Soal Tes Perangkat Desa Tentang UUD 1945 Paket 4

 1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun diatur dalam Pasal...

A. 28I Ayat (1)

B. 28I Ayat (2)

C. 28J Ayat (1)

D. 28J Ayat (2)

Jawaban: A

2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal...

A. 28I Ayat (3)

B. 28I Ayat (4)

C. 28I Ayat (5)

D. 28J Ayat (1)

Jawaban: B

3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi Pasal...

A. 29 Ayat (1)

B. 29 Ayat (2)

C. 28E Ayat (1)

D. 28E Ayat (2)

Jawaban: B

4. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai...

A. Kekuatan pendukung

B. Kekuatan utama

C. Kekuatan cadangan

D. Kekuatan administratif

Jawaban: B

Pembahasan: Rakyat sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30 ayat 2).

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk...

A. Menghasilkan senjata yang kuat

B. Kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

C. Persaingan antar negara

D. Meningkatkan pajak negara

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 31 Ayat (5).

6. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga...

A. Keuntungan investor asing

B. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

C. Dominasi perusahaan negara

D. Kebebasan pasar seluas-luasnya

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 33 Ayat (4).

7. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bunyi Pasal...

A. 34 Ayat (1)

B. 34 Ayat (2)

C. 34 Ayat (3)

D. 34 Ayat (4)

Jawaban: B

8. Identitas nasional mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Pasal...

A. 36

B. 36A

C. 36B

D. 36C

Jawaban: C

9. Tata cara perubahan UUD diatur dalam Pasal 37. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia...

A. Dapat diubah melalui referendum

B. Tidak dapat dilakukan perubahan

C. Dapat diubah oleh putusan MK

D. Dapat diubah dengan persetujuan Presiden

Jawaban: B

10. Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 menyebutkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum...

A. Dicabut oleh Presiden

B. Diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini

C. Masuk masa kadaluwarsa

D. Diganti oleh Keputusan Menteri

Jawaban: B

11. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada... untuk memeriksa pendapat DPR.

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Komisi Yudisial

D. Kejaksaan Agung

Jawaban: B

12. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kalimat ini terdapat dalam Pasal...

A. 31 Ayat (1)

B. 31 Ayat (2)

C. 31 Ayat (3)

D. 31 Ayat (4)

Jawaban: A

13. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal berapa yang mengaturnya?

A. 34

B. 35

C. 36

D. 37

Jawaban: B

14. Sesuai Pasal 22E Ayat (2), pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga-lembaga berikut, kecuali...

A. DPR

B. DPD

C. BPK

D. DPRD

Jawaban: C

15. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan merupakan...

A. Ahli hukum internasional

B. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

C. Mantan politisi senior

D. Profesor bidang hukum perdata

Jawaban: B

16. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

A. Ketetapan MPR

B. Undang-Undang Dasar

C. Keinginan Presiden

D. Musyawarah Mufakat

Jawaban: B

Pembahasan: Sejak amandemen, kedaulatan tidak lagi di tangan MPR sebagai lembaga tertinggi, tetapi dilaksanakan berdasarkan UUD (Supremasi Konstitusi).

17. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah tidak pernah mengkhianati negara. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 6 Ayat (1)

B. 6A Ayat (1)

C. 7

D. 7A

Jawaban: A

18. Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah...

A. Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD

B. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan

C. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

D. Panglima TNI dan Kapolri

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (3). Ketiganya disebut sebagai "Triumvirat".

19. Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Mahkamah Agung

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Mahkamah Konstitusi

D. Komisi Yudisial

Jawaban: B

Pembahasan: Amnesty dan Abolisi adalah urusan politik hukum yang memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

20. Sesuai Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Presiden

Jawaban: B

21. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4), Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara...

A. Aklamasi oleh DPRD

B. Demokratis

C. Penunjukan langsung oleh Presiden

D. Musyawarah perwakilan

Jawaban: B

Pembahasan: Kata "Demokratis" memberikan ruang untuk pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada).

22. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari setiap provinsi jumlahnya sama. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 22B

B. 22C Ayat (2)

C. 22D

D. 22E

Jawaban: B

23. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Makna "mandiri" adalah...

A. Tidak butuh anggaran dari negara

B. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah/eksekutif

C. Bekerja tanpa perlu melapor ke DPR

D. Memiliki tentara sendiri

Jawaban: B

24. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Total hakim konstitusi adalah...

A. 7 orang

B. 9 orang

C. 11 orang

D. 12 orang

Jawaban: B

25. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ini bunyi Pasal...

A. 27 Ayat (1)

B. 27 Ayat (3)

C. 30 Ayat (1)

D. 30 Ayat (2)

Jawaban: B

26. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak adalah hak-hak yang...

A. Dapat dibatalkan saat perang

B. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

C. Hanya berlaku bagi laki-laki

D. Diatur oleh peraturan desa

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 28I Ayat (1) (Hak Non-Derogable).

27. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 18A

B. 18B Ayat (2)

C. 19

D. 20

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal ini adalah dasar hukum pengakuan terhadap "Desa Adat".

28. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bunyi Pasal...

A. 33 Ayat (1)

B. 33 Ayat (2)

C. 33 Ayat (3)

D. 33 Ayat (4)

Jawaban: B

29. Dana pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 31 Ayat (2)

B. 31 Ayat (4)

C. 32 Ayat (1)

D. 32 Ayat (2)

Jawaban: B

30. Identitas nasional mengenai Bendera Negara ialah Sang Merah Putih diatur dalam Pasal...

A. 35

B. 36

C. 36A

D. 36B

Jawaban: A

31. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya...

A. Bisa diajukan banding ke Presiden

B. Tidak ada upaya hukum lain setelah putusan dibacakan

C. Hanya mengikat bagi anggota parpol

D. Berlaku sementara selama 5 tahun

Jawaban: B

32. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan...

A. Hakim Konstitusi

B. Hakim Agung

C. Jaksa Agung

D. Kapolri

Jawaban: B

33. Hak DPR untuk menyatakan pendapat diatur dalam Pasal...

A. 20A Ayat (1)

B. 20A Ayat (2)

C. 21

D. 22

Jawaban: B

34. Jika Presiden dan DPR tidak mencapai persetujuan bersama mengenai RUU APBN, maka...

A. Negara tidak punya anggaran

B. Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu

C. Presiden mengeluarkan Perppu Anggaran

D. APBN ditetapkan oleh MPR

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 23 Ayat (3).

35. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi masuk dalam UUD 1945 pada pasal...

A. 36

B. 36A

C. 36B

D. 37

Jawaban: B

36. Berdasarkan Aturan Tambahan Pasal II, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti setelah amandemen...

A. Penjelasan UUD 1945 dihapuskan sebagai bagian dari naskah resmi

B. Penjelasan UUD 1945 digabungkan ke dalam Pembukaan

C. Batang tubuh diganti istilahnya menjadi Mukadimah

D. Seluruh naskah lama dinyatakan tidak berlaku

Jawaban: A

Pembahasan: Sejak amandemen keempat, UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Penjelasan tidak lagi menjadi bagian resmi konstitusi.

37. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, pelaksana tugas kepresidenan (Triumvirat) harus segera menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wapres paling lambat...

A. 30 hari

B. 60 hari

C. 90 hari

D. 120 hari

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (3). Berbeda dengan pemilihan Wapres kosong (60 hari), jika keduanya kosong adalah 90 hari.

38. Pasal berapakah yang mengatur tentang tata cara pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara?

A. Pasal 17 Ayat (1)

B. Pasal 17 Ayat (2)

C. Pasal 17 Ayat (3)

D. Pasal 17 Ayat (4)

Jawaban: D

Pembahasan: Ayat 4 merupakan hasil amandemen agar Presiden tidak semena-mena membubarkan kementerian tanpa landasan UU.

