Soal Tes Perangkat Desa Tentang UUD 1945 Paket 3

 1. Keberadaan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam UUD 1945 pada Bab...

A. Bab IV

B. Bab VI

C. Bab IX

D. Bab X

Jawaban: B

Pembahasan: Bab VI mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

2. Berdasarkan Pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Presiden

B. DPD

C. Mahkamah Agung

D. Komisi Yudisial

Jawaban: B

3. Hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal...

A. 28G

B. 28H Ayat (1)

C. 28H Ayat (2)

D. 28H Ayat (3)

Jawaban: B

4. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal berapa yang mengaturnya?

A. 34

B. 35

C. 36

D. 36A

Jawaban: B

5. Berapa kali amandemen UUD 1945 dilakukan antara tahun 1999-2002?

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

Jawaban: D

6. Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah...

A. DPR

B. MPR

C. MA

D. MK

Jawaban: B

7. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal...

A. 31 Ayat (1)

B. 31 Ayat (2)

C. 31 Ayat (3)

D. 31 Ayat (4)

Jawaban: A

8. Anggota DPR dapat dikenakan pemberhentian antar waktu yang mekanismenya diatur dalam...

A. Kode Etik DPR

B. Undang-Undang

C. Peraturan Pemerintah

D. Keputusan Presiden

Jawaban: B

9. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal...

A. 1 Ayat (1)

B. 1 Ayat (2)

C. 1 Ayat (3)

D. 2 Ayat (1)

Jawaban: C

10. Sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip utama negara hukum adalah...

A. Segala kekuasaan di tangan Presiden

B. Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa

C. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

D. Rakyat harus tunduk tanpa syarat kepada pemerintah

Jawaban: C. Pembahasan: Negara hukum (Rechtstaat) berarti tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah.

11. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan...

A. Anggota DPD

B. Anggota DPRD

C. Utusan Golongan

D. Utusan Daerah

Jawaban: A. Pembahasan: Setelah amandemen, MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui Pemilu.

12. Sidang MPR untuk mengubah UUD harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR.

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 3/4

Jawaban: C. Pembahasan: Sesuai Pasal 37 Ayat (3).

13. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 6A Ayat (1)

B. 6A Ayat (2)

C. 6A Ayat (3)

D. 6A Ayat (4)

Jawaban: A.

14. Sesuai Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk...

A. Satu kali masa jabatan

B. Dua kali masa jabatan

C. Seumur hidup

D. Sesuai keinginan MPR

Jawaban: A. Pembahasan: Artinya maksimal menjabat adalah 2 periode.

15. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh...

A. DPR

B. Mahkamah Agung

C. Presiden

D. Partai Politik pemenang pemilu

Jawaban: C. Pembahasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (2).

16. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Undang-Undang

C. Peraturan KPU

D. Ketetapan MPR

Jawaban: B. Pembahasan: Sesuai Pasal 6 Ayat (2).

17. Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Mahkamah Agung

B. DPR

C. MK

D. Jaksa Agung

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 14 Ayat (2).

18. Berdasarkan Pasal 15, yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah...

A. MPR

B. Menteri Pertahanan

C. Presiden

D. Panglima TNI

Jawaban: C.

19. Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 17 Ayat (1)

B. 17 Ayat (2)

C. 17 Ayat (3)

D. 17 Ayat (4)

Jawaban: C.

20. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam...

A. Peraturan Presiden

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Pemerintah

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 17 Ayat (4).

21. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan UU dengan memperhatikan...

A. Luas wilayah

B. Jumlah penduduk

C. Kekhususan dan keragaman daerah

D. Pendapatan asli daerah

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 18A Ayat (1).

22. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini diatur dalam Pasal...

A. 20 Ayat (1)

B. 20A Ayat (1)

C. 21

D. 22

Jawaban: B.

23. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting disebut hak...

A. Angket

B. Interpelasi

C. Menyatakan Pendapat

D. Imunitas

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 20A Ayat (2).

24. Anggota DPR memiliki hak imunitas yang berarti...

A. Kebal terhadap hukum pidana selamanya

B. Tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan dalam rapat resmi

C. Tidak bisa dipenjara

D. Berhak mengatur anggarannya sendiri

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 20A Ayat (3).

25. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan...

A. Undang-Undang

B. Peraturan Pemerintah

C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

D. Peraturan Presiden

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 22 Ayat (1).

26. Anggota DPD dari setiap provinsi dipilih melalui...

A. Penunjukan Gubernur

B. Pemilihan Umum

C. Keputusan DPRD

D. Musyawarah tokoh masyarakat

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 22C Ayat (1).

27. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat...

A. Tetap dan Mandiri

B. Nasional, tetap, dan mandiri

C. Sementara dan Independen

D. Pusat dan Daerah

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 22E Ayat (5).

28. Mata uang negara adalah Rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 23A

B. 23B

C. 23C

D. 23D

Jawaban: B.

29. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada...

A. Presiden

B. DPR, DPD, dan DPRD

C. Mahkamah Agung

D. Komisi Pemberantasan Korupsi

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 23E Ayat (2).

30. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada...

A. Presiden

B. DPR

C. MPR

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. Pembahasan: Untuk mendapatkan persetujuan (Pasal 24A ayat 3).

31. Mahkamah Konstitusi mempunyai ... orang anggota hakim konstitusi.

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 24C Ayat (3).

32. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri...

A. Maritim

B. Nusantara

C. Bahari

D. Agraris

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 25A.

33. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara disebut...

A. Penduduk

B. Warga Negara

C. Rakyat

D. Masyarakat

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 26 Ayat (1).

34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan UU. Ini Pasal...

A. 27

B. 28

C. 29

D. 30

Jawaban: B.

35. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ini disebut hak...

A. Mutlak

B. Non-Derogable

C. Universal

D. Sipil

Jawaban: B. Pembahasan: Sesuai Pasal 28I Ayat (1).

36. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini Pasal...

A. 29 Ayat (1)

B. 29 Ayat (2)

C. 28E Ayat (1)

D. 28E Ayat (2)

Jawaban: B.

37. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem...

A. Perang Total

B. Pertahanan Sipil

C. Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

D. Militer Wajib

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 30 Ayat (2).

38. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah...

A. Rakyat

B. POLRI

C. TNI

D. Satpol PP

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 30 Ayat (2).

39. Komponen utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah...

A. TNI

B. Kejaksaan

C. POLRI

D. Linmas

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 30 Ayat (2).

40. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan...

A. Peraturan Menteri

B. Peraturan Pemerintah

C. Undang-Undang

D. Ketetapan MPR

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 31 Ayat (3).

41. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan...

A. Ekonomi kreatif

B. Nilai-nilai budayanya

C. Pariwisata

D. Bahasa daerah

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 32 Ayat (1).

42. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini Pasal...

A. 33 Ayat (1)

B. 33 Ayat (2)

C. 33 Ayat (3)

D. 33 Ayat (4)

Jawaban: A.

43. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh...

A. Swasta

B. Asing

C. Negara

D. Perorangan

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 33 Ayat (2).

44. Siapakah yang memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar?

A. Lembaga Agama

B. Negara

C. Masyarakat

D. Pemerintah Daerah saja

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 34 Ayat (1).

45. Bendera Negara Indonesia ialah...

A. Sang Merah Putih

B. Pusaka Merah Putih

C. Merah Putih Berjaya

D. Dwi Warna

Jawaban: A. Pembahasan: Pasal 35.

46. Bahasa Negara ialah...

A. Bahasa Melayu

B. Bahasa Indonesia

C. Bahasa Persatuan

D. Bahasa Nasional

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 36.

47. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan...

A. Bhinneka Tunggal Ika

B. Tut Wuri Handayani

C. Berbeda-beda tetap satu

D. Maju tak gentar

Jawaban: A. Pembahasan: Pasal 36A.

48. Lagu Kebangsaan ialah...

A. Indonesia Pusaka

B. Indonesia Raya

C. Indonesia Merdeka

D. Garuda Pancasila

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 36B.

49. Usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan menunjukkan dengan jelas...

A. Biaya perubahan

B. Bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

C. Nama-nama anggota MPR yang setuju

D. Pendapat Presiden

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 37 Ayat (2).

51. Lembaga yang berwenang menguji UU terhadap UUD adalah...

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Komisi Yudisial

D. DPR

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 24C Ayat (1).

52. Lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU adalah...

A. Mahkamah Konstitusi

B. Mahkamah Agung

C. Kejaksaan Agung

D. Kementerian Hukum dan HAM

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 24A Ayat (1).

53. Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di depan...

A. Rakyat langsung

B. MPR atau DPR

C. Mahkamah Agung saja

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 9 Ayat (1).

54. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang...

A. Presiden menghendaki

B. Belum dibentuk yang baru menurut UUD ini

C. Belum ada Pemilu

D. Sudah lewat 5 tahun

Jawaban: B.

55. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan...

