Soal Tes Perangkat Desa Tentang UUD 1945 Paket 2

 1. Hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal...

A. 28H Ayat (1)

B. 28H Ayat (2)

C. 28H Ayat (3)

D. 28H Ayat (4)

Jawaban: A.

2. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, diatur dalam Pasal...

A. 28H Ayat (1)

B. 28H Ayat (2)

C. 28H Ayat (3)

D. 28I Ayat (2)

Jawaban: B.

3. Jaminan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban diatur dalam Pasal...

A. 28I Ayat (1)

B. 28I Ayat (2)

C. 28I Ayat (3)

D. 28J Ayat (1)

Jawaban: C.

4. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28J Ayat (1)

B. 28J Ayat (2)

C. 28I Ayat (4)

D. 28G Ayat (2)

Jawaban: B.

5. Pasal 18 Ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara...

A. Aklamasi

B. Demokratis

C. Penunjukan langsung oleh Presiden

D. Musyawarah mufakat di DPRD

Jawaban: B.

6. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan...

A. Luas wilayah

B. Kekhususan dan keragaman daerah

C. Pendapatan asli daerah

D. Jumlah penduduk

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 18A Ayat (1).

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam...

A. Peraturan Pemerintah

B. Undang-Undang

C. Peraturan Daerah

D. Keputusan Presiden

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 18 Ayat (7).

8. Berdasarkan Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Undang-Undang

C. Peraturan Menteri

D. Keputusan Presiden

Jawaban: B.

9. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan...

A. Peraturan Bank Indonesia

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Menteri Keuangan

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 23B.

10. Siapakah yang berwenang meresmikan anggota BPK?

A. DPR

B. Ketua MPR

C. Presiden

D. Ketua MA

Jawaban: C. Penjelasan: Anggota BPK dipilih DPR dengan pertimbangan DPD, lalu diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F).

11. Pasal berapakah yang menjadi landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum?

A. Pasal 1 Ayat (1)

B. Pasal 1 Ayat (2)

C. Pasal 1 Ayat (3)

D. Pasal 2 Ayat (1)

Jawaban: C.

12. Wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Hal ini termuat dalam pasal...

A. 17

B. 18 Ayat (1)

C. 19

D. 20

Jawaban: B.

13. Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 adalah...

A. DPR

B. MPR

C. Presiden

D. Perdana Menteri

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 4 Ayat (1).

14. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh...

A. Satu orang Wakil Presiden

B. Para Menteri

C. Dewan Pertimbangan Presiden

D. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Penjelasan: Secara konstitusional Presiden dibantu satu Wapres (Pasal 4) dan menteri-menteri (Pasal 17).

15. Berapa batas minimal anggota MPR untuk mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD?

A. 1/2 dari jumlah anggota

B. 1/3 dari jumlah anggota

C. 2/3 dari jumlah anggota

D. 50% + 1 anggota

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 37 Ayat (1).

16. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya... dari jumlah anggota MPR.

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 3/4

Jawaban: C. Penjelasan: Sesuai Pasal 37 Ayat (3).

17. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal berapa yang mengaturnya?

A. Pasal 34

B. Pasal 35

C. Pasal 36

D. Pasal 37

Jawaban: B.

18. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal berapa yang mengaturnya?

A. Pasal 35

B. Pasal 36

C. Pasal 36A

D. Pasal 36B

Jawaban: B.

19. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal berapa yang mengaturnya?

A. Pasal 36

B. Pasal 36A

C. Pasal 36B

D. Pasal 36C

Jawaban: B.

20. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal...

A. Pasal 7A

B. Pasal 7B

C. Pasal 7C

D. Pasal 8

Jawaban: C.

Penjelasan: Pasal 7C ditambahkan pada amandemen untuk memperkuat sistem check and balances agar Presiden tidak memiliki kekuasaan absolut terhadap legislatif seperti pada masa lalu.

21. Apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu berapa lama MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden?

A. 30 hari

B. 60 hari

C. 90 hari

D. 120 hari

Jawaban: B.

Penjelasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (2), Presiden mengusulkan dua calon Wapres kepada MPR untuk dipilih dalam waktu maksimal 60 hari.

22. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah untuk, kecuali...

A. Menguji Undang-Undang terhadap UUD

B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

C. Memutus pembubaran partai politik

D. Menguji Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang

Jawaban: D.

Penjelasan: Kewenangan menguji peraturan di bawah Undang-Undang (seperti Perda atau Perdes) terhadap Undang-Undang adalah wewenang Mahkamah Agung (Pasal 24A), bukan MK.

23. Siapakah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial?

A. Ketua Mahkamah Agung

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Presiden dengan persetujuan DPR

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: C.

Penjelasan: Sesuai Pasal 24B Ayat (3), anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

24. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Ini merupakan bunyi Pasal...

A. Pasal 20 Ayat (1)

B. Pasal 20 Ayat (2)

C. Pasal 21

D. Pasal 22

Jawaban: A.

Penjelasan: Sebelum amandemen, kekuasaan ini ada di tangan Presiden. Setelah amandemen, fungsi legislasi utama digeser ke DPR.

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 13: Keuangan & Kesejahteraan)

25. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan...

A. Peraturan Bank Indonesia

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Menteri Keuangan

Jawaban: B.

Penjelasan: Sesuai Pasal 23B, segala hal terkait mata uang harus memiliki landasan Undang-Undang karena menyangkut kedaulatan ekonomi negara.

26. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Presiden

B. Mahkamah Agung

C. DPD

D. Komisi Yudisial

Jawaban: C.

Penjelasan: Pasal 23F Ayat (1) mewajibkan DPR mendengar pertimbangan DPD karena BPK juga akan memeriksa keuangan daerah.

27. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 34 Ayat (1)

B. 34 Ayat (2)

C. 34 Ayat (3)

D. 34 Ayat (4)

Jawaban: C.

Penjelasan: Pasal ini menjadi dasar hukum bagi pembangunan Puskesmas dan fasilitas publik di tingkat kecamatan/desa.

28. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk...

A. Pembangunan infrastruktur

B. Sebesar-besar kemakmuran rakyat

C. Menambah devisa negara

D. Biaya operasional pemerintah

Jawaban: B.

Penjelasan: Bunyi Pasal 33 Ayat (3) ini adalah mandat bagi setiap tingkatan pemerintah, termasuk desa, untuk mengelola potensi alam demi kesejahteraan warga.

29. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berikut, kecuali...

A. Kebersamaan

B. Berwawasan lingkungan

C. Kemandirian

D. Persaingan bebas (Free Fight Liberalism)

Jawaban: D.

Penjelasan: Pasal 33 Ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

30. Syarat-syarat untuk menjadi hakim agung harus memiliki pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya...

A. 10 tahun

B. 15 tahun

C. 20 tahun

D. Tidak disebutkan dalam UUD

Jawaban: D.

Penjelasan: Pasal 24A Ayat (2) hanya menyebutkan "berpengalaman di bidang hukum", sedangkan detail jumlah tahun diatur dalam Undang-Undang (UU Mahkamah Agung).

31. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini bunyi Pasal...

A. Pasal 26 Ayat (1)

B. Pasal 27 Ayat (1)

C. Pasal 28

D. Pasal 30 Ayat (1)

Jawaban: B.

Penjelasan: Ini adalah dasar prinsip "Equality before the law" (persamaan di hadapan hukum).

32. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai...

A. Alat komunikasi lokal

B. Kekayaan budaya nasional

C. Warisan nenek moyang

D. Bahasa pengantar pendidikan

Jawaban: B.

Penjelasan: Sesuai Pasal 32 Ayat (2). Sebagai calon perangkat desa di Pemalang (Jawa Tengah), Anda harus memahami pentingnya pelestarian bahasa Jawa sebagai kekayaan nasional.

33. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan ini diatur dalam Pasal...

A. 36

B. 36A

C. 36B

D. 36C

Jawaban: B.

Penjelasan: Pasal 36 (Bahasa), 36A (Lambang), 36B (Lagu).

34. Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR. Syarat untuk mengesahkan perubahan adalah persetujuan dari...

A. Sekurang-kurangnya 50% plus satu dari seluruh anggota MPR

B. Dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir

C. Seluruh anggota MPR

D. Presiden dan DPR

Jawaban: A.

Penjelasan: Pasal 37 Ayat (4) menyatakan putusan dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

35. Sesuai Pasal 20 Ayat (5), jika rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut...

A. Dibatalkan dan tidak boleh diajukan lagi

B. Dikembalikan kepada DPR untuk direvisi

C. Sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

D. Menjadi tanggung jawab MPR untuk mengesahkan

Jawaban: C.

Pembahasan: Ini adalah aturan agar proses legislasi tidak terhambat jika Presiden enggan menandatangani RUU yang sudah disetujui bersama.

36. Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. Pasal 20

B. Pasal 21

C. Pasal 22

D. Pasal 22A

Jawaban: B.

Pembahasan: Pasal 21 memberikan hak inisiatif kepada anggota DPR untuk mengusulkan RUU.

37. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan...

A. Ketetapan MPR

B. Peraturan Presiden

C. Undang-Undang

D. Peraturan DPR

Jawaban: C.

Pembahasan: Sesuai Pasal 22A, tata cara pembuatan UU harus diatur dengan UU (saat ini UU No. 12 Tahun 2011).

38. Presiden memberi perhatian pada pertimbangan DPR dalam hal memberikan...

A. Grasi dan Rehabilitasi

B. Amnesty dan Abolisi

C. Gelar dan Tanda Kehormatan

D. Remisi dan Asimilasi

Jawaban: B.

Pembahasan: Sesuai Pasal 14 Ayat (2). Ingat: Grasi/Rehabilitasi (MA), Amnesty/Abolisi (DPR).

39. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Keberadaannya diatur dalam Pasal...

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Jawaban: B.

Pembahasan: Pasal 16 merupakan dasar pembentukan lembaga pertimbangan bagi Presiden.

40. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini termuat dalam Pasal...

A. 23

B. 23A

C. 23B

D. 23C

Jawaban: B.

Pembahasan: Ini adalah jaminan agar negara tidak memungut pajak secara sewenang-wenang tanpa persetujuan rakyat melalui UU.

41. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di...

A. Setiap Provinsi

B. Ibu kota negara

C. Setiap Kabupaten/Kota

D. Wilayah administratif tertentu

Jawaban: B.

Pembahasan: Sesuai Pasal 23G Ayat (1), namun BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi (Ayat 2).

42. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara...

A. Mutlak oleh pusat

B. Otonomi penuh oleh daerah

C. Adil dan selaras berdasarkan undang-undang

D. Bagi hasil sama rata

Jawaban: C.

Pembahasan: Pasal 18A Ayat (2) menjadi landasan transfer dana ke daerah/desa (seperti Dana Desa).

43. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam...

A. Peraturan Tata Tertib DPR

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Instruksi Menteri

Jawaban: B.

Pembahasan: Sesuai Pasal 22B, segala hal mengenai pemberhentian anggota legislatif harus berdasar UU.

44. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28H Ayat (1)

B. 28H Ayat (2)

C. 28H Ayat (3)

D. 28H Ayat (4)

Jawaban: C.

Pembahasan: Pasal ini adalah dasar adanya BPJS dan bantuan sosial di desa.

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 17: Pertahanan & Hak Asasi)

45. Syarat-syarat tentang pertahanan dan keamanan negara diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Keputusan Panglima TNI

C. Undang-Undang

D. Peraturan Presiden

Jawaban: C.

Pembahasan: Sesuai Pasal 30 Ayat (5).

46. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ini bunyi Pasal...

A. 28I Ayat (1)

B. 28I Ayat (2)

C. 28I Ayat (3)

D. 28I Ayat (4)

Jawaban: A.

Pembahasan: Disebut hak Non-Derogable (hak yang mutlak).

47. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab...

