Gubernur jenderal Johannes van den Bosch menerapkan suatu kebijakan di Indonesia pada 1830

Gubernur jenderal Johannes van den Bosch menerapkan suatu kebijakan di Indonesia pada 1830. Ia mewajibkan para petani menyediakan seperlima atau 20 persen lahannya untuk ditanami komoditas yang sangat laku di pasar Eropa. Pada akhirnya kebijakan ini dihapus karena...
a. banyak terdapat kecurangan dalam pelaksanaanya
b. banyak muncul paham baru yang menentang sistem tanam paksa
c. kehidupan rakyat banyak mengalami peningkatan mutu
d. menimbulkan hasil panen yang melimpah
e. nasib rakyat memburuk dan banyak pihak yang menentangnya

Jawaban e

Kebijakan tanam paksa dihapuskan karena kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan masalah pemerintahan dalam urusan ekonomi. Hal ini akhirnya menyebabkan kebijakan tanam paksa dihapuskan secara bertahap.

Cultuurstelsel disebut juga sistem tanam paksa, dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Tanam paksa dilaksanakan di jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung,dan Palembang.

Cultuurstelsel (secara harfiah berarti Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830