A. MPR

B. DPR

C. Mahkamah Agung

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 24B Ayat (3).

56. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari...

A. Hak Ekonomi

B. Hak Asasi Manusia

C. Hak Politik

D. Hak Bela Negara

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 28H Ayat (1).

57. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. DPD

B. Presiden

C. Mahkamah Agung

D. Menteri Keuangan

Jawaban: A. Pembahasan: Pasal 23F Ayat (1).

58. Perubahan UUD 1945 yang pertama dilakukan pada tahun...

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2001

Jawaban: B.

59. Perubahan UUD 1945 yang terakhir (keempat) dilakukan pada tahun...

A. 2000

B. 2001

C. 2002

D. 2003

Jawaban: C.

60. Syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi adalah harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta merupakan...

A. Ahli Hukum pidana

B. Negarawan yang menguasai konstitusi

C. Politisi senior

D. Mantan hakim agung

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 24C Ayat (5).

61. Berdasarkan Aturan Tambahan Pasal I, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum...

A. Undang-Undang yang berlaku

B. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR

C. Peraturan Pemerintah

D. Keputusan Presiden terdahulu

Jawaban: B. Pembahasan: Ini dilakukan untuk menentukan mana Ketetapan MPR yang masih berlaku dan mana yang tidak setelah amandemen.

62. Dalam Pasal 18 Ayat (5), Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan...

A. Pemerintah Provinsi

B. Pemerintah Pusat

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Lembaga Yudikatif

Jawaban: B. Pembahasan: Urusan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama.

63. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28H Ayat (1)

B. 28H Ayat (2)

C. 28H Ayat (3)

D. 28H Ayat (4)

Jawaban: C.

64. Presiden memperhatikan pertimbangan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan...

A. Amnesty dan Abolisi

B. Grasi dan Rehabilitasi

C. Gelar dan Tanda Jasa

D. Remisi dan Asimilasi

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 14 Ayat (1).

65. Sesuai Pasal 22E, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga berikut, kecuali...

A. Dewan Perwakilan Rakyat

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Badan Pemeriksa Keuangan

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jawaban: C. Pembahasan: Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD, bukan melalui Pemilu.

66. Menurut Pasal 24B Ayat (1), anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki...

A. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela

B. Gelar Magister Hukum

C. Dukungan dari partai politik

D. Pengalaman minimal 20 tahun sebagai pengacara

Jawaban: A.

67. Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diatur dalam UUD 1945 Pasal...

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Jawaban: C.

68. Sesuai Pasal 33 Ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip...

A. Persaingan bebas

B. Kemandirian dan berkelanjutan

C. Monopoli negara sepenuhnya

D. Liberalisme ekonomi

Jawaban: B.

69. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3), Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui...

A. Penunjukan Gubernur

B. Pemilihan Umum

C. Keputusan Partai

D. Seleksi Administrasi

Jawaban: B.

70. Pasal 28I Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat...

A. Adil

B. Diskriminatif

C. Terbuka

D. Kooperatif

Jawaban: B.

71. Jika terjadi perselisihan tentang hasil pemilihan umum, lembaga yang berwenang memutusnya adalah...

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Komisi Pemilihan Umum

D. Badan Pengawas Pemilu

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 24C Ayat (1).

72. Anggota BPK diresmikan oleh...

A. DPR

B. MPR

C. Presiden

D. Mahkamah Agung

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 23F Ayat (1).

73. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi...

A. Gaji guru saja

B. Penyelenggaraan pendidikan nasional

C. Pembangunan gedung sekolah

D. Beasiswa luar negeri

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 31 Ayat (4).

74. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih dari dan oleh...

A. Presiden

B. DPR

C. Hakim Agung

D. Komisi Yudisial

Jawaban: C. Pembahasan: Pasal 24A Ayat (4).

75. Sesuai Pasal 1 Ayat (1), Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk...

A. Republik

B. Monarki

C. Federasi

D. Parlementer

Jawaban: A.

76. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan UU disebut...

A. Hak Interpelasi

B. Hak Angket

C. Hak Menyatakan Pendapat

D. Hak Imunitas

Jawaban: B.

77. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 28E

B. 28F

C. 28G

D. 28H

Jawaban: B.

78. Kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berada pada...

A. DPR

B. MK

C. MPR

D. Rakyat melalui referendum

Jawaban: C. Pembahasan: Atas usul DPR dan setelah ada putusan MK (Pasal 3 Ayat 3).

79. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 35

B. 36

C. 36A

D. 36B

Jawaban: B.