A. Tokoh masyarakat

B. Komnas HAM

C. Negara, terutama Pemerintah

D. Seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: C.

Pembahasan: Sesuai Pasal 28I Ayat (4), negara adalah pemegang kewajiban (duty bearer).

48. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28I Ayat (1)

B. 28I Ayat (2)

C. 28I Ayat (3)

D. 28J Ayat (1)

Jawaban: C.

Pembahasan: Sangat relevan untuk perangkat desa dalam menjaga adat istiadat desa.

49. Sesuai Pasal 33 Ayat (1), perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...

A. Keadilan Sosial

B. Kekeluargaan

C. Gotong Royong

D. Kemandirian

Jawaban: B.

Pembahasan: Asas kekeluargaan adalah roh dari ekonomi kerakyatan Indonesia.

50. Sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

A. Ketetapan MPR

B. Undang-Undang Dasar

C. Keputusan Presiden

D. Musyawarah mufakat

Jawaban: B

Pembahasan: Sejak amandemen, kedaulatan tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, melainkan berdasarkan aturan yang tertuang dalam UUD.

51. Berdasarkan Pasal 18B Ayat (1), Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Peraturan Daerah

C. Undang-Undang

D. Keputusan Presiden

Jawaban: C

Pembahasan: Status daerah khusus atau istimewa harus ditetapkan melalui Undang-Undang.

52. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang diatur dalam UUD 1945 Pasal...

A. Pasal 20

B. Pasal 21

C. Pasal 22

D. Pasal 22A

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 21 memberikan hak inisiatif kepada anggota DPR untuk mengusulkan RUU.

53. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Dewan Perwakilan Rakyat

B. Mahkamah Konstitusi

C. Mahkamah Agung

D. Komisi Yudisial

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 14 Ayat (1), pertimbangan grasi dan rehabilitasi adalah wewenang MA.

54. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah...

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Konstitusi

C. Kejaksaan Agung

D. Dewan Pertimbangan Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA dan MK.

55. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. Pasal 27 Ayat (1)

B. Pasal 27 Ayat (2)

C. Pasal 27 Ayat (3)

D. Pasal 28

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 27 ayat 3 menegaskan bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.

56. Hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya diatur dalam Pasal...

A. 28A

B. 28B

C. 28C

D. 28D

Jawaban: A

Pembahasan: Pasal 28A merupakan pembuka bab HAM yang menjamin hak untuk hidup.

57. Lembaga yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah...

A. Mahkamah Agung

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat

C. Mahkamah Konstitusi

D. Komisi Yudisial

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 24C Ayat (1), ini adalah salah satu kewenangan MK.

58. Berdasarkan Pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang...

A. Terpilih dan Mandiri

B. Bebas dan Otonom

C. Bebas dan Mandiri

D. Independen dan Profesional

Jawaban: C

Pembahasan: Istilah konstitusional dalam Pasal 23E ayat 1 adalah "bebas dan mandiri".

59. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki...

A. Kekayaan yang cukup

B. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela

C. Koneksi politik yang luas

D. Gelar doktor hukum

Jawaban: B

Pembahasan: Syarat ini tertuang dalam Pasal 24B Ayat (2).

60. Pasal 31 Ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya ... persen dari APBN dan APBD.

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Jawaban: C

Pembahasan: Angka 20% adalah batas minimal konstitusional untuk dana pendidikan.

61. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk...

A. Kesejahteraan para pejabat

B. Pembangunan infrastruktur kota

C. Sebesar-besar kemakmuran rakyat

D. Membayar hutang luar negeri

Jawaban: C

Pembahasan: Bunyi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

62. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 33 Ayat (1)

B. 34 Ayat (1)

C. 34 Ayat (2)

D. 34 Ayat (3)

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 34 Ayat 1 adalah dasar jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu.

63. Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR.

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/2

D. 2/3

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 37 Ayat (1).

64. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia...

A. Dapat diubah jika darurat

B. Tidak dapat dilakukan perubahan

C. Dapat diubah melalui referendum

D. Hanya boleh diubah oleh Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 37 Ayat (5) mengunci bentuk NKRI agar tidak bisa diubah melalui amandemen.

65. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk...

A. Satu kali masa jabatan

B. Dua kali masa jabatan

C. Tiga kali masa jabatan

D. Tidak terbatas

Jawaban: A

Pembahasan: Pasal 7 UUD 1945 membatasi total menjabat maksimal 2 periode (pilih kembali 1 kali).

66. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh...

A. DPR

B. MPR

C. Presiden

D. Rakyat

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 17 Ayat (2), menteri adalah pembantu Presiden.

67. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui...

A. Penunjukan oleh partai

B. Pemilihan umum

C. Sidang pleno MPR

D. Seleksi ketat pemerintah

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 19 Ayat (1).

68. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 22C

B. 22D Ayat (1)

C. 22D Ayat (2)

D. 22E

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 22D Ayat (2) mengatur fungsi pertimbangan DPD terkait anggaran dan pajak.

69. Keberadaan Bank Sentral diatur dalam UUD 1945 Pasal...

A. 23B

B. 23C

C. 23D

D. 23E

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 23D menyatakan negara memiliki satu bank sentral.

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 20)

70. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama...

A. Masyarakat

B. Pemerintah

C. Tentara

D. Polisi

Jawaban: B

Pembahasan: Bunyi Pasal 28I Ayat (4).

71. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28H

B. 28I

C. 28J Ayat (1)

D. 28J Ayat (2)

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 28J mengatur tentang kewajiban dasar manusia.

72. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan...

A. Tut Wuri Handayani

B. Bhinneka Tunggal Ika

C. Bersatu Kita Teguh

D. Merdeka atau Mati

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 36A.

73. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan...

A. Ekonomi kreatif

B. Nilai-nilai budayanya

C. Kesenian tradisional

D. Pariwisata daerah

Jawaban: B

Pembahasan: Bunyi Pasal 32 Ayat (1).

74. Syarat-syarat menjadi hakim agung diatur dalam...

A. UUD 1945

B. Undang-Undang

C. Peraturan Pemerintah

D. Keputusan Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 24A Ayat (5) menyatakan susunan, kedudukan, dan syarat hakim agung diatur dengan UU.

75. Putusan MPR atas usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus dihadiri sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota.

A. 1/2

B. 2/3

C. 3/4

D. Seluruh anggota

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 7B Ayat (7) mengenai mekanisme pemakzulan.

76. Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal...

A. 30

B. 31

C. 32

D. 33

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 31 menjamin hak pendidikan.

77. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28E

B. 28F

C. 28G Ayat (1)

D. 28H

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 28G merupakan jaminan rasa aman dan perlindungan privasi.

78. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi...

A. Yudikasi

B. Eksekusi

C. Pengawasan

D. Konsultasi

Jawaban: C

Pembahasan: Tiga fungsi utama DPR menurut Pasal 20A Ayat (1) adalah Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

79. Identitas nasional mengenai lagu kebangsaan diatur dalam UUD 1945 Pasal...

A. 35

B. 36

C. 36A

D. 36B

Jawaban: D

Pembahasan: Pasal 36B menetapkan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

80. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan...

A. Instruksi Presiden

B. Otonomi dan tugas pembantuan

C. Keinginan kepala daerah

D. Peraturan menteri

Jawaban: B

Pembahasan: Ini adalah dasar hukum bagi Pemerintah Daerah (termasuk Desa sebagai bagian darinya) untuk membuat aturan lokal guna menjalankan rumah tangganya sendiri.

81. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1), Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan...

A. Organisasi internasional

B. Negara lain

C. Negara tetangga

D. Pihak oposisi

Jawaban: B

Pembahasan: Segala hubungan luar negeri yang bersifat krusial (perang/damai) wajib melibatkan DPR.

82. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Prinsip penyelenggaraannya adalah, kecuali...

A. Langsung dan Umum

B. Bebas dan Rahasia

C. Jujur dan Adil

D. Terbuka dan Terbatas

Jawaban: D

Pembahasan: Sesuai Pasal 22E Ayat (1), prinsip Pemilu di Indonesia adalah Luber dan Jurdil.