39. DPR memiliki hak imunitas yang diatur secara spesifik dalam Pasal 20A Ayat (3). Hak imunitas ini tidak berlaku jika anggota DPR...

A. Mengkritik kebijakan Presiden dalam rapat

B. Melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan luar biasa

C. Mengajukan hak angket

D. Berbeda pendapat dengan pimpinan partai

Jawaban: B

Pembahasan: Hak imunitas hanya melindungi anggota dalam menjalankan fungsi legislasi dalam forum resmi, bukan melindungi dari tindak pidana umum.

40. Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Namun, yang meresmikan pengangkatan Hakim Agung tersebut adalah...

A. Ketua Mahkamah Agung

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat

C. Presiden

D. Menteri Hukum dan HAM

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 24A Ayat (3).

41. Berdasarkan Pasal 22D, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai hal-hal berikut, kecuali...

A. Otonomi daerah

B. Pengelolaan sumber daya alam

C. Anggaran pendidikan dan agama

D. Hubungan luar negeri dan pertahanan

Jawaban: D

Pembahasan: Bidang politik luar negeri dan pertahanan adalah wewenang absolut Pemerintah Pusat dan DPR.

42. Menurut Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan...

A. Peraturan Pemerintah

B. Peraturan Presiden

C. Undang-Undang

D. Peraturan Daerah

Jawaban: C

Pembahasan: Prinsip "No Taxation Without Representation" (tidak ada pajak tanpa persetujuan rakyat melalui UU).

43. Sesuai Pasal 24C Ayat (2), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. Putusan ini harus bersifat...

A. Rekomendasi saja

B. Final dan mengikat

C. Dapat dibanding ke MA

D. Berlaku jika disetujui Presiden

Jawaban: B

44. Pasal 28I Ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum, maka pelaksanaan HAM diatur dan dituangkan dalam...

A. Keputusan Presiden

B. Peraturan Pemerintah

C. Peraturan perundang-undangan

D. Deklarasi internasional

Jawaban: C

45. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban pemerintah ini secara spesifik diatur dalam Pasal...

A. 31 Ayat (1)

B. 31 Ayat (2)

C. 31 Ayat (3)

D. 31 Ayat (4)

Jawaban: B

46. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebelum amandemen, kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, namun setelah amandemen kedaulatan dilaksanakan menurut...

A. Ketetapan MPR

B. Undang-Undang Dasar

C. Instruksi Presiden

D. Kehendak DPR

Jawaban: B

Pembahasan: Perubahan ini sangat penting. Maknanya, Indonesia beralih dari supremasi MPR (MPR lembaga tertinggi) menjadi supremasi Konstitusi (UUD adalah hukum tertinggi).

47. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh "Triumvirat". Siapakah mereka?

A. Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD

B. Menlu, Mendagri, Menhan

C. Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK

D. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (3). Triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan) bertugas memimpin negara sementara hingga MPR memilih Presiden/Wapres baru dalam waktu 90 hari.

48. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi. Perbedaan utamanya adalah...

A. Grasi menghapus hukuman, Rehabilitasi memulihkan nama baik

B. Grasi untuk narapidana politik, Rehabilitasi untuk koruptor

C. Grasi memerlukan persetujuan DPR, Rehabilitasi tidak

D. Grasi adalah hak MA, Rehabilitasi adalah hak Presiden

Jawaban: A

Pembahasan: Grasi adalah pengampunan berupa perubahan/peniadaan hukuman. Rehabilitasi adalah pemulihan hak dan martabat seseorang. Keduanya membutuhkan pertimbangan Mahkamah Agung.

49. Presiden memberikan Amnesty dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Apa itu Abolisi?

A. Pengampunan hukuman yang sudah dijatuhkan

B. Penghentian pemeriksaan atau penuntutan perkara pidana

C. Pemulihan nama baik setelah dipenjara

D. Pengurangan masa hukuman

Jawaban: B

Pembahasan: Abolisi (Pasal 14 Ayat 2) dilakukan sebelum ada putusan hakim (proses hukum dihentikan). Ini berbeda dengan Grasi yang diberikan setelah ada putusan hakim tetap.

