar riwayat hidup mantan kepala desa
D. Jumlah kendaraan yang lewat di jalan desa
Jawaban: B. Data potensi sumber daya alam, manusia, dan sarana prasarana desa
Pembahasan: Profil desa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan oleh Kabupaten maupun Pusat.
79. Jika seorang perangkat desa melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pembuatan surat administrasi, maka ia melanggar...
A. Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan (Tipikor)
B. Adat istiadat desa
C. Kesepakatan antar perangkat
D. Peraturan RT
Jawaban: A. Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan (Tipikor)
Pembahasan: Pungli masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan dapat dipidana.
80. Di Kabupaten Pemalang, terdapat tradisi lokal yang sering diperingati di desa-desa pesisir sebagai bentuk syukur atas hasil laut, yaitu...
A. Sedekah Bumi
B. Sedekah Laut / Baritan
C. Grebeg Maulud
D. Larung Sesaji Gunung
Jawaban: B. Sedekah Laut / Baritan
Pembahasan: (Muatan Lokal) Tradisi ini sangat kuat di wilayah Pemalang bagian utara (wilayah pesisir).
81. Jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Pemalang saat ini diisi oleh...
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja
B. Warga desa yang lolos seleksi perangkat desa (Non-PNS)
C. Perwakilan dari TNI/Polri
D. Penunjukan langsung oleh Bupati
Jawaban: B. Warga desa yang lolos seleksi perangkat desa (Non-PNS)
Pembahasan: Sejak UU Desa berlaku, jabatan Sekdes adalah bagian dari perangkat desa yang diisi melalui proses seleksi umum, kecuali bagi Sekdes yang sudah PNS sejak aturan lama (masih menjabat).
82. Apa fungsi dari "Baliho Transparansi Dana Desa"?
A. Sebagai syarat mencairkan dana saja
B. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rincian pendapatan dan belanja desa secara terbuka
C. Tempat memasang foto Kepala Desa agar terkenal
D. Media kampanye partai politik
Jawaban: B. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rincian pendapatan dan belanja desa secara terbuka
Pembahasan: Pemasangan baliho adalah kewajiban sebagai perwujudan asas transparansi.
83. Perangkat desa yang bertugas menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara semesteran adalah...
A. Kepala Desa
B. Sekretaris Desa
C. Kaur Keuangan
D. BPD
Jawaban: B. Sekretaris Desa
Pembahasan: Sekdes sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa bertugas menyusun laporan untuk ditandatangani Kepala Desa.
84. Salah satu tugas "Kasi Pemerintahan" terkait dengan keamanan desa adalah mengoordinasikan...
A. Kegiatan siskamling (Linmas)
B. Pembelian senjata api
C. Operasi militer desa
D. Penangkapan teroris oleh warga
Jawaban: A. Kegiatan siskamling (Linmas)
Pembahasan: Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) berada di bawah tanggung jawab Kasi Pemerintahan.
85. Apa yang dimaksud dengan "Dana Transfer" dalam pendapatan desa?
A. Uang yang ditransfer antar warga
B. Dana yang berasal dari APBN atau APBD yang masuk ke rekening kas desa
C. Pinjaman dari bank ke perangkat desa
D. Hasil penjualan tanah kas desa
Jawaban: B. Dana yang berasal dari APBN atau APBD yang masuk ke rekening kas desa
Pembahasan: Meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan.
86. Pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa di Pemalang tahun 2026 menggunakan metode...
A. Penunjukan langsung oleh Kades
B. Tes tertulis dan praktik yang dilaksanakan oleh Panitia (dengan sistem CAT atau Manual)
C. Undian/Lotere
D. Siapa yang paling lama tinggal di desa
Jawaban: B. Tes tertulis dan praktik yang dilaksanakan oleh Panitia
Pembahasan: Seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan melalui ujian kompetensi.
87. Jika terdapat proyek desa yang menggunakan dana cukup besar, maka pengadaan barang/jasa di desa dilakukan oleh...
A. Kepala Desa sendiri
B. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui SK Kades
C. Pihak ketiga tanpa pengawasan
D. Anggota BPD
Jawaban: B. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Pembahasan: TPK terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat setempat.
88. Apa sanksi bagi desa yang terlambat menetapkan Perdes APBDes melampaui tanggal 31 Desember?
A. Kepala Desa dipenjara
B. Penundaan pencairan dana transfer (seperti ADD atau DD)
C. Pembubaran BPD
D. Penggabungan desa dengan desa tetangga
Jawaban: B. Penundaan pencairan dana transfer
Pembahasan: Sanksi administratif berupa penundaan dana merupakan langkah agar desa disiplin dalam penganggaran.
89. Dalam surat resmi desa, penulisan singkatan "u.p." pada alamat tujuan surat berarti...
A. Untuk Perhatian
B. Urusan Penting
C. Untuk Pimpinan
D. Urusan Perangkat
Jawaban: A. Untuk Perhatian
Pembahasan: Digunakan untuk mengarahkan surat kepada pejabat teknis yang lebih spesifik dalam suatu instansi.
