Soal Tes Perangkat Desa Tentang UUD 1945 Paket 1

 1. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

A. Ketetapan MPR

B. Undang-Undang Dasar

C. Keputusan Presiden

D. Musyawarah mufakat

Jawaban: B. Penjelasan: Sejak amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, melainkan dilaksanakan berdasarkan aturan UUD.

2. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas...

A. Desa dan Kelurahan

B. Distrik dan Kecamatan

C. Kabupaten dan Kota

D. Wilayah Administratif

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal ini merupakan landasan otonomi daerah yang menyatakan pembagian wilayah NKRI menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

3. Pasal dalam UUD 1945 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (termasuk Desa) adalah...

A. Pasal 18

B. Pasal 18A

C. Pasal 18B Ayat (2)

D. Pasal 19

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 18B Ayat (2) adalah dasar hukum utama konstitusional bagi keberadaan Desa dan masyarakat adat di Indonesia.

4. Lembaga negara baru yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara adalah...

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Konstitusi

C. Mahkamah Agung

D. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: B. Penjelasan: Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 24C adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

5. Pengaturan mengenai hak asasi manusia (HAM) diatur secara rinci dalam UUD 1945 pada bab...

A. Bab IX

B. Bab X

C. Bab XA

D. Bab XI

Jawaban: C. Penjelasan: Bab XA (Pasal 28A sampai 28J) secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia setelah perubahan kedua UUD 1945.

6. Bentuk pemerintahan bangsa Indonesia menurut Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 adalah...

A. Monarki

B. Republik

C. Federasi

D. Serikat

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

7. Siapakah yang berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945?

A. DPR

B. MK

C. MPR

D. MA

Jawaban: C. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

8. Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih, kecuali...

A. Presiden dan Wakil Presiden

B. Anggota DPR dan DPD

C. Anggota DPRD

D. Kepala Desa

Jawaban: D. Penjelasan: Pilkades diatur dalam UU Desa, bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945.

9. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal ini diatur dalam...

A. Pasal 4

B. Pasal 5

C. Pasal 6

D. Pasal 7

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 5 Ayat (1) memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR.

10. Menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada...

A. Presiden

B. MPR

C. DPR

D. DPD

Jawaban: C. Penjelasan: Pasca amandemen, fungsi legislatif (membentuk UU) berada di tangan DPR.

11. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28D Ayat (1)

B. 27 Ayat (1)

C. 28A

D. 29

Jawaban: A. Penjelasan: Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang kepastian hukum yang adil sebagai bagian dari HAM.

12. Berdasarkan Pasal 23, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Keputusan Presiden

C. Undang-Undang

D. Peraturan Daerah

Jawaban: C. Penjelasan: APBN harus ditetapkan dengan UU sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat.

13. Sesuai Pasal 30 Ayat (2), usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh...

A. TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

B. TNI sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung

C. Rakyat sebagai kekuatan utama

D. Hanya TNI dan POLRI

Jawaban: A. Penjelasan: Ini disebut Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta).

14. Lagu Kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...

A. 35

B. 36

C. 36A

D. 36B

Jawaban: D. Penjelasan: Pasal 35 (Bendera), 36 (Bahasa), 36A (Lambang Negara), 36B (Lagu Kebangsaan).

15. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan...

A. DPR

B. MPR

C. MA

D. MK

Jawaban: A. Penjelasan: Sesuai Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945.

16. Pasal berapakah yang mengatur bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional?

A. Pasal 31 Ayat (1)

B. Pasal 32 Ayat (2)

C. Pasal 33 Ayat (3)

D. Pasal 34 Ayat (4)

Jawaban: B. Penjelasan: Sangat relevan bagi perangkat desa untuk melestarikan budaya lokal.

17. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, merupakan bunyi Pasal...

A. 33 Ayat (1)

B. 34 Ayat (1)

C. 34 Ayat (2)

D. 27 Ayat (2)

Jawaban: B. Penjelasan: Ini adalah landasan konstitusional program bantuan sosial di desa.

18. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 33 Ayat (1)

B. 33 Ayat (2)

C. 33 Ayat (3)

D. 33 Ayat (4)

Jawaban: B. Penjelasan: Ayat 1 (Koperasi/Kekeluargaan), Ayat 2 (Produksi vital), Ayat 3 (Bumi, air, kekayaan alam).