50. Pasal 18B Ayat (2) adalah dasar hukum utama bagi keberadaan "Desa". Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang...

A. Diizinkan oleh Bupati setempat

B. Masih hidup dan sesuai prinsip NKRI

C. Memiliki kekayaan alam yang banyak

D. Terdaftar di kementerian terkait

Jawaban: B

Pembahasan: Ini adalah "Ayat Desa". Desa diakui secara konstitusional jika masih ada masyarakatnya, ada adatnya, dan tidak bertentangan dengan negara hukum Indonesia.

51. DPR memiliki fungsi Anggaran. Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden, maka...

A. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan uang sama sekali

B. Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu

C. Presiden berhak membubarkan DPR

D. APBN ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 23 Ayat (3). Hal ini bertujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan meskipun terjadi kebuntuan politik antara Presiden dan DPR.

52. Berdasarkan Pasal 22E, Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat "Nasional, Tetap, dan Mandiri". Apa arti "Mandiri"?

A. Tidak dibiayai negara

B. Bebas dari intervensi pihak mana pun (independen)

C. Boleh membuat aturan sendiri tanpa UU

D. Memiliki tentara pengamanan sendiri

Jawaban: B

Pembahasan: Mandiri berarti KPU harus netral dan tidak bisa disetir oleh pemerintah maupun partai politik.

53. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh...

A. Ketua MPR

B. Ketua Mahkamah Agung

C. Presiden

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 24A Ayat (3). KY yang menyaring, DPR yang menyetujui, Presiden yang meresmikan.

54. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 9 hakim konstitusi. Komposisi pengajuannya adalah...

A. 9 orang diusulkan oleh Presiden

B. 3 oleh MA, 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden

C. 5 oleh DPR, 4 oleh MA

D. 3 oleh MPR, 3 oleh DPR, 3 oleh DPD

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 24C Ayat (3). Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara cabang kekuasaan Yudikatif (MA), Legislatif (DPR), dan Eksekutif (Presiden).

55. Pasal 28I Ayat (1) mengatur tentang hak asasi yang "Tidak Dapat Dikurangi dalam Keadaan Apa Pun" (Non-Derogable Rights). Contoh hak tersebut adalah...

A. Hak untuk berdemonstrasi

B. Hak untuk tidak disiksa dan hak beragama

C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan

D. Hak untuk memiliki properti

Jawaban: B

Pembahasan: Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, dan beragama adalah hak paling dasar yang bahkan dalam kondisi perang atau darurat pun tidak boleh dilanggar oleh negara.

56. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini diatur dalam Pasal...

A. 31 Ayat (1)

B. 31 Ayat (2)

C. 31 Ayat (3)

D. 31 Ayat (4)

Jawaban: B

Pembahasan: Ayat 1 adalah "Hak warga negara", sedangkan Ayat 2 adalah "Kewajiban pemerintah". Perangkat desa sering ditanya mengenai dasar hukum sekolah gratis ini.

57. Dana pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Angka 20% ini dihitung dari...

A. Total pendapatan negara termasuk hutang

B. Belanja negara dan belanja daerah

C. Sisa hasil usaha negara

D. Pajak yang terkumpul saja

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 31 Ayat (4). Ini adalah mandat konstitusi untuk memastikan kualitas sumber daya manusia.

58. Menurut Pasal 33 Ayat (1), perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan pasal ini adalah...

A. Perseroan Terbatas (PT)

B. Koperasi

C. Firma

D. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Jawaban: B

Pembahasan: Meskipun tidak disebut eksplisit di UUD, Koperasi dianggap sebagai sokoguru ekonomi yang paling mencerminkan asas kekeluargaan.