83. Siapakah yang memiliki kewenangan memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan?

A. MPR

B. Presiden

C. Menteri Pertahanan

D. Panglima TNI

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 15 memberikan wewenang prerogatif kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan tanda kehormatan.

84. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan...

A. Keamanan pengadilan

B. Kehormatan dan martabat hakim

C. Keadilan bagi terdakwa

D. Administrasi perkara

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 24B Ayat (1), KY berfokus pada etika dan perilaku hakim (kode etik).

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 22)

85. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28D Ayat (1)

B. 28D Ayat (2)

C. 28D Ayat (3)

D. 28D Ayat (4)

Jawaban: A

Pembahasan: Ini merupakan hak konstitusional yang menjamin keadilan hukum bagi setiap warga.

86. Berdasarkan Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Peraturan Presiden

C. Undang-Undang

D. Peraturan Daerah

Jawaban: C

Pembahasan: Semua urusan keuangan negara (pajak, mata uang, dll) harus berlandaskan UU.

87. Sesuai Pasal 25A, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan...

A. Perjanjian Internasional

B. Undang-Undang

C. Peraturan Menteri Luar Negeri

D. Keputusan MPR

Jawaban: B

Pembahasan: Batas wilayah negara harus memiliki kekuatan hukum dalam bentuk UU.

88. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. Pasal 6A Ayat (1)

B. Pasal 6A Ayat (2)

C. Pasal 7

D. Pasal 8

Jawaban: A

Pembahasan: Ini adalah aturan hasil amandemen yang mengubah sistem pemilihan dari MPR ke Rakyat langsung.

89. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, dan merupakan...

A. Tokoh partai politik

B. Negarawan yang menguasai konstitusi

C. Mantan anggota DPR

D. Profesor hukum senior

Jawaban: B

Pembahasan: Syarat "Negarawan" adalah syarat khusus bagi Hakim MK menurut Pasal 24C Ayat (5).

Latihan Soal UUD 1945 (Bagian 23)

90. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan...

A. Keinginan Pemerintah Daerah

B. Prinsip NKRI

C. Kehendak masyarakat adat

D. Perkembangan ekonomi

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 18B Ayat (2) menyatakan pengakuan adat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

91. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28D Ayat (1)

B. 28D Ayat (2)

C. 28D Ayat (3)

D. 28D Ayat (4)

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal ini sering dikaitkan dengan hak-hak tenaga kerja.

92. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh...

A. Swasta Asing

B. Negara

C. Koperasi Desa

D. Pengusaha Nasional

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai prinsip Pasal 33 Ayat (2).

93. Susunan organisasi dan tata cara pengambilan keputusan MPR diatur dengan...

A. Peraturan MPR

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan DPR

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 2 Ayat (3).

94. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada Pasal...

A. 35

B. 36

C. 36A

D. 36B

Jawaban: B

95. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak...

A. Hak Veto

B. Hak Menyatakan Pendapat

C. Hak Imunitas terbatas

D. Hak Menghukum

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 20A Ayat (2) menyebutkan tiga hak DPR: Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat.

96. Syarat-syarat untuk menjadi hakim pada Mahkamah Agung diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Undang-Undang

C. Peraturan MA

D. Keputusan Komisi Yudisial

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 24A Ayat (5).

97. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari ... jumlah anggota DPR.

A. Setengah

B. Sepertiga

C. Seperempat

D. Sama dengan

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 22C Ayat (2).

98. Dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam...

A. Peraturan Daerah

B. Undang-Undang

C. Keputusan Menteri Keuangan

D. Peraturan Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 18A Ayat (2).

99. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini bunyi Pasal...

A. 1 Ayat (1)

B. 1 Ayat (2)

C. 1 Ayat (3)

D. 2 Ayat (1)

Jawaban: B

100. Siapakah yang berwenang memutus pembubaran partai politik?

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. DPR

D. Menteri Hukum dan HAM

Jawaban: B

Pembahasan: Kewenangan MK menurut Pasal 24C Ayat (1).