19. Berapa kali UUD 1945 telah diamandemen?

A. 2 kali

B. 3 kali

C. 4 kali

D. 5 kali

Jawaban: C. Penjelasan: Amandemen dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

20. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara...

A. Demokrasi

B. Hukum

C. Teokrasi

D. Otoriter

Jawaban: B. Penjelasan: Menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum (Rechtstaat).

21. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal...

A. 30

B. 31

C. 32

D. 33

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 31 mewajibkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional.

22. Lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah...

A. Mahkamah Konstitusi

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Komisi Yudisial

D. Presiden

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 24B Ayat (1).

23. Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya... dari seluruh anggota MPR.

A. Lima puluh persen plus satu

B. Dua pertiga

C. Sepertiga

D. Sederhana

Jawaban: A. Penjelasan: Pasal 37 Ayat (4) menyatakan putusan dilakukan dengan persetujuan 50% + 1 anggota.

24. Bagian UUD 1945 yang tidak dapat diubah (diamandemen) adalah...

A. Batang Tubuh

B. Penjelasan

C. Pembukaan

D. Pasal-pasal tentang Ekonomi

Jawaban: C. Penjelasan: Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur dan dasar negara (Pancasila) sehingga tidak boleh diubah.

25. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh...

A. DPR

B. MPR

C. Presiden

D. Perdana Menteri

Jawaban: C. Penjelasan: Indonesia menganut sistem presidensial, di mana menteri adalah pembantu Presiden (Pasal 17).

26. Sesuai Pasal 26 Ayat (1), yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan...

A. Orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia

B. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

C. Semua orang yang lahir di wilayah Indonesia

D. Orang yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP)

Jawaban: B. Penjelasan: Penentuan kewarganegaraan bagi bangsa lain harus melalui prosedur hukum/undang-undang.

27. Siapakah yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menurut Pasal 10?

A. Panglima TNI

B. Menteri Pertahanan

C. Presiden

D. DPR

Jawaban: C. Penjelasan: Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI.

28. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Dewan Perwakilan Rakyat

B. Mahkamah Agung

C. Mahkamah Konstitusi

D. Komisi Yudisial

Jawaban: B. Penjelasan: Grasi (pengampunan) dan rehabilitasi (pemulihan nama baik) memerlukan pertimbangan MA.

29. Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya...

A. Bela negara

B. Pertahanan negara

C. Keamanan lingkungan

D. Pembangunan nasional

Jawaban: A. Penjelasan: Bela negara adalah hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

30. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. Pasal 23

B. Pasal 24 Ayat (1)

C. Pasal 25

D. Pasal 26

Jawaban: B. Penjelasan: Ini menjamin independensi lembaga peradilan dari intervensi pemerintah.

31. Menurut Pasal 28E Ayat (3), setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan...

A. Berpendapat

B. Memiliki harta benda

C. Mengeluarkan pendapat

D. Bekerja

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal ini adalah dasar hukum bagi organisasi kemasyarakatan dan demonstrasi yang tertib.

32. Syarat-syarat tentang kewarganegaraan ditetapkan dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Keputusan Presiden

C. Undang-Undang

D. Ketetapan MPR

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 26 Ayat (3).

33. Lembaga negara yang memiliki kewenangan memutus pembubaran partai politik adalah...

A. Mahkamah Agung

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Mahkamah Konstitusi

D. Komisi Pemilihan Umum

Jawaban: C. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1).

34. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1), perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...

A. Keadilan

B. Kekeluargaan

C. Keuntungan

D. Kemakmuran

Jawaban: B. Penjelasan: Asas kekeluargaan adalah ciri khas sistem ekonomi Pancasila.

35. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 31 Ayat (1)

B. 31 Ayat (2)

C. 31 Ayat (3)

D. 31 Ayat (4)

Jawaban: B. Penjelasan: Pemerintah berkewajiban menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh rakyat.

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 5 - Kedudukan & Wilayah)

36. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri...

A. Maritim

B. Nusantara

C. Kontinental

D. Agraris

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 25A menegaskan NKRI sebagai negara kepulauan berciri Nusantara.

37. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan...

A. Mahkamah Agung

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 7C menjamin kedudukan DPR agar tidak bisa dibubarkan oleh Presiden.

38. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diatur dalam Pasal...

A. 36

B. 36A

C. 36B

D. 36C

Jawaban: B. Penjelasan: 36A khusus mengatur lambang dan semboyan negara.

39. Keberadaan Bank Sentral (Bank Indonesia) diatur dalam UUD 1945 Pasal...

A. 23C

B. 23D

C. 23E

D. 23F

Jawaban: B. Penjelasan: Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, dan tanggung jawabnya diatur UU.

40. Perubahan UUD 1945 pada amandemen pertama tahun 1999 difokuskan pada...

A. Hak Asasi Manusia

B. Pembatasan kekuasaan Presiden

C. Otonomi Daerah

D. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. Penjelasan: Amandemen pertama bertujuan membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi otoritarianisme.

41. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah...

A. Republik

B. Kesatuan

C. Serikat

D. Monarki

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 1 ayat (1) menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan.

42. Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dipilih dari setiap provinsi melalui...

A. Penunjukan Gubernur

B. Sidang Paripurna DPR

C. Pemilihan Umum

D. Keputusan Presiden

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 22C Ayat (1).

43. Berapa jumlah anggota DPD dari setiap provinsi?

A. 4 orang

B. 5 orang

C. Tergantung jumlah penduduk

D. Sama dengan jumlah anggota DPR

Jawaban: A. Penjelasan: UU menetapkan jumlah anggota DPD dari tiap provinsi adalah 4 orang.

44. Lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah...

A. KPK

B. BPK

C. DPR

D. MA

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 23E Ayat (1).

45. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga berikut, kecuali...

A. DPR

B. DPD

C. DPRD

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: D. Penjelasan: Pasal 23E Ayat (2) menyatakan hasil pemeriksaan diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD.

46. Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan... yang layak bagi kemanusiaan.

A. Pendidikan

B. Penghidupan

C. Kehidupan

D. Jaminan sosial

Jawaban: B. Penjelasan: Ini adalah dasar konstitusional hak ekonomi warga negara.

47. Agama yang dianut oleh penduduk dijamin oleh negara dalam Pasal...

A. 28

B. 29 Ayat (1)

C. 29 Ayat (2)

D. 30

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 29 Ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat.

48. Siapakah yang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah (PP)?

A. DPR

B. Menteri

C. Presiden

D. Gubernur

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 5 Ayat (2) menyatakan Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU.

49. Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas bagi kehidupan rakyat harus mendapat persetujuan...

A. MPR

B. DPR

C. MK

D. Rakyat melalui referendum

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 11 Ayat (2).

50. Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. DPR

D. Jaksa Agung

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 14 Ayat (2). Berbeda dengan grasi yang pertimbangannya oleh MA.

61. Pasal berapakah yang mengatur tentang identitas bendera Sang Merah Putih?

A. Pasal 34

B. Pasal 35

C. Pasal 36

D. Pasal 36A

Jawaban: B.

62. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, diatur dalam Pasal...

A. 35

B. 36

C. 36A

D. 36B

Jawaban: B.

63. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam...

A. Peraturan Pemerintah

B. Ketetapan MPR

C. Undang-Undang

D. Peraturan Presiden

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 6 Ayat (2).

64. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya diatur dalam...

A. UUD 1945

B. Undang-Undang

C. Peraturan DPR

D. Keputusan Presiden

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 22B.

65. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan...

A. Keamanan negara

B. Agama

C. Otonomi daerah

D. Anggaran negara

Jawaban: C. Penjelasan: Tugas DPD fokus pada hubungan pusat dan daerah (Pasal 22D).

66. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres telah melakukan pelanggaran. Ini merupakan fungsi...

A. Judicial Review

B. Impeachment

C. Sengketa lembaga negara

D. Pembubaran partai

Jawaban: B. Penjelasan: Terkait proses pemberhentian Presiden.

67. Berapa jumlah hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi?

A. 5 orang

B. 7 orang

C. 9 orang

D. 11 orang

Jawaban: C. Penjelasan: 3 diusulkan MA, 3 DPR, dan 3 Presiden (Pasal 24C).

68. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh...

A. Presiden

B. DPR

C. Hakim Agung

D. Komisi Yudisial

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 24A Ayat (4).

69. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk merdeka merupakan hak asasi manusia yang...

A. Dapat dibatasi oleh UU

B. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

C. Hanya untuk warga negara asli

D. Diatur oleh keputusan menteri

Jawaban: B. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) (Hak Non-Derogable).

70. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah...

A. Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD

B. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan

C. Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK

D. Panglima TNI dan Kapolri

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (3).

71. Pendidikan nasional diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, diatur dalam Pasal...

A. 31 Ayat (1)

B. 31 Ayat (2)

C. 31 Ayat (3)

D. 31 Ayat (4)

Jawaban: C.

72. Dana pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya ... dari APBN dan APBD.

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 31 Ayat (4).

73. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin...

A. Dana bantuan sosial

B. Kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai budayanya

C. Sertifikasi seniman

D. Pembangunan museum di tiap desa

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 32 Ayat (1).

74. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas...

A. Keuntungan maksimal

B. Demokrasi ekonomi

C. Persaingan bebas

D. Monopoli negara

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 33 Ayat (4).

75. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini bunyi Pasal...

A. 28J Ayat (1)

B. 28J Ayat (2)

C. 28I Ayat (1)

D. 28H Ayat (1)

Jawaban: A.

76. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang...

A. Politik

B. Hukum

C. Pemerintahan

D. Militer

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 24A Ayat (2).

77. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap...

A. 4 tahun sekali

B. 5 tahun sekali

C. 6 tahun sekali

D. Tergantung keputusan MPR

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 22E Ayat (1).

78. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam...

A. Peraturan Presiden

B. Undang-Undang

C. Peraturan Pemerintah

D. Ketetapan MA

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 24 Ayat (3).

79. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Presiden

B. DPD

C. MA

D. Rakyat

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 23F Ayat (1).

80. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia...

A. Dapat diubah dengan persetujuan 100% anggota MPR

B. Dapat diubah jika rakyat menghendaki

C. Tidak dapat dilakukan perubahan

D. Dapat diubah melalui referendum

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 37 Ayat (5) dengan tegas melarang perubahan bentuk NKRI.

81. Kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan DPR, namun Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal...

A. Keadaan ekonomi sulit

B. Kegentingan yang memaksa

C. Permintaan anggota DPR

D. Masa reses parlemen

Jawaban: B. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1).

82. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak disetujui, maka Perppu tersebut...

A. Harus direvisi

B. Tetap berlaku sampai setahun

C. Harus dicabut

D. Menjadi Undang-Undang secara otomatis

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 22 Ayat (3).

83. Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama...

A. Belum diadakan yang baru menurut UUD ini

B. Presiden belum mengeluarkan Dekrit

C. DPR belum menyetujuinya

D. Belum lewat waktu 5 tahun

Jawaban: A.

84. Berapa kali jumlah anggota DPD jika dibandingkan dengan jumlah anggota DPR?

A. Sama banyaknya

B. Setengah dari anggota DPR

C. Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR

D. Dua kali lipat anggota DPR

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 22C Ayat (2).

85. Sidang DPD dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam...

A. Satu bulan

B. Enam bulan

C. Satu tahun

D. Lima tahun

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 22C Ayat (3).

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 10: Hak Asasi Manusia & Kewajiban)

86. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, diatur dalam Pasal...

A. 28A

B. 28B Ayat (1)

C. 28C Ayat (2)

D. 28D Ayat (1)

Jawaban: B.

87. Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam Pasal...

A. 28B Ayat (2)

B. 28C Ayat (1)

C. 28G Ayat (2)

D. 28I Ayat (2)

Jawaban: A.

88. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya, diatur dalam Pasal...

A. 28B

B. 28C Ayat (1)

C. 28D

D. 28E

Jawaban: B.

89. Pasal 28E Ayat (1) menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih...

A. Kewarganegaraan

B. Pekerjaan

C. Tempat tinggal

D. Semua jawaban benar

Jawaban: D.

90. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, diatur dalam Pasal...

A. 28F

B. 28G Ayat (1)

C. 28H Ayat (2)

D. 28I Ayat (3)

Jawaban: B.

100. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya diatur dalam Pasal...

A. 28E

B. 28F

C. 28G

D. 28H

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal ini merupakan landasan bagi keterbukaan informasi publik di tingkat desa.