59. Sesuai Pasal 37, khusus mengenai bentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI)...

A. Dapat diubah jika disetujui 100% anggota MPR

B. Tidak dapat dilakukan perubahan

C. Dapat diubah melalui referendum rakyat

D. Hanya dapat diubah di masa darurat

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 37 Ayat (5) adalah pasal "pengunci". Bentuk kesatuan adalah harga mati secara konstitusional.

60. Berdasarkan Aturan Tambahan Pasal II, UUD 1945 yang sah adalah yang terdiri dari...

A. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

B. Pembukaan dan Pasal-pasal

C. Mukadimah dan Undang-Undang

D. Teks Proklamasi dan Penjelasan

Jawaban: B

Pembahasan: Setelah amandemen ke-4 (2002), Penjelasan UUD 1945 resmi dihapus dari naskah asli karena materi penjelasan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

61. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri utama negara hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di desa adalah...

A. Kepala Desa boleh membuat aturan sendiri tanpa persetujuan BPD

B. Segala kebijakan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah

C. Hukum hanya berlaku untuk warga, bukan untuk perangkat desa

D. Keputusan diambil berdasarkan keinginan mayoritas tanpa melihat aturan

Jawaban: B

Pembahasan: Prinsip supremasi hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah (termasuk pemerintah desa) memiliki dasar hukum (legalitas).

62. Dalam Pasal 7B, proses pemberhentian Presiden (impeachment) melibatkan tiga lembaga negara. Urutan proses yang benar adalah...

A. MPR -> DPR -> MK

B. DPR -> MK -> MPR

C. MK -> DPR -> MPR

D. DPR -> MPR -> MK

Jawaban: B

Pembahasan: DPR mengajukan usul (fungsi pengawasan), MK memeriksa secara hukum (fungsi yudisial), dan MPR mengambil keputusan politik terakhir.

63. Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah wewenang Presiden untuk...

A. Menghapus status hukum seseorang yang bersalah

B. Mengampuni atau mengurangi hukuman pidana yang telah dijatuhkan hakim

C. Menghentikan penyidikan yang sedang berjalan

D. Memulihkan nama baik seseorang

Jawaban: B

Pembahasan: Grasi berfokus pada pengampunan hukuman (eksekusi), sedangkan Rehabilitasi berfokus pada pemulihan nama baik.

64. Pasal 18B Ayat (2) adalah pasal yang sangat krusial bagi Perangkat Desa. Pasal ini mengatur tentang...

A. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah

B. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya

C. Tata cara pemilihan Bupati dan Walikota

D. Hak otonomi daerah seluas-luasnya

Jawaban: B

Pembahasan: Pasal ini adalah dasar konstitusional keberadaan Desa. Hak tradisional desa diakui selama masih hidup dan sesuai prinsip NKRI.

65. Kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR (Pasal 20 ayat 1). Namun, suatu RUU tidak dapat sah menjadi UU jika...

A. Tidak disetujui oleh seluruh anggota DPD

B. Tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden

C. Presiden tidak menandatanganinya dalam waktu 10 hari

D. Masyarakat melakukan demonstrasi penolakan

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 20 ayat 2, "persetujuan bersama" adalah syarat mutlak. Jika Presiden tidak tanda tangan tapi sudah ada persetujuan bersama, UU tetap sah dalam 30 hari (Pasal 20 ayat 5).

66. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis disebut...

A. Hak Angket

B. Hak Imunitas

C. Hak Interpelasi

D. Hak Menyatakan Pendapat

Jawaban: C

Pembahasan: Interpelasi = meminta keterangan. Angket = melakukan penyelidikan.

67. Berdasarkan Pasal 22E, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah...

A. Partai Politik

B. Perseorangan

C. Utusan Daerah

D. Perwakilan Ormas

Jawaban: B

Pembahasan: Ini perbedaan utama: Peserta Pemilu DPR/DPRD adalah Parpol, sedangkan DPD adalah individu/perseorangan.

