Soal Tes Perangkat Desa Tentang UUD 1945 Paket 5

 1. Pasal 18 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa maksud "Tugas Pembantuan"?

A. Daerah membantu pemerintah pusat tanpa dibayar

B. Penugasan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan dari pusat

C. Daerah wajib membantu desa dalam urusan pribadi

D. Pusat mengambil alih seluruh tugas daerah

Jawaban: B

Pembahasan: Ini sangat relevan untuk perangkat desa, karena desa sering menerima tugas pembantuan dari Kabupaten Pemalang.

2. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diresmikan dengan...

A. Keputusan Presiden

B. Undang-Undang

C. Peraturan Pemerintah

D. Keputusan Gubernur (atas nama Presiden)

Jawaban: B (Merujuk Pasal 18 Ayat 3 & UU Pemda)

Pembahasan: Pasal 18 Ayat (3) hanya menyebutkan anggota DPRD dipilih melalui Pemilu, namun tata caranya diatur dalam UU.

3. Sesuai Pasal 23D, Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan...

A. Peraturan Bank Indonesia

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Pemerintah

Jawaban: B

4. Hakim Konstitusi hanya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat yang ketentuan dan tata caranya diatur dalam...

A. Peraturan Mahkamah Konstitusi

B. Undang-Undang

C. Keputusan Presiden

D. Keputusan DPR

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 24C Ayat (6).

5. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Di Indonesia, implementasi nyata pasal ini adalah...

A. Pembangunan jalan tol

B. Adanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

C. Pemberian izin tambang

D. Pembukaan lapangan kerja di luar negeri

Jawaban: B

6. Sesuai Pasal 2 Ayat (1), anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui...

A. Ketetapan Presiden

B. Pemilihan Umum

C. Penunjukan Partai Politik

D. Sidang Paripurna

Jawaban: B

Pembahasan: Semua anggota MPR (DPR + DPD) wajib dipilih rakyat melalui Pemilu. Tidak ada lagi sistem penunjukan atau utusan golongan.

7. Pasal 7B Ayat (4) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai pemberhentian Presiden paling lama...

A. 30 hari

B. 60 hari

C. 90 hari

D. 120 hari

Jawaban: C

Pembahasan: Angka 90 hari adalah batas waktu bagi MK untuk memberikan putusan hukum terkait dugaan pelanggaran Presiden.

8. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2), jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan...

A. Rakyat langsung melalui siaran radio

B. Pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung

C. Seluruh Menteri Kabinet

D. Panglima TNI dan Kapolri

Jawaban: B

Pembahasan: Ini adalah aturan darurat jika kondisi negara tidak memungkinkan sidang formal di gedung parlemen.

9. Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Apa yang dimaksud dengan "Amnesty"?

A. Pengampunan hukuman bagi tindak pidana korupsi

B. Pengampunan atau penghapusan hukuman bagi sekelompok orang yang melakukan tindak pidana politik

C. Penundaan eksekusi hukuman mati

D. Pembebasan narapidana karena alasan kesehatan

Jawaban: B

Pembahasan: Amnesty biasanya diberikan kepada kelompok (misal: pemberontak yang menyerah) untuk rekonsiliasi politik.

10. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan...

A. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. Kekhususan dan keragaman daerah

C. Jarak daerah dari Ibu Kota Negara

D. Tingkat pendidikan penduduk di daerah

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 18A Ayat (1). Inilah mengapa ada daerah otonomi khusus seperti Aceh atau Papua.

11. Pasal 20 Ayat (5) menyatakan bahwa RUU yang telah disetujui bersama sah menjadi UU dalam waktu 30 hari jika tidak disahkan oleh Presiden. Frasa "disahkan" dalam pasal ini merujuk pada...

A. Penomoran oleh Sekretariat Negara

B. Penandatanganan oleh Presiden

C. Pengumuman di media massa

D. Persetujuan ulang oleh DPR

Jawaban: B

Pembahasan: Meskipun Presiden tidak menandatangani, UU tetap berlaku karena sudah ada "Persetujuan Bersama" sebelumnya.

12. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah...