90. Sebagai Perangkat Desa, Anda harus memahami letak geografis. Di manakah letak Kantor Bupati Pemalang?
A. Jalan Pemuda
B. Jalan Jenderal Sudirman
C. Jalan Gatot Subroto
D. Jalan Siliwangi
Jawaban: B. Jalan Jenderal Sudirman
Pembahasan: (Muatan Lokal) Kantor pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 64.
91. Berdasarkan UU Desa, seorang perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai anggota LSM yang sumber dananya berasal dari APBDes dianggap...
A. Sangat kreatif
B. Melanggar larangan rangkap jabatan dan konflik kepentingan
C. Diperbolehkan selama bisa bagi waktu
D. Mendukung pembangunan
Jawaban: B. Melanggar larangan rangkap jabatan dan konflik kepentingan
Pembahasan: Perangkat desa tidak boleh terlibat dalam lembaga yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap keuangan desa.
92. Dokumen yang memuat catatan kejadian penting seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk secara harian disebut...
A. Buku Induk Penduduk
B. Buku Mutasi Penduduk
C. Buku Agenda
D. Buku Klaper
Jawaban: B. Buku Mutasi Penduduk
Pembahasan: Buku mutasi sangat penting untuk menjaga keakuratan data statistik desa.
93. Apa yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" dalam pemerintahan desa?
A. Segala sesuatu harus dibayar mahal
B. Setiap tindakan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
C. Hanya melaporkan kepada Kepala Desa saja
D. Tidak perlu ada catatan keuangan
Jawaban: B. Setiap tindakan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Pembahasan: Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diterima.
94. Perangkat Desa yang membidangi administrasi kependudukan dan catatan sipil di tingkat desa adalah...
A. Kaur Umum
B. Kasi Pemerintahan
C. Kasi Pelayanan
D. Kaur Perencanaan
Jawaban: B. Kasi Pemerintahan
Pembahasan: Segala urusan pengantar KTP, KK, dan administrasi kependudukan adalah ranah seksi pemerintahan.
95. Pada tahun 2026, jika terjadi perselisihan batas wilayah antar dua desa di Kabupaten Pemalang, maka keputusan akhir ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa masing-masing
B. Bupati Pemalang melalui Keputusan Bupati
C. Gubernur Jawa Tengah
D. Pengadilan Negeri
Jawaban: B. Bupati Pemalang melalui Keputusan Bupati
Pembahasan: Penetapan dan penegasan batas desa adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten.
96. Singkatan dari "LKPPD" yang diberikan Kepala Desa kepada BPD setiap akhir tahun adalah...
A. Laporan Kerja Pemerintah Desa
B. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
C. Laporan Keuangan Pemerintah Desa
D. Laporan Keluhan Penduduk Desa
Jawaban: B. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pembahasan: LKPPD bertujuan agar BPD dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa.
97. Dalam sistem pelayanan terpadu desa, "Satu Data Desa" bertujuan agar...
A. Semua warga punya nama yang sama
B. Tidak terjadi tumpang tindih data bantuan sosial dan pembangunan
C. Semua perangkat desa memegang satu laptop saja
D. Data desa hanya boleh dilihat oleh Bupati
Jawaban: B. Tidak terjadi tumpang tindih data bantuan sosial dan pembangunan
Pembahasan: Integrasi data penting agar bantuan (seperti BLT atau PKH) tepat sasaran.
98. Manakah yang termasuk etika berpakaian Perangkat Desa di Pemalang sesuai aturan?
A. Menggunakan kaos oblong saat melayani warga
B. Menggunakan seragam dinas (PDH) yang rapi lengkap dengan atribut dan papan nama
C. Menggunakan jaket partai
D. Berpakaian bebas sesuka hati
Jawaban: B. Menggunakan seragam dinas (PDH) yang rapi
Pembahasan: Seragam dinas menunjukkan identitas resmi dan kewibawaan aparatur negara.
99. Sesuai revisi UU Desa No. 3 Tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk Dana Desa (DD) kini diprioritaskan juga untuk...
A. Perbaikan rumah pribadi Kepala Desa
B. Biaya operasional pemerintahan desa (maksimal 3% dari Dana Desa)
C. Pembelian tiket wisata perangkat desa
D. Membayar pajak pribadi warga
Jawaban: B. Biaya operasional pemerintahan desa
Pembahasan: Aturan terbaru mengizinkan sebagian kecil Dana Desa digunakan untuk menunjang operasional kerja pemerintah desa (seperti biaya koordinasi/sosialisasi).
100. Sebagai penutup, apa kunci utama untuk lulus dalam tes perangkat desa di Kabupaten Pemalang tahun 2026?
A. Menunggu bantuan orang dalam
B. Belajar regulasi desa secara mendalam, menguasai praktik komputer (Excel), dan menjaga integritas diri
C. Membawa uang yang banyak
D. Berdoa saja tanpa belajar
Jawaban: B. Belajar regulasi desa secara mendalam, menguasai praktik komputer (Excel), dan menjaga integritas diri
Pembahasan: Seleksi perangkat desa saat ini mengedepankan kompetensi dan transparansi. Persiapan dini adalah kunci sukses.
Posting Komentar