68. Sesuai Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Mengapa harus dengan UU?

A. Agar uang pajak cepat terkumpul

B. Karena pajak merupakan beban rakyat, sehingga harus disetujui wakil rakyat (DPR)

C. Agar Presiden memiliki kekuasaan penuh atas keuangan

D. Agar pajak hanya berlaku di tingkat pusat

Jawaban: B

Pembahasan: Ini adalah prinsip "No taxation without representation" untuk melindungi hak milik warga negara.

69. Hakim Konstitusi harus memiliki syarat sebagai "Negarawan". Siapakah yang mengusulkan Hakim Konstitusi?

A. 3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden

B. 3 orang oleh MPR, 3 oleh MA, 3 oleh Komisi Yudisial

C. 9 orang seluruhnya oleh Presiden

D. 9 orang seluruhnya oleh DPR

Jawaban: A

Pembahasan: Pasal 24C Ayat (3) bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

70. Pasal 28I Ayat (1) menyebutkan beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Non-Derogable Rights), kecuali...

A. Hak untuk hidup

B. Hak beragama

C. Hak untuk tidak disiksa

D. Hak untuk memiliki harta benda

Jawaban: D

Pembahasan: Hak harta benda adalah HAM, tetapi bisa dibatasi atau diambil untuk kepentingan umum (seperti pembebasan lahan jalan desa) dengan ganti rugi, sedangkan hak hidup atau tidak disiksa tidak boleh dilanggar dalam kondisi perang sekalipun.

71. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3). Implementasi bela negara bagi perangkat desa di Pemalang adalah...

A. Wajib mendaftar menjadi anggota TNI

B. Menjalankan tugas pelayanan publik dengan jujur dan penuh integritas

C. Membeli produk-produk luar negeri yang mahal

D. Menolak aturan dari pemerintah pusat

Jawaban: B

Pembahasan: Bela negara tidak selalu angkat senjata, menjalankan profesi dengan baik untuk kemajuan bangsa adalah bentuk bela negara kontemporer.

72. Dana pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD diatur dalam Pasal 31 Ayat (4). Siapa yang wajib membiayai pendidikan dasar warga negara?

A. Orang tua murid sepenuhnya

B. Pihak swasta melalui CSR

C. Pemerintah

D. Perangkat Desa melalui dana desa

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 31 Ayat (2) menegaskan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar sebagai bentuk investasi SDM.

73. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 36

B. 36A

C. 36B

D. 36C

Jawaban: B

Pembahasan: Hafalkan urutan: 35 (Bendera), 36 (Bahasa), 36A (Lambang/Semboyan), 36B (Lagu).

74. Menurut Pasal 33 Ayat (1), sistem ekonomi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang paling sesuai dengan pasal ini adalah...

A. Perseroan Terbatas (PT)

B. Koperasi

C. Monopoli Swasta

D. Investasi Asing

Jawaban: B

Pembahasan: Koperasi dianggap sebagai sokoguru ekonomi Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

75. Perubahan UUD 1945 melalui sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ini merupakan aturan...

A. Putusan

B. Kuorum Kehadiran

C. Hak Inisiatif

D. Aturan Peralihan

Jawaban: B

Pembahasan: Kuorum (kehadiran) minimal 2/3, tetapi putusan sah jika disetujui 50% + 1 dari seluruh anggota (Pasal 37).

76. Sesuai Pasal 11 Ayat (2), Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara harus dengan persetujuan...

A. MPR

B. DPR

C. DPD

D. Menteri Keuangan

Jawaban: B

Pembahasan: Perjanjian internasional yang berdampak besar pada APBN harus disetujui wakil rakyat di DPR sebagai pemegang fungsi anggaran.

77. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2), dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan...

A. Menteri Luar Negeri

B. MPR

C. DPR

D. DPD

Jawaban: C

Pembahasan: Pengangkatan Duta adalah hak prerogatif Presiden, namun UUD mewajibkan adanya pertimbangan dari DPR.