A. Partai Politik

B. Gabungan Partai Politik

C. Perseorangan

D. Organisasi Kemasyarakatan

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 22E Ayat (4). DPD adalah wakil daerah secara individu, bukan wakil partai.

13. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan...

A. Permintaan Presiden

B. Kewenangannya

C. Anggaran yang tersedia

D. Instruksi Mahkamah Agung

Jawaban: B

Pembahasan: Sesuai Pasal 23E Ayat (2). BPK memiliki kewenangan mandiri untuk melapor pada lembaga perwakilan.

14. Berdasarkan Pasal 24B Ayat (3), anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan...

A. Mahkamah Agung

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: C

15. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Ini bunyi Pasal...

A. 28G Ayat (1)

B. 28G Ayat (2)

C. 28H Ayat (1)

D. 28I Ayat (1)

Jawaban: A

16. Sesuai dengan Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945, naskah resmi UUD 1945 yang berlaku saat ini adalah...

A. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

B. Pembukaan dan Pasal-pasal

C. Pembukaan, Pasal-pasal, dan Penjelasan

D. Hanya Pasal-pasal saja

Jawaban: B

Pembahasan: Setelah Amandemen Ke-4 (2002), Penjelasan UUD 1945 secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari naskah konstitusi. UUD 1945 sekarang hanya terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

12. Berdasarkan Pasal 24A Ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada...

A. Mahkamah Agung

B. Presiden

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Jawaban: C

Pembahasan: Ingat alurnya: KY mengusulkan -> DPR memberikan persetujuan -> Presiden menetapkan/melantik.

13. Apabila terjadi perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu), lembaga yang berwenang memutusnya pada tingkat pertama dan terakhir adalah...

A. Mahkamah Agung

B. Komisi Pemilihan Umum

C. Mahkamah Konstitusi

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban: C

Pembahasan: Sesuai Pasal 24C Ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat.

14. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4), kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa "dipilih secara demokratis" merupakan dasar bagi pelaksanaan...

A. Penunjukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri

B. Pemilihan oleh anggota DPRD saja

C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat

D. Pemilihan oleh tokoh masyarakat desa

Jawaban: C

15. Sesuai Pasal 23F Ayat (1), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

A. Presiden

B. Mahkamah Agung

C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

D. Menteri Keuangan

Jawaban: C

Pembahasan: DPD dilibatkan karena BPK juga bertugas memeriksa keuangan daerah (APBD) yang menyangkut kepentingan daerah.

16. Berdasarkan Aturan Tambahan Pasal II, dengan ditetapkannya perubahan UUD 1945, maka naskah resminya terdiri atas...

A. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

B. Pembukaan dan Pasal-pasal

C. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Aturan Peralihan

D. Pembukaan, Penjelasan, dan Lampiran

Jawaban: B. Penjelasan: Sejak amandemen ke-4 tahun 2002, "Penjelasan" tidak lagi menjadi bagian naskah resmi UUD 1945.

17. Sesuai Pasal 1 Ayat (2) setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

A. Ketetapan MPR

B. Undang-Undang Dasar

C. Keinginan Presiden

D. Musyawarah Mufakat

Jawaban: B. Penjelasan: Indonesia menganut supremasi konstitusi, bukan lagi supremasi MPR.

18. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu...

A. 30 hari

B. 60 hari

C. 90 hari

D. 120 hari

Jawaban: B. Penjelasan: Sesuai Pasal 8 Ayat (2), Presiden mengusulkan 2 calon kepada MPR untuk dipilih dalam 60 hari.

19. Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan...

A. Amnesty dan Abolisi

B. Grasi dan Rehabilitasi

C. Gelar dan Tanda Kehormatan

D. Remisi dan Asimilasi

Jawaban: B. Penjelasan: Pasal 14 Ayat (1) menegaskan perlunya pertimbangan MA (lembaga yudikatif) karena terkait dengan putusan hukum.

20. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Hal ini diatur dalam Pasal...

A. 18 Ayat (1)

B. 18A Ayat (1)

C. 18B Ayat (2)

D. 19

Jawaban: C. Penjelasan: Pasal 18B Ayat (2) adalah dasar hukum utama bagi keberadaan pemerintahan desa dan adat di Indonesia.

21. Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan yang mutlak menjadi urusan pusat adalah...

A. Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata

B. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama

C. Pertanian, kehutanan, dan kelautan

D. Pembangunan jalan desa dan pasar daerah

Jawaban: B. Penjelasan: Urusan "Absolute" pusat diatur dalam Pasal 18 agar menjaga kesatuan sistem kenegaraan (NKRI). [1, 2]

22. Berdasarkan Pasal 22D Ayat (2), DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan...

A. Pemilihan Umum

B. Pembentukan partai politik

C. Pajak, pendidikan, dan agama

D. Hubungan luar negeri

Jawaban: C. Penjelasan: DPD memiliki hak pertimbangan pada bidang-bidang yang berdampak langsung ke daerah (Pajak, Pendidikan, Agama). [1, 3]

23. Sesuai Pasal 24C Ayat (1), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh...

A. Undang-Undang

B. Presiden

C. Undang-Undang Dasar

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: C. Penjelasan: MK hanya menangani lembaga negara yang bersifat "Constitutional Bodies" (kewenangannya ada di UUD), bukan lembaga bentukan UU biasa. [1, 2]

24. Berdasarkan Aturan Tambahan Pasal I UUD 1945, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum...

A. Undang-Undang warisan kolonial

B. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR

C. Peraturan Pemerintah yang belum disetujui DPR

D. Semua keputusan menteri sebelum tahun 2002

Jawaban: B. Penjelasan: Ini bertujuan untuk memilah mana Tap MPR yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak sesuai dengan semangat amandemen. [2, 4]

25. Pasal 28I Ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama...

A. Masyarakat Madani

B. Pemerintah

C. Mahkamah Internasional

D. Komisi HAM PBB

Jawaban: B. Penjelasan: Pemerintah adalah pelaksana utama (duty bearer) dalam memastikan hak rakyat terpenuhi. [1, 5]

26. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas...

A. Anggota DPR dan utusan daerah yang ditunjuk Presiden

B. Anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum

C. Anggota DPR dan utusan golongan yang dipilih MPR

D. Seluruh anggota DPRD Provinsi di Indonesia

Jawaban: B. Pembahasan: Ini adalah perubahan fundamental amandemen. Sekarang tidak ada lagi "utusan" atau "penunjukan", semua anggota MPR wajib memiliki mandat langsung dari rakyat melalui Pemilu.

27. Sesuai Pasal 7B Ayat (7), keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota.

A. 1/2 (setengah)

B. 2/3 (dua pertiga)

C. 3/4 (tiga perempat)

D. Seluruh anggota

Jawaban: C. Pembahasan: Untuk pemakzulan (impeachment), kuorum kehadirannya sangat berat, yaitu 3/4 dari seluruh anggota MPR. Jangan tertukar dengan kuorum amandemen UUD (2/3).

28. Pasal 18A Ayat (2) mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara...

A. Mutlak oleh Pemerintah Pusat

B. Adil dan selaras berdasarkan undang-undang

C. Berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut

D. Sesuai dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jawaban: B. Pembahasan: Ini adalah dasar bagi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Pemalang dari Pusat agar tercipta keadilan antarwilayah.

29. Dalam hal pembentukan undang-undang, jika suatu rancangan undang-undang (RUU) tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka...

A. RUU tersebut sah menjadi UU setelah 30 hari

B. RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu

C. RUU tersebut diserahkan kepada MPR untuk diputus

D. Presiden berhak mengeluarkan Perppu

Jawaban: B. Pembahasan: Sesuai Pasal 20 Ayat (3). Jika tidak ada "Persetujuan Bersama", maka RUU tersebut mati/gugur untuk periode masa sidang tersebut.

30. Sesuai Pasal 24C Ayat (2), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Putusan MK ini bersifat...

A. Rekomendasi kepada Presiden

B. Final dan tidak dapat dibanding

C. Berlaku jika disetujui Mahkamah Agung

D. Hanya berlaku untuk partai politik

Jawaban: B. Pembahasan: Semua putusan MK bersifat final, termasuk dalam proses hukum awal pemberhentian Presiden.