80. Berdasarkan Pasal 23, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Menteri Keuangan

Jawaban: B.

81. Calon Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh...

A. MA, DPR, dan Presiden

B. MPR, DPR, dan DPD

C. Jaksa Agung, Kapolri, dan Presiden

D. KY, MA, dan DPR

Jawaban: A. Pembahasan: Total 9 orang (Pasal 24C Ayat 3).

82. Pasal 27 Ayat (2) memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang...

A. Mewah

B. Layak bagi kemanusiaan

C. Terjamin oleh perusahaan

D. Disediakan oleh desa

Jawaban: B.

83. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya...

A. 1/4 dari jumlah anggota MPR

B. 1/3 dari jumlah anggota MPR

C. 1/2 dari jumlah anggota MPR

D. 2/3 dari jumlah anggota MPR

Jawaban: B. Pembahasan: Pasal 37 Ayat (1).

84. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini bunyi Pasal...

A. 26 Ayat (1)

B. 27 Ayat (1)

C. 28

D. 29

Jawaban: B.

85. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 31 Ayat (5)

B. 32 Ayat (1)

C. 32 Ayat (2)

D. 33 Ayat (1)

Jawaban: C.

86. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini mengandung makna bahwa...

A. Hukum dibuat oleh penguasa untuk rakyat

B. Kekuasaan tunduk pada hukum yang berlaku

C. Presiden adalah sumber dari segala hukum

D. Rakyat bebas melakukan apa saja selama tidak ada polisi

Jawaban: B

Pembahasan: Dalam negara hukum (Supremasi Hukum), kekuasaan harus dibatasi dan dijalankan sesuai aturan.

87. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UUD 1945, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam ... di ibu kota negara.

A. Satu tahun

B. Dua tahun

C. Lima tahun

D. Masa jabatan

Jawaban: C

88. Sesuai Pasal 3 Ayat (1), MPR berwenang untuk...

A. Mengangkat Presiden setiap saat

B. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

C. Membuat Undang-Undang bersama DPR

D. Mengawasi kinerja menteri-menteri

Jawaban: B

89. Sesuai Pasal 6 Ayat (1), calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah...

A. Menjadi anggota partai politik

B. Menjadi pengusaha sukses

C. Menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

D. Tinggal di luar negeri lebih dari setahun

Jawaban: C

90. Kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi, amnestik, abolisi, dan rehabilitasi disebut kekuasaan...

A. Legislatif

B. Yudikatif

C. Prerogatif

D. Eksekutif

Jawaban: C

Pembahasan: Hak prerogatif adalah hak istimewa yang melekat pada kepala negara.

91. Menurut Pasal 13 Ayat (3), dalam hal menerima penempatan duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan...

A. DPR

B. MPR

C. Mahkamah Agung

D. Menteri Luar Negeri

Jawaban: A

92. Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan...

A. Peraturan Presiden

B. Undang-Undang sebagaimana mestinya

C. Perintah dari MPR

D. Keputusan Mahkamah Agung

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 5 Ayat (2).

93. Sesuai Pasal 18 Ayat (2), pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas...

A. Sentralisasi dan Dekonsentrasi

B. Otonomi dan Tugas Pembantuan

C. Keadilan dan Persamaan

D. Keseragaman dan Persatuan

Jawaban: B

94. Berdasarkan Pasal 18A Ayat (2), hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan memperhatikan...

A. Jumlah suara dalam pemilu

B. Kekhususan dan keragaman daerah

C. Luas wilayah daratan saja

D. Jarak daerah dari ibu kota

Jawaban: B

95. Setiap anggota DPR memiliki hak imunitas yang diatur dalam Pasal...

A. 20

B. 20A Ayat (3)

C. 21

D. 22

Jawaban: B

96. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini diatur dalam...

A. Pasal 4

B. Pasal 5 Ayat (1)

C. Pasal 6

D. Pasal 7

Jawaban: B

97. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. MPR

B. DPD

C. BPK

D. Gubernur

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 23 Ayat (2).

98. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 23A

B. 23B

C. 23C

D. 23D

Jawaban: B

99. Syarat-syarat untuk menjadi hakim agung harus memiliki integritas, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 24A Ayat (1)

B. 24A Ayat (2)

C. 24B Ayat (1)

D. 24C Ayat (1)

Jawaban: B

100. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh...

A. DPR

B. Ketua MA

C. Presiden

D. MPR

Jawaban: C

Pembahasan: Hakim MK diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden (masing-masing 3), lalu ditetapkan oleh Presiden.