78. Pasal 18 Ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan yang tetap menjadi wewenang pusat adalah...

A. Pendidikan dan Kesehatan

B. Pariwisata dan Pertanian

C. Agama, Pertahanan, dan Keamanan

D. Pasar Tradisional dan Kehutanan

Jawaban: C

Pembahasan: Urusan absolut pusat meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter/Fiskal Nasional, dan Agama.

79. Berdasarkan Pasal 22D Ayat (3), DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai hal-hal berikut, kecuali...

A. Otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah

B. Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

C. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah

D. Pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri

Jawaban: D

Pembahasan: Pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri adalah wewenang Presiden dengan persetujuan DPR, DPD tidak memiliki wewenang di bidang pertahanan dan keamanan.

80. Sesuai Pasal 23F Ayat (1), anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Presiden

B. Mahkamah Agung

C. DPD

D. Komisi Yudisial

Jawaban: C

Pembahasan: DPD dilibatkan memberikan pertimbangan karena BPK juga bertugas memeriksa keuangan daerah (APBD).

81. Pasal 24B Ayat (1) menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri. Apa tugas utama Komisi Yudisial?

A. Mengadili perkara pidana tingkat tinggi

B. Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan hakim

C. Menguji undang-undang terhadap UUD

D. Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: KY adalah lembaga pengawas etik hakim dan penyeleksi calon hakim agung.

82. Berdasarkan Pasal 28I Ayat (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama...

A. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

B. Komnas HAM

C. Pemerintah

D. Kepolisian

Jawaban: C

Pembahasan: Negara adalah pemegang kewajiban (duty bearer) dalam pemenuhan HAM bagi rakyatnya.

83. Sesuai Pasal 31 Ayat (3), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan...

A. Keterampilan kerja dan penguasaan bahasa asing

B. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

C. Kecerdasan intelektual dan kebugaran jasmani

D. Daya saing ekonomi di tingkat global

Jawaban: B

Pembahasan: Ini adalah tujuan pendidikan nasional menurut konstitusi Indonesia.

84. Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Kata "dikuasai oleh negara" berarti...

A. Milik pribadi Presiden dan menteri

B. Negara memiliki hak untuk menjual seluruh tanah kepada pihak asing

C. Negara berwenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatannya demi kemakmuran rakyat

D. Rakyat tidak boleh memanfaatkan alam sama sekali

Jawaban: C

Pembahasan: Konsep hak menguasai negara adalah untuk fungsi regulasi demi kesejahteraan umum.

85. Dalam Pasal 37 Ayat (1), usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya...

A. 1/2 dari jumlah anggota MPR

B. 1/3 dari jumlah anggota MPR

C. 2/3 dari jumlah anggota MPR

D. Seluruh anggota DPR

Jawaban: B

Pembahasan: Syarat pengajuan adalah 1/3 anggota, syarat kehadiran (kuorum) adalah 2/3 anggota, syarat keputusan adalah 50%+1 anggota.

86. Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini bertujuan untuk...

A. Memperlama masa jabatan pejabat lama

B. Menghindari kekosongan hukum (vacum of power)

C. Menunjukkan bahwa amandemen tidak penting

D. Memberikan kekuasaan mutlak pada Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: Aturan peralihan sangat penting agar semua hukum yang lama (seperti UU atau Perda) tetap sah selama belum ada aturan baru yang menggantikannya.

87. Dalam Pasal 7B Ayat (1), DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk...

A. Meminta izin politik

B. Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut

C. Menentukan pengganti Presiden

D. Melakukan pemungutan suara ulang

Jawaban: B

Pembahasan: MK bertugas memeriksa dari sisi hukum (yuridis) apakah Presiden benar-benar melanggar UUD atau tidak.

88. Sesuai Pasal 18 Ayat (7), susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam...

A. Peraturan Daerah

B. Peraturan Pemerintah

C. Undang-Undang

D. Keputusan Presiden

Jawaban: C

Pembahasan: Segala hal mendasar tentang Pemda (termasuk Desa) harus memiliki landasan setingkat Undang-Undang.

89. Berdasarkan Pasal 20A Ayat (4), ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam...

A. Ketetapan MPR

B. Undang-Undang

C. Peraturan Presiden

D. Peraturan Menteri

Jawaban: B

Pembahasan: Hak seperti Angket, Interpelasi, dan Imunitas diatur detail dalam UU (saat ini UU MD3).

90. Menurut Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan...

A. Peraturan Bank Indonesia

B. Peraturan Pemerintah

C. Undang-Undang

D. Keputusan Menteri Keuangan

Jawaban: C

Pembahasan: Hal ini menegaskan bahwa mata uang adalah simbol kedaulatan negara yang harus diatur dengan UU.

91. Pasal 24A Ayat (2) menyatakan bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Siapakah yang mengusulkan Hakim Agung kepada DPR?

A. Mahkamah Konstitusi

B. Komisi Yudisial

C. Presiden

D. Kejaksaan Agung

Jawaban: B

92. Berdasarkan Pasal 28I Ayat (3), identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini merupakan dasar perlindungan bagi...

A. Perusahaan asing

B. Masyarakat adat dan desa tradisional

C. Organisasi politik

D. Pegawai negeri

Jawaban: B

Pembahasan: Sebagai calon perangkat desa, Anda harus paham bahwa eksistensi desa dilindungi secara budaya oleh pasal ini.

93. Sesuai Pasal 31 Ayat (5), Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk...

A. Persaingan senjata

B. Kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

C. Meningkatkan ekspor

D. Memperkuat kekuasaan eksekutif

Jawaban: B

94. Pasal 33 Ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip...

A. Persaingan bebas (Liberalisme)

B. Kebersamaan dan efisiensi berkeadilan

C. Monopoli tunggal oleh negara

D. Sentralisme ekonomi

Jawaban: B

95. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4), putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya...

A. Sepertiga dari seluruh anggota MPR

B. Dua pertiga dari anggota yang hadir

C. Lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

D. Seluruh anggota MPR tanpa kecuali

Jawaban: C

Pembahasan: Hati-hati! 2/3 adalah syarat kehadiran (kuorum), sedangkan 50%+1 adalah syarat sah putusan.

96. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) UUD 1945, segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan...

A. Mufakat bulat

B. Suara terbanyak

C. Keputusan Presiden

D. Kesepakatan pimpinan partai

Jawaban: B

Pembahasan: Meskipun musyawarah mufakat diutamakan, secara konstitusional Pasal 2 Ayat (3) menegaskan bahwa keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (voting).

97. Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Berikut adalah alasan yang sah secara konstitusional, kecuali...

A. Melakukan pengkhianatan terhadap negara

B. Melakukan tindak pidana korupsi dan penyuapan

C. Memiliki popularitas yang rendah di masyarakat

D. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden

Jawaban: C

Pembahasan: Alasan pemberhentian haruslah pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat formil, bukan alasan politik seperti popularitas.

98. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan isi dari Pasal...

A. Pasal 7A

B. Pasal 7B

C. Pasal 7C

D. Pasal 8

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 7C adalah kunci sistem Presidensial Indonesia pasca-amandemen agar kedudukan legislatif dan eksekutif sejajar.

99. Jika Presiden mangkat, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal...

A. Pasal 8 Ayat (1)

B. Pasal 8 Ayat (2)

C. Pasal 8 Ayat (3)

D. Pasal 9

Jawaban: A

Pembahasan: Ayat 1 untuk penggantian Presiden oleh Wapres. Ayat 2 untuk pengisian kursi Wapres yang kosong. Ayat 3 untuk kondisi keduanya (Presiden & Wapres) kosong.

100. Sesuai Pasal 11 Ayat (3), ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan...

A. Peraturan Presiden

B. Undang-Undang

C. Peraturan Menteri Luar Negeri

D. Ketetapan MPR

Jawaban: B

Pembahasan: Segala hal yang berdampak luas bagi rakyat (perjanjian internasional) harus diatur dalam level UU.